Oleh. Jummy
(Aktivis Mahasiswa)
Awal tahun 2025 menyisakan luka mendalam di Kalimantan Selatan. Tak hanya satu atau dua daerah yang terendam, banjir telah menyebar seperti wabah, menghantam Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara (HSU), Tabalong, Tanah Laut, dan bahkan wilayah pesisir seperti Kotabaru. Ini bukan sekadar deretan data statistik, melainkan potret nyata dari penderitaan rakyat di tengah sistem yang cacat.
Di Kabupaten Banjar, dua kecamatan—Cintapuri Darussalam dan Martapura—masih terendam. Data resmi BPBD mencatat 1.925 rumah tergenang, menyebabkan 2.372 keluarga (7.354 jiwa) kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Di HSU, bencana lebih luas lagi: 6 kecamatan terdampak, lebih dari 4.300 rumah terendam, memaksa ribuan warga mengungsi dan hidup dalam keterbatasan.
Tabalong tak luput dari banjir dan longsor. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, jalur distribusi terputus. Sementara itu, di Tanah Laut, empat kecamatan terendam air, merusak fasilitas pendidikan dan permukiman. Bahkan daerah pesisir seperti Kotabaru disapu banjir rob akibat pasang ekstrem, dengan 46 rumah rusak di lima RT.
Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dari dataran tinggi hingga kawasan pesisir, semua wilayah menunjukkan satu pesan yang sama: kerusakan ekologi telah mencapai titik krisis.
Banjir Rob, Alam Berbicara bersamaan dengan Sistem yang Membisu
BMKG memperingatkan bahwa dari 4–9 April 2025, fenomena bulan baru akan menyebabkan rob ekstrem dengan ketinggian pasang mencapai 2,9 meter. Ini bukan fenomena biasa, tetapi akibat dari kerusakan sistemik pada lingkungan pesisir yang diperparah oleh reklamasi, tambang laut, dan kebijakan tata ruang yang mengabaikan daya dukung ekosistem.
Banjir rob di Kotabaru adalah isyarat bahwa kita bukan hanya menghadapi bencana darat, tetapi juga ancaman air laut yang terus naik. Ironisnya, peringatan ini datang berulang, namun negara tetap lamban, terjebak dalam pola respons instan tanpa strategi mitigasi jangka panjang.
Sistem yang Mengorbankan Rakyat
Bencana ini bukan semata-mata karena curah hujan tinggi atau pasang laut. Ini adalah buah dari sistem pembangunan berbasis kapitalisme yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai dewa dan menyingkirkan kepentingan ekologis serta kemaslahatan rakyat.
Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi dengan jumlah izin tambang terbesar di Indonesia. Eksploitasi batu bara, pembukaan lahan sawit, serta konversi rawa dan hutan menjadi kawasan industri telah menghilangkan daerah resapan air, mengganggu sistem hidrologi alami, dan memicu penurunan muka tanah.
Kapitalisme membangun jalan tol, tapi melupakan drainase. Ia meresmikan PLTU, tapi membiarkan sungai tercemar. Pembangunan tanpa akal sehat ekologis adalah bencana yang dirancang.
Kehadiran Negara yang Sebatas Seremoni
Kita tidak menyangkal bahwa pemerintah datang. Di HSU, Bupati Sahrujani membagikan sembako dan pakaian di Desa Pondok Babaris. Di Banjar, BPBD menurunkan perahu dan tenda darurat. Namun, apakah ini cukup? Bantuan yang diberikan bersifat kuratif, bukan preventif. Rakyat butuh solusi permanen, bukan kasur lipat dan foto seremoni.
Selama sistem tata ruang dan izin tambang tidak dibongkar, selama pembangunan masih melayani modal dan bukan rakyat, banjir akan selalu datang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menghancurkan, menghanyutkan serta menenggelamkan.
Pandangan Islam
Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah, bukan objek eksploitasi. Dalam sistem Islam kafah, pembangunan harus berbasis maslahat dan keadilan ekologis. Tidak ada izin tambang yang merusak sistem air. Tak ada pembangunan yang mengabaikan kelestarian alam dan sekitarnya.
Islam akan memastikan pengelolaan sungai, hutan, dan rawa dijaga sesuai prinsip syariah. Drainase dibangun sebagai bagian dari rencana induk kota, bukan proyek musiman. Setiap kebijakan diuji dengan timbangan halal-haram, bukan untung-rugi. Alam dipelihara, rakyat dilindungi, dan pembangunan dijalankan dalam kerangka ibadah kepada Allah.
Kita tidak sedang kekurangan teknisi atau relawan. Kita kekurangan sistem yang peduli pada kehidupan. Saat ini, rakyat hanya punya dua pilihan terus hidup dalam lingkaran bencana dan tambal sulam kebijakan, atau berjuang mengganti sistem yang menindas ini dengan sistem Islam yang adil dan rahmatan lil ‘alamin.
Perubahan tidak akan datang dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan tapi takut kehilangan proyek. Perubahan hanya akan datang dari umat yang sadar, bersuara, dan bergerak.
Wallahu a'lam bishawab
No comments:
Post a Comment