Sekulerisme Kapitalisme adalah Akar Tindak Korupsi

 

Oleh Opi Ummu Shofwan 

Aktivis Muslimah

Korupsi telah menjadi salah satu masalah yang paling serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyebaran korupsi telah merusak sendi-sendi pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Seperti kasus terbaru, di mana dua orang pejabat Pertamina menjadi tersangka baru, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (2018–2023). Mereka diduga memerintahkan proses blending atau 'oplosan' pada produk kilang pada jenis RON 88 dan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92, hal ini dipaparkan oleh Kejaksaan Agung, pada Rabu (26/05) malam (www.bbc.com).

Namun, pertanyaan yang masih belum terjawab adalah apa yang menyebabkan korupsi dapat tumbuh subur di negara ini?

Bisa dipahami bahwa akar masalah tindak korupsi bukan terletak pada amoralnya individu pejabat, melainkan pada sistem yang diterapkan.

Realitasnya negara ini menerapkan sistem demokrasi kapitalis, yang orientasi kepemimpinannya meraih keuntungan sebanyak banyaknya. Konsep kepemimpinan seperti ini membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik, baik di berbagai bidang, level, jabatan serta para pemilik modal yang mendapat proyek dari negara.

Sistem kapitalis mengadopsi sistem politik demokrasi, di mana secara konsep kedaulatan hukum ada di tangan manusia, sehingga para pejabat bisa mengotak-atik hukum yang dibuat sesuai kepentingan. Sedangkan secara praktik, sistem demokrasi adalah sistem politik yang mahal. Disinilah yang membuka peluang para oligarki memodali pemilihan wakil rakyat dan pejabat, sehingga siapapun yang menjadi pemimpin pasti akan tunduk kepada pemilik modal, akhirnya negara lemah di hadapan oligarki. 

Sekulerisme telah membuat agama menjadi tidak relevan dalam urusan negara, sehingga nilai-nilai moral dan etika menjadi tidak dihiraukan, maka wajar jika pejabat negara akan memanfaatkan kekuasaan nya untuk mengembalikan modal dengan cara-cara yang culas, seperti korupsi. 

Sementara itu, kapitalisme telah membuat kepentingan ekonomi dan keuntungan menjadi prioritas utama, sehingga kepentingan rakyat dan keadilan menjadi tidak dihiraukan.

Sangat berbeda dengan sistem Islam dalam memberantas korupsi melalui institusi negara, Daulah Khilafah. Islam mampu menutup rapat-rapat celah korupsi, bahkan memungkinkan korupsi menjadi nol. Hal tersebut diawali dari sistem politik Islam itu sendiri yang tidak mahal, kekosongan posisi khilafah maksimal 3 hari 3 malam sehingga dalam renggang waktu tersebut kaum muslimin harus melakukan pemilihan dan pembaiatan khalifah. Kepemimpinan Islam bersifat tunggal, pengangkatan dan pencopotan pejabat negara menjadi kewenangan khalifah, konsep politik seperti ini tidak akan memunculkan persekongkolan mengembalikan modal dan keuntungan kepada cukong politik, inilah yang mencegah adanya praktek korupsi. 

Sistem pendidikan di dalam Islam juga menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa, dan ketika menjadi pejabat akan amanah dalam menjalankan tugas karena ada kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dengan begitu generasi akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri agar menjauhi kemaksiatan seperti tidak amanah dalam jabatan, melakukan korupsi, dan sebagainya.

Kemudian, adanya prinsip 3 pilar yang menjadikan setiap individu taat pada syariat, jauh dari maksiat dan masyarakat yang peduli dengan lingkungannya sehingga akan melakukan amar makruf nahi mungkar juga dengan penerapan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan oleh negara, korupsi dapat diberantas dengan tuntas.

Wallahu'alam bishawab