Zahrah (Aktivis Dakwah Kampus)
Ironis, banyak lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran. Ribuan mahasiswa dengan gelar sarjana harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah bertahun-tahun menempuh bangku perkuliahan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan harus berakhir dalam antrean panjang pengangguran. Tak ayal Ijazah yang diperjuangkan dengan air mata dan doa harus berakhir menjadi pembungkus nasi goreng di warung.
Dilansir dari Kompas.com (01/05/2025) International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi juara pertama pengangguran se ASEAN pada April 2024 yang merujuk pada laporan World Economic Outlook.
Miris, pengangguran massal di kalangan generasi muda, terutama para lulusan perguruan tinggi menjadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa. Di tambah dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan-perusahaan besar yang terus menghantui. Para sarjana yang selama ini digadang-gadang sebagai harapan bangsa justru dihadapkan pada keputusasaan dalam mencari kerja. Gelar sarjana tak lagi menjadi jaminan pekerjaan. Ijazah yang dulunya dianggap sebagai tiket menuju kesuksesan, kini dipandang tidak relevan di tengah realitas pasar kerja yang semakin kejam. Banyak lulusan muda merasa tersesat di antara ekspektasi dan kenyataan, bingung mencari arah di tengah dunia kerja yang tak lagi ramah terhadap mereka.
Namun semua ini bukan sekadar kebetulan atau semata akibat perkembangan zaman Tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor individu dan faktor sistem.
Secara individu, penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh faktor kemalasan, adanya suatu penyakit. Termasuk faktor rendahnya pendidikan. Selain itu, tingginya angka pengangguran juga dipengaruhi oleh lulusan yang milih-milih pekerjaan. Ketidaksesuaian antara bidang studi dengan lapangan pekerjaan yang ada serta tingginya ekspetasi sarjana yang menginginkan gaji atau posisi yang ideal sesuai dengan impian yang belum tentu ada lowongan pekerjaanya. Pada akhirnya mereka terpaksa menunggu lebih lama, pengangguran menjadi meningkat. (CNBCIndonesia, 01/05/2025)
Dari faktor sistem, dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya, terjadi ketimpangan antara tenaga kerja yang ada dengan pekerjaan yang tersedia. Tersedianya kesempatan kerja tidak sebanding dengan keahlian yang dibutuhkan membuat kesempatan itu diisi oleh tenaga asing dari luar sebab dalam negeri tidak ada.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi penggangguran tidak menyentuh akar permasalahan. Kemenaker mengungkap dua penyebab utama penganggura di Indonesia adalah adanya mesin sebagai pengganti pekerja. Sehinga Kemenaker meminta para penguasaha agar menurunkan penggunaan teknologinya sehingga bisa menyerap tenaga kerja. kurangnya kemampuan masyarakat dalam dunia kerja juga dianggap sebagai faktor utama pengangguran sehingga pemerintah mengadakan berbagai pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan kerja.
Dari berbagai faktor penyebab pengangguran, faktor sistem menjadi faktor utama. Sebab penerapan sistem ekonomi kapitalisme akar masalah sejati tingginya angka pengangguran.
Sistem ini telah mengubah peran negara menjadi sekadar penjaga aturan, bukan pelindung rakyat. Alih-alih menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan rakyat, negara justru menyerahkan kendali sumber daya ekonomi kepada korporasi dan investor asing. Kekayaan alam dikuasai swasta, industri dalam negeri lesu, dan angkatan kerja muda terpinggirkan. PHK marak dilakukan oleh banyak perusahaan. TKA yang dengan mudah bekerja di dalam negeri melalui kebijakan UU Ciptaker. Maka tak heran jika kesenjangan ekonomi semakin melebar, dan generasi yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa justru terjerumus dalam ketidakpastian. Banyak lulusan tidak terserap dunia kerja karena tergantikan dengan Tenaga Kerja Asing. Sehingga mau tidak mau banyak sarjana yang kemudian terpaksa bekerja di sektor informal yang tidak sesuai dengan jurusan karena tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi.
Selain itu, persoalan kurangnya soft skil pekerja juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan yang hanya berfokus pada kognitif dan nilai akademis membuat output pendidikan tidak berkualitas. Buktinya banyak lulusan sekolah hingga perguruan tinggi yang kurang kreatif dan inovatif bahkan malas bekerja. Pendidikan berbasis sekuler menjadikan generasi menjadi budak korporat, generasi lemah dan rentan. Tak jarang dari mereka stres dan depresi ketika menghadapi kenyataan hidup dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Untuk itu perlu perubahan sistemis dalam menghadapi masalah pengangguran.
Di tengah semua ini, Islam datang dengan mengusulkan solusi yang fundamental dan komprehensif. Islam bukan sekedar agama yang mengatur interaksi individu dengan Tuhan, melainkan juga sebuah ideologi yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan secara menyeluruh. Dalam pandangan Islam, negara tidak berperan sebagai pengamat, melainkan sebagai pengelola yang sejati (ra’in) bagi seluruh rakyat. Negara dalam Islam tidak akan membiarkan satu pun warganya terabaikan tanpa jaminan kehidupan yang layak, termasuk dalam urusan pekerjaan.
Islam menginstruksikan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dengan langsung, bukan menyerahkannya kepada perusahaan atau pihak asing. Kekayaan alam adalah hak milik umat, dan hasilnya wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Selain itu, negara akan mengembangkan industri yang didasarkan pada potensi lokal, membuka lapangan kerja yang luas dan mandiri, tanpa bergantung pada investasi dari luar negeri. Mekanisme kepemilikan dalam Islam juga dirancang agar adil—tidak terakumulasi di tangan segelintir orang kaya, tetapi tersebar dengan merata sehingga kesejahteraan dapat dinikmati bersama.
Selain itu, sistem pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja bagi pasar. Islam menanamkan nilai-nilai akidah sebagai pondasi, sambil memberikan generasi muda pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh umat. Pendidikan diarahkan sehingga anak-anak muda tidak hanya siap untuk bekerja, tetapi juga siap untuk memimpin, membangun, dan berkontribusi bagi peradaban.
Generasi ini tidak lagi memerlukan janji politik atau program yang tidak konsisten. Mereka lebih membutuhkan sebuah sistem yang berpihak, adil, dan bertanggung jawab. Dan sistem yang demikian hanya bisa terwujud dalam naungan Khilafah.
No comments:
Post a Comment