Oleh Ummi Nissa
Pegiat Literasi
Menjelang hari raya Idulfitri, pulang kampung atau mudik lebaran menjadi tradisi tahunan bagi penduduk Indonesia. Silaturahmi dan berkumpul dengan keluarga menjadi salah satu alasan mudik dilakukan.
Pada H-10 jelang lebaran tahun ini, penumpang angkutan umum mulai meningkat di semua moda transportasi. Demi meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat khususnya jelang idulfitri, Presiden Prabowo mengeluarkan berbagai kebijakan selama Ramadan.
Dikutip dari sindonews.com, 22 Maret 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat selama Ramadan dan jelang mudik lebaran. Kebijakan tersebut mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Pemerintah juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13 persen, diskon tarif jalan tol 20 persen, hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen.
Namun sayang, hal ini belum mampu menyelesaikan beragam persoalan mudik lebaran. Mulai dari kemacetan, menjamurnya travel gelap yaitu transportasi tanpa izin resmi, hingga laka lantas. Tahun 2024 lalu saja, kepolisian mencatat terjadi 1.848 kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di seluruh wilayah Indonesia selama masa arus mudik. Semua ini menunjukkan gagalnya pemerintah dalam mengelola transportasi umum, memberikan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan mudik lebaran.
Penyebab Kemacetan dan Tingginya Kecelakaan saat Mudik Lebaran
Tidak dimungkiri kesempatan kerja di kota lebih besar daripada di desa. Selain itu, fasilitas publik dan infrastruktur di kota juga lebih mudah, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, moda transportasi umum tersedia dan mudah. Kondisi ini sangat berbeda dengan pedesaan, dimana sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan tidak semudah di kota. Bahkan akses jalan umum juga kadang banyak yang rusak sehingga sulit dilalui meski ada alat transportasi.
Inilah salah satu faktor yang menjadikan banyaknya penduduk desa lebih memilih untuk pindah ataupun hidup di perkotaan. Maka hal yang wajar jika arus mudik lebaran menimbulkan kemacetan, sebab hampir semua yang merantau ke kota melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Momen libur hari raya seperti Idulfitri ini, menjadi salah satu kesempatan yang dimanfaatkan pemudik untuk kumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga.
Di sisi lain, potensi kecelakaan juga tinggi saat arus mudik. Hal ini disebabkan infrastruktur jalan yang kurang aman, disertai padatnya arus kendaraan. Pada tahun lalu tercatat laka lantas lebih banyak terjadi pada kendaraan roda dua. Kondisi ini bisa jadi dipicu akibat biaya transportasi umum yang relatif mahal, di antara para pemudik tidak sedikit yang memilih pulang kampung dengan membawa serta keluarganya menggunakan motor. Padahal menempuh perjalanan sangat jauh berpotensi mengalami kelelahan. Hal ini tentu beresiko terjadinya laka lantas.
Kapitalisme Akar Penyebab Persoalan yang Terjadi
Jika ditelaah lebih dalam permasalahan yang terjadi saat arus mudik lebaran, tidak bisa dilepaskan dari penerapan aturan kapitalisme yang mengedepankan keuntungan materi. Mulai dari cara pandang individu masyarakat terhadap kehidupan saat ini, sampai pada tata kelola negara dalam mengelola sarana dan prasarana alat transportasi yang juga dilandasi pemikiran materialisme.
Cara pandang masyarakat saat ini dalam memaknai hidup dilandasi pada pemikiran materialisme. Banyaknya rakyat yang sengaja pindah ke kota, tidak lain tujuannya untuk mengejar materi yang bersifat duniawi. Sejatinya pedesaan juga menyimpan potensi besar yang bisa memberi penghidupan layak, jika dikelola dengan cara yang benar. Namun, kini pola pikir rakyat mulai bergeser, standar bahagia ditimbang dari sisi materi, demikian juga menilai tinggi rendahnya kemuliaan seseorang juga diukur dari seberapa besar jumlah kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu hidup di kota menjadi pilihan.
Selain itu, dalam sistem kapitalisme, sarana dan prasarana transportasi menjadi salah satu jasa komersil yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Padahal tata kelola yang dilakukan oleh swasta tentu orientasinya adalah mencari keuntungan. Jelas hal ini akan merugikan rakyat.
Maka tidak heran jika pembangunan dan pengelolaan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, KRL, LRT, lebih didominasi oleh perusahaan asing atas nama investasi. Negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha swasta dan bukan kepada rakyat. Sehingga wajar jika biaya transportasi relatif mahal, mulai dari tiket bus, kereta, sampai tiket pesawat.
Meskipun ada kebijakan populis seperti diskon tiket dan THR sekilas tampak membantu. Namun kebijakan tersebut tetap menguntungkan para pengelola transportasi. Dengan meningkatnya mobilitas orang yang melakukan perjalanan baik pengguna jalan tol, pemudik yang menggunakan kereta atau pesawat, akan meningkatkan omset pendapatan pengusaha dengan banyaknya tiket yang terjual. Di sisi lain, selepas arus mudik lebaran harga tiket dan tarif tol kembali normal alias relatif mahal.
Jaminan Islam dalam Memenuhi Kebutuhan Publik
Tata kelola sistem kapitalisme tentu berbeda dengan Islam. Aturan Islam mengajarkan pada setiap individu rakyat agar memandang kehidupan tidak sebatas dunia saja. Bahkan pulang kampung hakiki sejatinya adalah kembali ke kampung akhirat. Oleh karena dibangun dari keimanannya bahwa kebahagiaan itu adalah taat pada Allah sebagai Zat yang Maha Pencipta, bukan sebanyak-banyaknya kekayaan yang dimiliki. Hidup di kota ataupun di desa tetap bisa hidup layak asal sesuai dengan tuntunan syariat.
Meskipun demikian, Islam tetap mendorong agar negara berperan untuk melayani dan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyatnya secara merata agar dapat hidup sejahtera. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. : "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus). Ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari)
Di antara kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi adalah membangun transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, pembangunan dan pengelolaan sarana publik seperti transportasi tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Meski membutuhkan anggaran yang besar. Dalam Islam, negara memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam. Ada jizyah, kharaj, fai, pengelolaan kepemilikan umum, dan pengelolaan kepemilikan negara.
Anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik dapat diambil dari hasil pengelolaan kepemilikan umum. Dengan demikian, negara mampu untuk membangun infrastruktur termasuk transportasi yang baik, aman dan nyaman, sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik
Di sisi lain, Islam juga memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara akan membangun infrastruktur secara merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan. Semua hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan.
Wallahualamalam bissawab.
