Oleh Delfiani
Pegiat Literasi
Mudik sudah menjadi tradisi yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun, jutaan orang berbondong-bondong kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Namun, biaya transportasi yang semakin tinggi sering kali menjadi kendala bagi banyak orang, terutama bagi pekerja dengan penghasilan terbatas.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan berbagai instansi mulai menyelenggarakan program Mudik Gratis, yang kini juga telah menjadi tradisi baru setiap tahun. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membiayai perjalanan mudik, sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman.
Seperti dilansir dari PRFMNews, pada 19 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali menyelenggarakan program mudik balik gratis pada masa angkutan Lebaran 2025. Setelah periode pendaftaran resmi ditutup, warga yang telah mendapatkan kode booking kini dapat melakukan daftar ulang di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung.
Kepala Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Terbukti, 700 kuota kursi yang disediakan ludes dalam waktu kurang dari 48 jam sejak pendaftaran dibuka.
Tingginya minat warga terhadap program mudik gratis ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang terjangkau untuk pulang ke kampung halaman.
Mudik Gratis: Solusi Sementara, Bukan Penyelesaian Masalah
Program mudik gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat. Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini lebih menyerupai bantuan sementara yang tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Kuota terbatas, akses pendaftaran yang sulit, serta ketergantungan pada subsidi menunjukkan bahwa program ini bukanlah solusi jangka panjang bagi rakyat yang kesulitan pulang kampung. Padahal, kesejahteraan bukan sekadar tentang bisa mudik gratis setahun sekali, melainkan tentang kehidupan yang stabil, penghasilan yang cukup, dan akses transportasi yang terjangkau setiap saat.
Dalam sistem kapitalis saat ini, rakyat dipaksa untuk mencari solusi sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara negara hanya hadir dengan kebijakan populis yang sering kali lebih berorientasi pada pencitraan dibandingkan penyelesaian masalah jangka panjang.
Seharusnya, pemerintah tidak hanya fokus pada program tahunan yang bersifat seremonial, melainkan menghadirkan solusi jangka panjang. Penyediaan transportasi umum yang terjangkau, pemerataan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai adalah langkah yang lebih efektif dalam membantu rakyat.
Dengan begitu, masyarakat tidak harus bergantung pada program mudik gratis, tetapi memiliki daya beli yang cukup untuk membiayai perjalanan mereka sendiri.
Jika hanya mengandalkan program semacam ini, setiap tahun masalah yang sama akan terus berulang tanpa adanya perbaikan sistemik. Kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan yang bersifat sesaat, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Islam dan Konsep Riayah: Solusi Hakiki untuk Kesejahteraan Rakyat
Berbeda dengan kapitalisme yang menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar dan kebijakan seremonial tahunan, Islam memiliki sistem pengurusan rakyat (riayah) yang menyeluruh. Konsep riayah dalam Islam adalah kewajiban mutlak bagi pemimpin untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Rasulullah Saw. Bersabda : "Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim )
Negara dalam sistem Islam tidak akan membiarkan rakyatnya hidup dalam kesulitan, apalagi bergantung pada program sementara yang sekadar menjadi alat pencitraan. Sebaliknya, negara berkewajiban memastikan setiap individu memiliki akses terhadap transportasi yang layak, ekonomi yang stabil, dan kesejahteraan yang merata.
Dengan demikian, kebutuhan seperti mudik bukan menjadi masalah besar atau beban bagi rakyat, tetapi sesuatu yang mudah dijangkau oleh semua orang.
Dalam Islam, pengelolaan transportasi dan ekonomi diatur berdasarkan kemaslahatan umat, bukan sekadar keuntungan segelintir pihak. Negara bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang memadai, menciptakan lapangan kerja yang luas, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil.
Dengan sistem ini, rakyat tidak hanya bisa mudik dengan nyaman, tetapi juga memiliki jaminan kesejahteraan sepanjang tahun.
Inilah bentuk riayah yang sesungguhnya bukan sekadar memberikan fasilitas gratis yang hanya dapat dinikmati segelintir orang yang beruntung, melainkan memastikan bahwa setiap rakyat dapat hidup mandiri, hak-haknya terpenuhi, dan terbebas dari kesulitan ekonomi.
Semua ini hanya bisa diwujudkan melalui penerapan syariat Islam secara kaffah, yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar janji politik atau agenda tahunan.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment