Pilkada Demokrasi Mobilisasi Kepentingan Oligarki

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Pada Rabu (23-10-2024) malam, puluhan kades yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti pertemuan secara tertutup di Gumaya Tower Hotel, hotel bintang lima di Kota Semarang. Ternyata pertemuan ini telah mengotori pilkada Jawa Tengah 2024 dengan adanya dugaan mobilisasi kepala desa (kades) untuk memenangkan salah satu kandidat. Mirisnya, praktik kotor semacam ini terjadi secara masif dalam beberapa pekan terakhir (tirto.id, 26-10-2024). Mirisnya ini bukan hanya di satu tempat saja.

Hidangan peristiwa di atas telah memberi aroma politik kotor pilkada menjelang pencoblosan yang tinggal beberapa pekan lagi (27-11-2024). Mobilisasi kades untuk memilih paslon tertentu, praktik suap, kecurangan, hingga mempermainkan agama dengan menjanjikan para pemilihnya masuk surga, merajut kusutnya pilkada di alam demokrasi.

Saat kades  menjadi entitas yang mempunyai pengaruh dan daya tawar politik, secara signifikan kades memiliki peluang besar untuk memengaruhi warganya agar memilih salah satu paslon. Kades adalah ujung tombak elite politik dalam memuluskan keinginannya. Bahkan kades kerap aktif mencari peluang mendekati paslon demi kompensasi atau akses kekuasaan. Lihatlah saat para kades berhasil mendorong perubahan UU 6/2014 tentang Desa menjadi UU 3/2024, yakni terkait dengan masa jabatan kades yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun.

Sebagai sosok  yang dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya kades memiliki basis massa. Secara struktural kades memiliki bawahan mulai dari perangkat desa, ketua RW, dan ketua RT. Ia memegang kendali pemerintahan di tingkat akar rumput sebagai pelayan publik, pengambil keputusan, serta yang berkuasa menentukan anggaran desa.

Politik kotor pilkada demokrasi pun pekat dengan warna politik uang. Suap-menyuap terjadi jelang pencoblosan. Pengajian pun dijadikan kedok untuk raih kemenangan.

Terkini, paslon bagi-bagi uang untuk membeli suara dengan menggunakan e-money atau e-wallet menyasar anak muda. Serangan fajar langsung masuk rekening menjadi biasa.  Mirisnya, semua parpol baik yang berlatar belakang Islam apalagi nasionalis, sama-sama menggunakan politik uang dalam untuk meraih kemenangan.

Lebih tragis lagi, agama dijual demi kampanye-kampanye yang dijadikan senjata ampuh untuk mendulang suara. Video kampanye seorang bupati yang menjanjikan surga kepada siapa saja yang memilihnya, menjadi salah satu contoh betapa paslon lebih senang mengumbar janji bahkan janji masuk surga, tanpa visi misi yang jelas dan tegas yang hakikatnya  mampu diupayakan sebaik-baiknya.

Pertarungan politik dalam demokrasi menayangkan perebutkan kekuasaan. Demi menang, apa pun dilakukan. Landasan sistem politik sekuler kapitalisme menghantarkan pada cara licik dan picik. Segala cara dilakukan.

Sungguh pemikiran sekuler kapitalisme telah memosisikan motivasi memimpin hanyalah sebatas materi. Sangat meragukan jika yang terpilih adalah para pemimpin yang berniat maju untuk umat.

Ditambah lagi mahalnya biaya sstem politik demokrasi menghadirkan para pemilik cuan. Mereka  siapkan sponsor untuk para elite politik agar memegang tampuk kekuasaan. Jabatan diraih  politik pun menjadi transaksional. Jual beli jabatan menjadi lumrah mewujud dalam ladang  bisnis yang menggiurkan. Alhasil para pemilik cuan ini pun berpengaruh terhadap kebijakan yang ditetapkan. Alhasil, pemerintah pusat maupun daerah nir-independensi dalam menetapkan aturan. Belum berakhir, para politisi yang menjabat juga berada pada arus balas budi terhadap para sponsor yang telah menopang berdirinya mereka di kursi jabatan.

Sungguh, politik balas budi sangat berbahaya. Muatan kepentingan para pemilik cuan riilnya merugikan rakyat.  Kepentingan para pemilik cuan sering berseberangan dengan rakyat. Sebagai contoh nyata dalam hal pembangunan daerah. Realisasi pembangunan infrastruktur nyatanya berada pada prioritas kepentingan oligarki bukan untuk rakyat. Pemerintah lebih mendahulukan pembuatan jalan menuju resort-resort mewah dan tempat wisata dibandingkan memperbaiki jembatan antardesa yang putus, sekolah-sekolah yang ambruk dll..

Fakta lainnya adalah saat kita menelisik sumber pendanaan pilkada yang diambil dari APBN dan APBD, data dari Kemendagri, pilkada serentak 2024 diprediksi menghabiskan dana lebih dari Rp41 triliun. Biaya fntastis yang ujung-ujungnya  membebani rakyat, sebab sumber utama APBN dan APBD adalah pajak dari rakyat. Jika saja dana sebanyak Rp41 triliun itu digunakan untuk kemaslahatan umat, setidaknya beban rakyat akan sedikit berkurang. Misalnya, harga sembako akan lebih rendah, tarif biaya air dan listrik lebih murah, pajak berkurang, juga harga gas dan BBM bisa turun.

Memperhatikan kondisi seperti ini,ketika berharap akan terpilih penguasa yang amanah dalam sistem demokrasi bagai bertepuk sebelah tangan. Sistem tak menyambut dan menjaga rakyat. Sistem ini hanya menjaga oligarki dan para cukong melalui politik transaksionalnya saja.  Rakyat hanya sekadar  menjadi objek politik yang dipakai menurut kepentingan mereka. Rakyat menderita dibiarkan saja tanpa asa.

Sistem Politik Islam Realisasikan Pemimpin Harapan

Sejatinya sistem politik Islam senantiasa sesuai  dengan akidah Islam.  Ikatan yang terbentuk antara penguasa dan rakyat pun merupakan ikatan akidah. Individu yang terlibat dalam pemerintahan adalah mereka yang ingin berkhidmat untuk mengurusi urusan umat. Jabatan dalam sistem Islam adalah amanah untuk mendulang pahala, sekaligus sesuatu yang mengandung tanggung jawab besar karena Allah Swt. akan mengharamkan surga bagi pemimpin yang tidak amanah.

Sabda Rasulullah saw.,

“Tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga.” (HR Bukhari-Muslim).

Jika ada kecurangan dalam pemilihan Maka pemimpin akan diganjar oleh Allah Swt. dengan keharaman masuk surga. Jika ada sekelompok orang atau oligarki yang mencurangi suara dan kemudian memimpin, sejatinya Allah Swt. sedang menghimpun mereka di neraka. Inilah seburuk-buruk balasan bagi penguasa yang curang dan menipu rakyat.

Terkait pilkada, sebenarnya di dalam Islam tidak ada syariat yang mengaturnya sebab kepala daerah di dalam Khilafah ditunjuk oleh khalifah berdasarkan saran dan masukan dari Majlis Umat (MU) dan Majlis Wilayah (MW). MU dan MW dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah baik di level provinsi maupun kota. Jika ada perbedaan pendapat antara MU dan MW, yang diutamakan adalah pendapat MW sebab MW adalah representasi masyarakat daerah.

Penyebutan kepala daerah untuk wilayah setingkat provinsi disebut wali. Sedangkan untuk kepala daerah setingkat kabupaten/kota disebut amil. Adapun pihak yang melantik, wali diangkat dan dilantik langsung oleh khalifah. Sedangkan amil, bisa diangkat langsung oleh khalifah atau oleh wali yang telah diberi mandat oleh khalifah. Secara filosofis, hanya khalifah yang berwenang mengangkat para penguasa di bawahnya, baik wali maupun amil. Hal ini berdasarkan kewajiban mengangkat khalifah dengan metode baiat. Mekanisme ini selain lebih sederhana, juga tidak memakan banyak biaya seperti pemilihan langsung pada pilkada demokrasi. Penunjukan kepala daerah oleh khalifah pun akan menjadikan kepala daerah terpilih tidak memiliki beban mahar yang besar kepada para cukong politik seperti saat ini.

Masa jabatan kepala daerah dalam Khilafah tidak ditentukan, tetapi penempatan tugasnya tidak boleh terlalu lama. Seorang wali bisa diberhentikan oleh khalifah kapan saja dan bisa diangkat lagi untuk daerah lain. Selain itu, kepala daerah tidak boleh dipindahtugaskan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa pemberhentian jabatan terlebih dahulu di wilayah sebelumnya. Adapun yang berwenang memberhentikan kepala daerah adalah khalifah. Dalam hal ini, MU bisa menyatakan ketakrelaan atau menunjukkan ketaksukaan terhadapnya, tetapi yang berwenang memberhentikannya tetap Khalifah.

Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa sistem demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang amanah. Sebabnya, justru demokrasi sendirilah yang merupakan sistem rusak dan merusak sehingga individu dan parpol hanya bekerja berdasarkan materi. Rakyat pun menjadi korban kerakusan para elite oligarki.

Sungguh dengan Islam, mendamba pemimpin bersih dan amanah bukan hanya angan. Dengan sistem Islam, kusut masai kepemimpinan terurai. Derita rakyat pun usai, in syaa Allaah.

Wallaahu a’laam bisshawaab.