Oleh: Hafsah Syamsul
(Aktivis Muslimah)
Setiap tahun kita menyaksikan fenomena yang sama: harga bahan pokok melonjak drastis menjelang Ramadan, krisis pangan menghantui masyarakat miskin, dan ketergantungan pada impor semakin mengikis kemandirian pangan kita. Ironisnya, situasi ini terjadi di negara yang memiliki tanah subur dan potensi pertanian luar biasa.
Lihat saja menjelang Ramadan 2025, harga sejumlah komoditas pangan kembali menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Di Solo, misalnya, harga cabai dan minyak goreng mengalami peningkatan signifikan. (regional.kompas.com/18/02/2025) Ironisnya, meskipun pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) memproyeksikan surplus pasokan, seperti beras sebesar 9 juta ton dan daging ruminansia 42 ribu ton, harga di lapangan tetap melambung. (badanpangan.go.id/17/02/2025).
Lebih lanjut, harga telur ayam ras rata-rata mencapai Rp31.300 per kilogram per 11 Februari 2025, (jakartanews.id/18/02/2025) dan harga minyak goreng merek Minyakita berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. (kumparan.com/04/02/2025)
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Apakah surplus yang diproyeksikan hanya sekadar angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat? Ataukah ada permainan di balik layar yang menyebabkan harga tetap tinggi meski pasokan berlimpah? Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas dan transparan untuk memastikan bahwa surplus pasokan benar-benar diterjemahkan ke dalam harga yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Dalam ekonomi kapitalis, pasar dibiarkan bekerja sendiri dengan dalih "mekanisme pasar bebas" yang ternyata hanya memperkaya segelintir orang. Mafia impor, kartel pangan, dan spekulan bebas memainkan harga demi keuntungan maksimal. Para petani kecil dipaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah sementara konsumen membayar harga selangit. Inilah wajah asli sistem ekonomi yang gagal menjamin kesejahteraan rakyat!
Sebaliknya, Islam menawarkan sistem ekonomi yang menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan pangan sebagai alat eksploitasi, sistem ekonomi Islam menempatkan pangan dalam ranah kepentingan publik yang harus diatur dan diawasi oleh negara.
Negara bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap individu mendapatkan akses terhadap makanan yang cukup dan berkualitas.
Bagaimana Islam memastikan hal ini? Pertama, Islam mewajibkan negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan: "Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud). Dalam konteks modern, ini berarti negara harus mengontrol sumber daya strategis, termasuk sektor pangan, dan tidak menyerahkannya kepada korporasi swasta atau kartel yang hanya mencari untung.
Kebijakan ini memungkinkan negara untuk menetapkan harga yang adil dan melindungi rakyat dari eksploitasi.
Kedua, Islam melarang praktik penimbunan dan spekulasi yang merugikan masyarakat.
Dalam sistem kapitalis, penimbunan barang menjadi senjata utama para mafia untuk mengendalikan pasar. Mereka membeli stok dalam jumlah besar, menciptakan kelangkaan buatan, lalu menjual kembali dengan harga tinggi. Islam dengan tegas melarang praktik ini. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan menimbun kecuali orang yang berbuat dosa." (HR. Muslim). Dengan adanya larangan ini, negara Islam wajib turun tangan mengawasi pasar dan menghukum pihak yang mencoba mengontrol harga secara tidak adil.
Ketiga, Islam memiliki mekanisme distribusi yang jauh lebih adil dibandingkan kapitalisme. Sistem ekonomi Islam menolak model pasar bebas yang hanya menguntungkan kelompok elit. Sebaliknya, negara memainkan peran aktif dalam mendistribusikan bahan pokok secara merata. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen utama dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap pangan. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan subsidi bagi kelompok yang kurang mampu, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kelaparan akibat kemiskinan.
Keempat, Islam mendorong kemandirian pangan melalui kebijakan pertanian yang berpihak pada petani kecil. Saat ini, kebijakan pertanian di banyak negara justru menguntungkan perusahaan agribisnis raksasa, sementara petani kecil dibiarkan berjuang sendiri dengan modal minim dan akses pasar yang terbatas. Dalam Islam, negara wajib mendukung para petani dengan menyediakan tanah, alat pertanian, serta jaminan harga yang stabil. Rasulullah SAW pernah memberikan tanah kepada para sahabatnya yang mau menggarapnya, menunjukkan bahwa distribusi lahan harus adil dan tidak dikuasai oleh segelintir elit saja.
Kelima, Islam memiliki mekanisme untuk menghadapi krisis pangan yang lebih efektif dibandingkan sistem kapitalis. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menangani krisis pangan dengan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Saat terjadi kelaparan di Madinah, beliau segera mengirim surat ke gubernur-gubernur di wilayah lain untuk mengirimkan bantuan makanan. Baitul Mal (kas negara) digunakan untuk membeli bahan makanan dan mendistribusikannya kepada rakyat. Bandingkan dengan sistem kapitalis saat ini, di mana bantuan pangan justru dipolitisasi dan sering kali tidak tepat sasaran.
Dengan semua bukti ini, apakah kita masih ingin mempertahankan sistem ekonomi kapitalis yang telah terbukti gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat? Apakah kita masih mau membiarkan mafia impor, kartel pangan, dan spekulan terus mengontrol harga bahan pokok? Sudah saatnya kita beralih ke sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat!
Sistem ekonomi Islam bukan sekadar teori utopis. Ini adalah sistem yang telah terbukti berhasil diterapkan selama berabad-abad di berbagai peradaban Islam. Jika kita serius ingin mewujudkan kesejahteraan pangan bagi seluruh rakyat, maka tidak ada pilihan lain selain kembali kepada sistem yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan.
Kita membutuhkan perubahan sistemik, bukan sekadar solusi tambal sulam yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jangan biarkan kepentingan oligarki dan korporasi terus mempermainkan hidup kita. Kita harus berani menuntut penerapan sistem yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi semua. Sistem itu adalah sistem ekonomi Islam.
Sudah seharusnya kita merevisi sistem yang hanya menguntungkan segelintir elit, sementara mayoritas rakyat menderita. Kita harus menolak sistem yang membiarkan bahan pangan dikuasai oleh segelintir kartel dan spekulan. Sistem ekonomi Islam adalah jawaban atas segala ketimpangan ekonomi yang terjadi hari ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah solusi nyata yang telah terbukti efektif selama berabad-abad menjadi kesejahteraan rakyat baik muslim maupun non muslim.
Sistem ekonomi Islam adalah solusi utama untuk mengatasi krisis pangan dan memastikan harga bahan pokok tetap murah serta mudah diakses oleh rakyat. Dengan mekanisme pengelolaan sumber daya yang adil, larangan terhadap praktik monopoli dan spekulasi, serta dukungan penuh terhadap petani kecil, Islam memberikan jawaban yang tidak dapat diberikan oleh sistem kapitalis yang penuh ketimpangan.
Saatnya kita meninggalkan sistem yang gagal dan berali kepada sistem yang telah terbukti membawa kesejahteraan.
No comments:
Post a Comment