Nur Inayah
Memprihatinkan begitulah kiranya gambaran terkait bencana banjir yang lagi- lagi terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot. Pasalnya, wilayah ini sudah menjadi langganan banjir dari sejak dulu sekali.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melakukan kunjungan langsung ke lokasi banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kelurahan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat menangani bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, melalui sinergi lintas pemerintah.
Bey menekankan perlunya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Pusat, khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk menangani banjir secara menyeluruh.
“Harus ada upaya bersama dari Pemda Provinsi Jabar, Pemkab Bandung, dan Pemerintah Pusat. Saya sudah berbicara dengan Kepala BBWS, dan tahun ini akan dilakukan normalisasi Sungai Citarik. Namun, penambahan kolam retensi juga sangat diperlukan, untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang,” ujar Bey, Sabtu (25/1/2025).
Seperti kita ketahui Kecamatan Dayeuhkolot sudah menjadi wilayah yang lekat dengan bencana banjir, walaupun tidak dipungkiri bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat, contohnya seperti pembangunan kolam retensi yang diklaim bisa menjadi solusi terkait banjir ini. Namun fakta menunjukkan bahwa adanya kolam retensi belum cukup efektif untuk bisa mencegah terjadinya banjir. Pemerintahan setempat pun tahun ini berencana untuk menormalisasi Sungai Citarik dan melakukan penambahan kolam retensi. Lantas yang menjadi pertanyaannya, mampukah rencana tersebut dapat menuntaskan permasalahan banjir ini secara menyeluruh?
Sebenarnya permasalahan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ini, hanyalah salah satu dari sekian banyak permasalahan banjir yang tak kunjung usai di berbagai wilayah di negeri ini. Persoalan banjir ini seolah menjadi langganan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan secara tuntas maupun menyeluruh, karena berbagai solusi yang diberikan bersifat pragmatis, sehingga tidak menyelesaikan masalah bahkan kadang melahirkan masalah yang baru.
Hal ini tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan di negeri ini yang menerapkan sistem yang menjauhkan bahkan mencampakkan aturan agama dari kehidupan (sekulerisme). Sistem ini melahirkan para pemimpin yang keberadaannya bukan untuk meri'ayah ( mengatur urusan umat) . Demi meraih keuntungan mereka, para pemimpin yang ada saat ini bekerja sama dengan para pemilik modal (kapitalis), memposisikan dirinya seperti penjual dan rakyat seperti pembeli. Ini dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang sering tidak pro rakyat. Hal ini tidak terlepas dari negara yang menjungjung tinggi kebebasan, salah satunya kebebasan berkepemilikan. Para pemilik modal ( para kapitalis ) dapat memiliki sejumlah lahan yang seharusnya tidak diperjualbelikan. Mereka melakukan berbagai investasi pembangunan perumahan ataupun infrastruktur, dan objek wisata yang dapat memberikan peluang bisnis dan keuntungan yang besar, tanpa mempertimbangkan kerusakan yang dapat berdampak pada masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak pembangun yang tidak semestinya dilakukan, mulai dari pembangunan perumahan yang masif di wilayah yang seharusnya menjadi lahan resapan air, semisal bukit, kaki gunung maupun pesawahan. Pembangunan ini pun acapkali tidak disertai amdal yang memadai, dan tidak memperhatikan kembali penghijauan yang bisa membantu melestarikan ekosistem dan penyerapan air.
Berbeda hal nya dengan Islam, Islam sebagai agama yang sempurna dan Paripurna dari Sang Khaliq telah menjadikan Islam sebagai the way of life (sistem hidup), yang telah menetapkan bahwa negaralah yang akan bertanggung jawab membangun dan memelihara serta memastikan rakyatnya merasa aman dan nyaman untuk hidup dan tinggal di negara tersebut. Tanpa ada rasa khawatir ataupun takut tatkala adanya bencana yang terjadi, salah satunya banjir. Islam telah mengatur bagaimana tata kelola ruang dan wilayah yang selalu memperhatikan setiap lini nya dengan pengelolaan yang seharusnya. Islam akan memastikan rakyatnya agar memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, mempertihatikan lahan yang bisa dijadikan pemukiman agar semaksimal mungkin dapat meminimalisir dan mencegah adannya hal yang tak diharapkan.
Sejarah Islam pun telah mencatat, bagaimana gemilangnya sistem Islam melakukan upaya preventif (pencegahan) terkait masalah banjir. Berbagai bendungan dibangun untuk mencegah banjir maupun keperluan irigasi.
Contohnya saja di Provinsi Khuzestah daerah iran selatan, sampai saat ini masih berdiri dengan kokohnya bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir. Maka pencegahan banjir tidak cukup hanya dengan memperbanyak kolam retensi tanpa disertai dengan pengelolaan tata kelola wilayah dan ruang yang harus berasas pada pengaturan urusan rakyat, berdasarkan syariat Islam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu a'lam bish shawab.
No comments:
Post a Comment