Oleh Tutik Haryanti
Aktivis Muslimah
"Jagalah tubuhmu sayangi hidupmu." Ungkapan tersebut mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya, karena kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan setiap orang. Maka sudah seharusnya kita selalu menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan seluruh aspek di dalam diri, bukan hanya akan menghindarkan kita dari penyakit, tetapi juga dapat menenangkan pikiran.
Menyadari pentingnya kesehatan ini, pemerintahan Prabowo Subianto melalui Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin, akan meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mulai 10 Februari 2025 bagi setiap warga yang berulang tahun. Program ini diperuntukkan bagi semua kalangan, mulai dari balita, remaja, dewasa, dan lansia (lanjut usia). Diperkirakan program ini akan mampu menyasar 280 juta orang, dengan persiapan dana anggaran sebesar 3,2 triliun rupiah. (Tempo.co, 05-01-2025)
Tujuan serta Mekanisme PKG
Pemeriksaan kesehatan secara gratis (PKG) yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendeteksi penyakit sedari dini sesuai golongan usia, guna mencegah risiko kematian dan terjadinya kecacatan.
Tindakan yang dilakukan program PKG tersebut yakni, untuk usia balita dilakukan deteksi penyakit bawaan seperti hipotiroid kongenital. Lalu usia remaja, dilakukan pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Kemudian usia dewasa, dilakukan deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks bagi wanita, serta kanker prostat untuk pria. Sedangkan, untuk usia lansia, akan dilakukan pemeriksaan alzheimer, osteoporosis, dan kesehatan terkait penuaan.
Adapun mekanisme kesehatan gratis tersebut harus mengikuti petunjuk yang sudah ditentukan pemerintah. Di antaranya pertama, warga harus memiliki aplikasi SATUSEHAT. Kedua, pendaftaran melalui aplikasi SATUSEHAT sebulan sebelum hari ulang tahun. Ketiga, mendatangi puskesmas terdekat untuk melakukan cek kesehatan di hari ulang tahun dengan menunjukkan KTP.
Melalui penyelenggaraan program PKG tersebut, pemerintah berharap masyarakat makin peduli terhadap kesehatan diri. Sebab, dengan kesehatan yang prima akan meningkatkan kualitas hidup. Produktifitas masyarakat juga makin meningkat sehingga taraf hidup akan lebih baik.
Pertanyaannya, benarkah program PKG ini dapat berjalan dengan optimal sehingga kesehatan dan penghidupan masyarakat akan lebih baik?
Pelayanan Setengah Hati
Program PKG yang dilaksanakan oleh pemerintah, berbeda dengan program layanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). PKG diambil dari anggaran APBN. Sedangkan bila JKN, masyarakat masih harus menanggung iuran setiap bulannya melalui BPJS.
Namun, meski program PKG gratis, pada kenyataannya pelaksanaan PKG hanya mendeteksi kesehatan warga di awal saja. Apabila setelah pemeriksaan dan hasilnya memerlukan tindakan lebih lanjut, maka pasien harus beralih ke fasilitas JKN. Padahal, bagi peserta JKN Non-PBI masih terbebani dengan iuran setiap bulannya. Bila tidak terbayarkan, maka warga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Jika demikian, berarti pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya dengan setengah hati. Bagaimana tidak? PKG dilakukan bagi warga yang sedang berulang tahun saja. Jadi PKG didapatkan dalam satu tahun hanya sekali.
Ladang Bisnis dan Korupsi
Pelayanan kesehatan yang diberikan tidak dengan sepenuh hati kepada rakyat. Terlebih anggaran kesehatan sering tidak tersalurkan dengan maksimal. Melihat tingginya korupsi di negeri ini.
Di sisi lain, pengelolaan tidak dilakukan optimal oleh negara, tetapi diserahkan kepada pihak swasta. Akhirnya, pelayanan kesehatan dikuasai oleh para kapitalis, maka wajar bila sistem regulasinya pun akan mengikuti mereka.
Dari sinilah membuka celah para kapitalis menjadikan pelayanan kesehatan sebagai ladang bisnis. Akhirnya, warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara secara optimal tanpa membedakan kelas maupun RAS, terpaksa harus bertransaksi layaknya jual beli.
Minim Sarana dan Prasarana
Sementara itu, pelayanan kesehatan sering kali terkendala oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Seperti minimnya alat kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, jalur infrastruktur dan lainnya. Hal ini sangat menyulitkan warga untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Kondisi buruknya pelayanan kesehatan di negeri ini adalah bukti kegagalan negara dalam mengurus dan melayani kebutuhan dasar rakyat akan pentingnya kesehatan. Beginilah nasib kesehatan rakyat bila negara masih tetap menerapkan sistem kapitalisme.
Pelayanan Optimal Hanya dalam Islam
Sangat berbeda dengan pelayanan kesehatan di sistem Islam. Terbukti selama 13 abad lamanya saat kejayaan Islam, pelayanan kesehatan sangat diprioritaskan. Sebab, kesehatan termasuk dalam kebutuhan vital bagi setiap insan. Oleh karena itu, negara akan menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara murah bahkan gratis.
Negara juga akan menyediakan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai. Termasuk dokter dan tenaga medis yang profesional. Negara juga akan melakukan riset untuk mengidentifikasi berbagai penyakit beserta penangkalnya.
Keberhasilan negara Islam dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat terlihat, yakni pada masa Bani Ibn Thulun di Mesir, yang memiliki masjid dengan dilengkapi tempat-tempat mencuci tangan, lemari untuk menyimpan minuman dan obat-obatan, serta disediakannya dokter yang siap melayani secara gratis.
Begitu pun di masa Khalifah Bani Umayyah, yang mendirikan banyak rumah sakit diperuntukkan bagi penderita lepra dan tuna netra. Sedangkan, pada masa Khalifah Bani Abbasyiah mendirikan banyak rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus, serta mempopulerkan rumah sakit keliling.
Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan tersebut, negara akan menyediakan anggaran yang cukup besar melalui baitulmal. Sumber pendapatan baitulmal tersebut diperoleh dari pengelolaan SDA yang melimpah dan hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah mengatakan dalam kitab Muqaddimah ad-Dustur, "Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan."
Pelayanan sedemikian maksimalnya akan dapat dirasakan, bila negara menerapkan sistem Islam secara kafah. Kepemimpinan dalam negara Islam akan berpegang teguh pada syariat Allah Swt., karena ia meyakini bahwa kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Swt.
Oleh karena itu, pemimpin akan mengambil kebijakan yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat. Senantiasa memudahkan urusan rakyatnya, dengan memberikan pelayanan secara maksimal bukan pelayanan yang setengah hati.
Rasulullah saw. bersabda,
"Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak pada Hari Kiamat. (HR. Al-Bukhari)
Wallahualam bissawab.
No comments:
Post a Comment