Oleh Ari Wiwin
Ibu Rumah Tangga
Seperti halnya sandang, pangan, dan papan, kesehatan juga merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, baik kaya ataupun miskin semuanya berhak mendapatkan jaminan kesehatan termasuk akses terkait pelayanan kesehatan yang memadai juga murah tanpa terkecuali.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi sangat mendukung Program Perempuan Kawal JKN, karena hal ini sangat penting dilakukan demi peningkatan dan pelayanan kepada msyarakat di bidang kesehatan khususnya bagi warga miskin.
Menurut Renie, ada tambahan kader JKN sekitar 31 orang di tiap Kecamatan di Bandung. Dengan adanya kader tersebut pemerintah berharap permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung khususnya masyarakat miskin bisa tertangani dengan baik. Pemerintah juga mengupayakan kader JKN mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bandung, mengingat perannya membantu warga bidang pelayanan kesehatan karena selama ini hanya di support oleh Global Partnership for Social Accountability (GPSA) dan Bank Dunia. (Prfmnews.id 23 Januari 2025)
Kesehatan seharusnya menjadi hak asasi atau hak dasar manusia dan menjadi tanggung jawab negara. Namun hari ini, tanggung jawab itu tak bisa lagi dirasakan oleh masyarakat. Selain mahal, pelayanan kesehatan pun kerap mengecewakan. Antrian yang panjang, minimnya fasilitas kamar, ketersediaan obat, serta terbatasnya tenaga medis membuat pasien yang berobat kurang tertangani. Terlebih pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit milik pemerintah.
Kondisi tersebut diperparah dengan kapitalisasi kesehatan sebagai buah diterapkannya kapitalisme oleh negara. Tanggung jawab yang seharusnya ditunjukkannya penguasa, justru diambil alih oleh pihak pengusaha. Sehingga, hak mendapatkan pelayanan kesehatan pun kian sulit selain dengan membayar. Jika pun ada JKN atau BPJS kesehatan, bentuknya bukan jaminan dan pelayanan secara riil karena rakyat tetap diwajibkan masuk menjadi anggota kalau ingin mendapatkan pelayanan. Dengan keanggotaan ini, pelayanan tak sepenuhnya gratis. Hanya warga tertentu yang mendapat "subsidi" yang sumber dananya masih dipertanyakan. Apakah bersumber dari APBN atau dari iuran bulanan para anggota BPJS yang sehat.
Bahkan tidak sedikit kasus pasien BPJS ditolak oleh pihak rumah sakit karena ketiadaan ruangan, yang sebenarnya masih tersedia ruang VIP atau VVIP yang kosong, yang diperuntukkan bagi pasien yang membayar tunai atau mandiri.
Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme yang menganggap bahwa layanan kesehatan diukur dengan materi. Yang berduit mudah mendapatkan fasilitas dan pelayanan, sedangkan yang miskin mendapat fasilitas dan pelayanan seadanya.
Seolah disesuaikan dengan kelas iuran atau dana subsidi. Termasuk dilema ketika seorang pasien penderita penyakit kronis harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Memilih obat generik atau membeli obat yang mahal. Negara juga seolah membiarkan masyarakat berjibaku dengan masalah kesehatan karena sudah menyerahkan layanan kesehatan pada pihak swasta yakni BPJS.
Negara mencukupkan diri hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi para kapital yang menguasai bidang kesehatan, termasuk dalam layanan publik.
Lain kapitalisme, lain pula Islam. Dalam aturan Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara, seperti halnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tanggung jawab ini tidak boleh diserahkan pada pihak lain yang menyebabkan negara lepas tangan hingga terjadi kapitalisasi atau swastanisasi dunia kesehatan.
Dalam Islam, negara akan memberikan layanan kesehatan secara optimal dan gratis kepada seluruh lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin kedudukannya sama. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menjamin layanan kesehatan secara gratis pada rakyatnya, dengan memberikan dokter tanpa mengambil imbalan. Pada waktu itu Khilafah juga menyediakan rumah sakit keliling yang masuk ke desa-desa terpencil yang susah di akses oleh masyarakat.
Layanan kesehatan yang diberikan oleh negara dalam Islam adalah menggratiskan pelayanan kesehatan tanpa membedakan ras, warna kulit, maupun status sosial dan agama. Hal ini pernah dicontohkan Rasullulah saw. saat dihadiahi seorang dokter oleh Raja Muqauqis, Mesir. Hadiah ini tak sepenuhnya untuk Nabi saw. melainkan diberikan untuk rakyat secara umum yang ingin berobat atau ingin mendapatkan layanan kesehatan.
Sementara untuk pembiayaan dan operasional pelayanan, negara dalam Islam memiliki sumber dana yang cukup besar yang disimpan dalam Baitulmal. Selain itu, negara juga akan terus mengedukasi setiap individu masyarakat dengan melakukan pola hidup bersih demi pencegahan penyakit. Karena kebersihan termasuk bagian dari keimanan sehingga rakyat akan terhidar dari segala bentuk penyakit. Jadi kader-kader dalam pengawalan jaminan kesehatan tidak diperlukan karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya kesehatan.
Itulah bentuk tanggung jawab hakiki pemimpin Islam yang berfungsi raa'in (mengurus dan mengatur kebutuhan publik berdasarkan arahan syariat). Rasulullah saw telah bersabda:
“Seorang kepala negara (Khalifah) adalah pemimpin atas rakyatnya yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.” (HR Bukhari Muslim)
Semua fungsi itu akan terwujud kembali ketika Islam diterapkan. Bukan hanya kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan tapi juga kebutuhan kolektif seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Wallahu a’lam bisshawab
No comments:
Post a Comment