15 PK Golkar Tanggamus Murka! Tolak PLT, Kecam Pemecatan Sepihak dan Siap Lapor ke DPP

15 PK Golkar Tanggamus Murka! Tolak PLT, Kecam Pemecatan Sepihak dan Siap Lapor ke DPP

TANGGAMUS ( Nusantaranews.net) Lampung – Konflik internal Partai Golkar Kabupaten Tanggamus semakin memanas. Setelah secara terbuka menolak penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tanggamus, sebanyak 15 Pimpinan Kecamatan (PK) kini mengaku justru menjadi korban pemecatan yang dinilai dilakukan secara sepihak dan tanpa prosedur organisasi yang jelas.

Langkah tersebut memicu gelombang kemarahan dari para kader akar rumput yang selama ini menjadi tulang punggung Partai Golkar di tingkat kecamatan. Mereka menilai tindakan tersebut bukan upaya konsolidasi organisasi, melainkan bentuk pembungkaman terhadap suara kader yang kritis terhadap kebijakan DPD I Partai Golkar Lampung.

"Kami meminta Musda segera digelar sesuai mekanisme organisasi. Tetapi bukannya mendapatkan jawaban, justru kami diberhentikan. Ini bentuk arogansi kekuasaan yang tidak mencerminkan semangat demokrasi di tubuh Partai Golkar," ujar sejumlah Pimpinan Kecamatan secara terpisah.

Para kader mempertanyakan sikap Plt Ketua DPD II Golkar Tanggamus, Tony Eka Candra, yang sebelumnya mengundang mereka untuk menghadiri rapat di DPD I Partai Golkar Lampung. Namun secara mendadak undangan tersebut dibatalkan tanpa kejelasan waktu pelaksanaan.

Yang lebih mengejutkan, menurut para kader, di tengah pembatalan rapat tersebut justru muncul agenda lain yang digelar secara tertutup dan dihadiri pihak-pihak yang keabsahan kepengurusannya dipertanyakan. Dalam forum itulah, mereka menduga muncul persetujuan untuk memberhentikan para Pimpinan Kecamatan hasil Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang sah.

"Ini sangat mencederai marwah partai. Kami dipilih melalui mekanisme Muscam yang sah. Kalau mau memberhentikan kami, harus ada mekanisme organisasi yang jelas, bukan melalui manuver yang dilakukan diam-diam," tegas salah seorang PK.

Penolakan terhadap Plt bukan tanpa alasan. Para kader menilai penunjukan tersebut sejak awal telah menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal partai. Selain mempertanyakan dasar hukum dan mekanismenya, mereka juga menilai langkah tersebut sarat kepentingan politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Tanggamus.

Sejumlah kader bahkan menuding adanya upaya sistematis untuk membuka jalan bagi figur tertentu yang dinilai bukan lahir dari proses kaderisasi panjang Partai Golkar Tanggamus.

"Kami ingin Golkar dipimpin kader yang tumbuh, berjuang, dan besar bersama partai. Bukan kader instan yang muncul karena kepentingan politik sesaat. Golkar bukan milik segelintir elite, Golkar milik kader," tegas mereka.

Atas kondisi tersebut, para Pimpinan Kecamatan menyatakan akan membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Mereka mendesak DPP segera turun tangan, mengevaluasi keputusan penunjukan Plt, serta membatalkan segala kebijakan yang dianggap memperkeruh situasi internal partai di Kabupaten Tanggamus.

Mereka juga memperingatkan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, maka dampaknya bukan hanya merusak soliditas partai, tetapi berpotensi memecah belah kader Golkar hingga ke tingkat akar rumput.

"Jangan karena ambisi segelintir orang, kader di bawah harus menjadi korban. Kami akan terus melawan melalui jalur organisasi dan meminta DPP mendengar suara kader yang sesungguhnya," tegas para PK.

Kini, bola panas berada di tangan DPD I Partai Golkar Lampung dan DPP Partai Golkar. Apakah suara 15 PK yang selama ini menjadi ujung tombak partai di Tanggamus akan didengar, atau justru konflik internal ini semakin melebar menjelang pelaksanaan Musda yang dinanti kader?

Nusantaranews.net (Tuan Muda)