Oleh : Eliska Sari, S.Pd
Pekan lalu , Indonesia diramaikan dengan aksi massa di berbagai daerah. Aksi ini digagas oleh Koalisi Masyarakat Sipil di beberapa wilayah Indonesia sebagai protes atas kinerja pemerintahan dinilai makin jauh dari harapan. Di Kalimantan Timur sendiri, mahasiswa pun ikut turun ke jalan. Senin, 17 Februari 2025 para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (MAHAKAM) mengadakan aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur , bahkan dalam aksi tersebut terlihat Rocky Gerung ikut ber-orasi bersama mereka. Efek dari aksi massal ini, tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topic di platform X.
Salah satu yang mereka kritisi adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Yang faktanya pemangkasan anggaran ini berpengaruh terhadap berbagai sektor yang menyangkut kepentingan publik. Di antaranya memengaruhi biaya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah, dll.
Hal ini juga ditanggapi oleh Alwi Al-Qodri selaku Ketua DPRD Kota Balikpapan , bahwa Kota Balikpapan sebenarnya sudah mulai melakukan efisiensi anggaran sebelum instruksi tersebut diterbitkan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah pembiayaan program makan gratis yang menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.
Menurut beliau, dampaknya tidak hanya terasa pada program di tahun 2026, tetapi juga bisa berdampak pada program-program yang sudah berjalan di tahun 2025. "Dampaknya sangat besar. Beberapa program yang sudah disusun untuk 2026 bisa terdampak, bahkan program 2025 yang sudah berjalan pun mungkin ada yang harus dikurangi. Ini yang masih akan kami bahas lebih lanjut dengan Pemerintah Kota,” ujarnya.
Melihat banyak sektor yang terdampak dari pemangkasan anggaran ini, rakyat juga dibuat ’naik pitam’ karena di waktu yang sama pemerintah malah mengangkat beberapa Staff Khusus di kementerian. Misalnya dilantiknya 6 orang sebagai staff khusus Menteri Pertahanan pada Selasa (11/2/2026), yang sudah jelas bahwa mereka mendapatkan gaji fantastis juga dari uang rakyat (yang diambil dari pajak).
Sebagaimana yang kita tau, bahwa 80% lebih pendapatan negara kita diambil dari pajak yang dibebankan kepada rakyat. Walaupun pada faktanya, banyak pos lain yang bisa memberikan pemasukan bagi negara diluar daripada pajak. Misalnya dari melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia jika dikelola dengan sebaik-baiknya oleh negara maka tentu itu semua lebih dari cukup untuk menyejahterakan masyarakat dan melunasi hutang-hutang yang kian melonjak. Dan tentu masyarakat pun tidak akan merasakan beban yang lebih berat dengan adanya pajak yang mencekik.
Maka sebenarnya pemangkasan anggaran yang diharapkan akan menjadi solusi untuk permasalahan negeri ini, nyatanya tidak akan mengubah apa pun, selama sistem ekonomi yang diterapkan tetap mengandalkan pajak dan hutang dalam pemasukan negara. Karena dengan mengandalkan pajak sebagai pemasukan utama negara, rakyat akan tetap dibebani pajak yang tinggi. Segala aspek kehidupan rakyat tetap dipajaki, mulai dari penghasilan, bumi dan bangunan, kendaraan, pembelian barang, dan lainnya.
Berbeda dengan Islam yang memiliki pemasukan yang jelas dengan menetapkan sumber pemasukan pada 3 pos, yaitu pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat, sehingga dalam Islam tidak mengambil pajak dari rakyat sebagai sumber penghasilan untuk negara. Tentu agar kesejahteraan ini bisa didapatkan oleh masyarakat dibutuhkan pemimpin yang berkomitmen untuk menerapkan sistem ekonomi Islam, serta amanah dalam membelanjakan harta sesuai koridor syariat dan untuk kemaslahatan rakyat. Wallahua’lam
No comments:
Post a Comment