Saat Dunia Diam, Islam Harus Bergerak

 

Oleh Shabrina Nibrasalhuda

Mahasiswi

Pada 9 April 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sekitar 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza. Menurut pernyataannya, evakuasi akan difokuskan pada korban luka, anak-anak yatim, dan warga yang mengalami trauma akibat konflik antara Israel dan Hamas. “Kami siap kirim pesawat-pesawat untuk mengevakuasi siapa pun yang ingin diselamatkan,” ujar Presiden Prabowo (CNN Indonesia, 2025).

Meskipun terdengar sebagai inisiatif kemanusiaan, sejumlah pihak menilai rencana ini problematik. Pengamat geopolitik Timur Tengah, Smith Alhadar, menilai langkah tersebut rawan memicu polemik, terutama karena kondisi sosial-ekonomi dalam negeri tengah tidak stabil. Masyarakat sedang dibebani oleh krisis ekonomi dan ketidakpastian politik. Lebih jauh, Smith memperingatkan bahwa evakuasi ini bisa disalah artikan oleh komunitas internasional sebagai bentuk dukungan terhadap agenda “pengosongan Gaza” yang dapat merusak upaya perjuangan kemerdekaan Palestina. Meskipun Menteri Luar Negeri Sugiono telah menegaskan bahwa evakuasi bersifat sementara dan bukan relokasi permanen, kekhawatiran tetap muncul karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, sehingga tidak ada jaminan hukum atas pemulangan para pengungsi (Kompas, 2025).

Konteks politik global pun turut memperumit situasi. Pengumuman rencana ini muncul bersamaan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor hingga 32% terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa analis menduga bahwa rencana evakuasi ini merupakan bentuk strategi appeasement, yaitu upaya meredakan ketegangan agar AS bersedia menurunkan beban tarif tersebut (CNN Indonesia, 2025).

Jika dugaan ini benar, maka langkah yang awalnya dimaksudkan sebagai tindakan kemanusiaan justru berisiko memperkuat strategi pihak Zionis yang ingin menguasai penuh wilayah Gaza dan memindahkan warganya secara permanen ke luar negeri. Rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi ribuan warga Palestina dari Gaza ke Indonesia menuai perhatian luas. Di balik wacana kemanusiaan tersebut, terdapat dinamika politik global yang lebih kompleks.

Presiden AS Donald Trump sejak awal 2025 mendorong proyek bertajuk Riviera Timur Tengah, sebuah gagasan untuk merekonstruksi Gaza menjadi wilayah “modern dan produktif” (The Times of Israel, 26 April 2025). Namun, prasyarat utama proyek ini adalah pengosongan total wilayah Gaza dari penduduknya. Untuk itu, AS melobi negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Turki agar bersedia menerima warga Gaza yang direlokasi, namun mayoritas menolak.

Sejumlah media internasional, termasuk Zman Israel dan The Times of Israel, melaporkan bahwa AS dan Israel kemudian mencari alternatif ke negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan disebutkan telah ada kesepakatan rahasia dengan pemerintah Indonesia, di mana 100 warga Gaza dipersiapkan untuk bekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari proyek percontohan relokasi sukarela. Jika berhasil, ribuan warga Gaza lainnya berpotensi mengikuti langkah serupa (The Times of Israel, 2025).

Meski Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah keterlibatan dalam kesepakatan tersebut (27 Mei 2025), pernyataan terbuka Presiden Prabowo tentang kesiapan mengevakuasi warga Gaza menimbulkan pertanyaan. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai bentuk appeasement terhadap AS, terutama setelah Trump memberlakukan tarif impor sebesar 32% yang turut membebani ekonomi Indonesia (Kompas, 2025).

Negara lain, seperti Inggris, juga mengambil pendekatan serupa. Mereka memberikan insentif kepada miliarder dekat Trump, seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg, serta membuka pasar bagi produk Starlink demi meredakan kebijakan tarif AS.

Namun, langkah ini dinilai berisiko secara moral dan politik, terutama bagi Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Ketika sikap Indonesia mulai sejalan dengan rencana AS dan Israel, banyak yang menilai semangat anti-penjajahan Indonesia semakin melemah.

Kritik juga datang dari pihak yang menilai negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, hanya terbatas pada retorika diplomatik dan bantuan kemanusiaan simbolis, tanpa langkah konkret untuk menghentikan agresi di Gaza. Kondisi ini dianggap sebagai konsekuensi dari dominasi sistem sekularisme, kapitalisme, dan nasionalisme, yang telah memecah belah dunia Islam dan melemahkan solidaritas terhadap Palestina.

Alih-alih bersatu dan menggunakan kekuatan kolektif untuk menekan kekuatan penjajah, para pemimpin negara Muslim justru dinilai lebih mementingkan kepentingan politik domestik dan hubungan baik dengan negara adidaya.

Di tengah penderitaan panjang yang dialami rakyat Gaza—dari serangan militer hingga krisis kemanusiaan yang berkepanjangan—pertanyaan besar pun muncul: apa cara paling nyata dan efektif untuk membantu mereka? Salah satu jawaban yang sering disampaikan adalah jihad fi sabilillah.

Namun, jihad di sini bukan sekadar aksi angkat senjata tanpa aturan, melainkan perjuangan terarah yang tunduk sepenuhnya pada hukum syariat, dipimpin oleh otoritas yang sah dan terpercaya. Sayangnya, dalam kondisi saat ini, jihad semacam ini tampak mustahil dipimpin oleh para penguasa Muslim yang lebih fokus pada kepentingan kekuasaan atau relasi dengan negara adidaya.

Dalam Islam, jihad yang terorganisir secara sah hanya bisa dipimpin oleh seorang khalifah—pemimpin umat Islam sedunia yang dibaiat untuk menegakkan seluruh ajaran Islam, baik dalam ibadah maupun dalam sistem politik, ekonomi, sosial, dan hukum.

Namun, posisi khalifah telah lama kosong. Sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 akibat intervensi kekuatan Barat, umat Islam hidup tanpa kepemimpinan tunggal selama lebih dari satu abad. Padahal menurut syariat, batas waktu hidup tanpa khalifah hanya tiga hari tiga malam. Melebihi itu, umat rentan tercerai-berai, dijajah, dan kehilangan keadilan.

Kondisi dunia Islam saat ini mencerminkan dampak dari ketiadaan Khilafah: krisis multidimensi yang nyaris tak ada ujungnya. Karena itu, banyak yang mulai menyuarakan pentingnya perjuangan menegakkan kembali Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang pernah menjadikan umat ini sebagai peradaban unggul dan kekuatan global.

Perjuangan ini dimulai dari dakwah—membangun kesadaran bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi ideologi yang menyeluruh, menawarkan solusi atas berbagai problematika hidup. Islam dipandang sebagai satu-satunya sistem yang mampu menggantikan sistem sekuler kapitalistik yang telah terbukti membawa penindasan dan kerusakan, sebagaimana terlihat dalam kebijakan Amerika dan sekutunya di Palestina serta wilayah Muslim lainnya.

Kabar baiknya, kembalinya Khilafah adalah janji Allah dan bisyarah dari Rasulullah saw. Namun, realisasinya adalah medan perjuangan yang menuntut kesabaran, ilmu, dan pengorbanan. Bagi mereka yang istiqamah, Allah telah menjanjikan ganjaran besar: pahala yang agung dan surga-Nya.

Dengan demikian, perjuangan ini bukanlah utopia. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang umat menuju kembalinya keadilan Islam, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. dan para sahabat. Dan mungkin, dari generasi inilah titik balik itu dimulai. Wallahualam bissawab.