Oleh: Masriana (Pegiat Literasi)
Dilansir dari media online, Kompas, bahwa topik pembicaraan susu ikan lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini bermula saat susu ikan disebut-sebut sebagai alternatif susu sapi untuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Epi Taufik ahli ilmu dari Teknologi susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) menuturkan, susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia. Sementara itu, susu ikan yang dikenalkan sebagai alternatif susu sapi merupakan produk ekstraksi protein ikan, bukan hasil perah ikan.
Media asing, The Sidney Morning Herald, ikut menyoroti dan mempertanyakan soal dampak kesehatan dari susu ikan dan apakah bisa tetap mempertahankan nilai gizi dan nutrisi yang terkandung dalam susu sapi. Media ini juga menyoroti besarnya dana yang dibutuhkan hanya untuk menyukseskan program ini.
Menteri keuangan Sri Mulyani mengindikasikan adanya pelebaran devisit anggaran 2025 menjadi 2,45-2, 82 persen atau naik dari devisit 2024. Salah satu penyebabnya adalah program makan siang gratis yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 450 triliun rupiah setahun. Untuk menunjang susu ikan dalam program makan siang gratis ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun percontohan pabrik pengolahan HPI atau Hidrolisat pengolahan ikan di Pekalongan Jawa Tengah. Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa program makan siang gratis untuk anak adalah bentuk investasi sumber daya manusia atau SDM. Ia berharap melalui program ini tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kekurangan gizi.
Kebijakan ini sejatinya telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya negeri ini masih gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah sumber daya pangan yang melimpah. Alhasil muncul berbagai masalah kesehatan yang cukup serius di masyarakat seperti stunting, gizi buruk dan sebagainya. Kini kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan dijawab dengan program makan siang gratis. Dari sini saja tampak bahwa negara tidak menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya akan tetapi menawarkan solusi tambal sulam.
Di sisi lain, ikan segar sebenarnya lebih bagus, murah, dan mudah dijangkau masyarakat karena negeri ini memiliki sumber kekayaan laut yang sangat besar. Namun pemerintah mempersulit diri dengan proses hidrolisis panjang dan pemanasan suhu tinggi untuk mendapatkan gizi tertentu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Padahal proses ini berpotensi merusak mutu protein ikan. Produksinya pun memerlukan biaya tinggi yang menguras dana APBN sementara strategi yang ditempuh negara untuk memproduksi dalam jumlah besar adalah industrialisasi.
Pemerintah lagi-lagi menggaet investasi besar-besaran yang melibatkan pihak swasta. Inilah buah penerapan sistem ekonomi Kapitalisme dan politik demokrasi di negeri ini. Dimensi kebijakan yang ditempuh pemerintah seolah untuk rakyat padahal memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki. Sekali lagi, wajah rezim sekuler demokrasi terungkap melalui kebijakan makan siang gratis ini namun secara nyata berlepas tangan dalam pengurusan rakyatnya dalam hal ini mewujudkan ketahanan pangan dan generasi yang sehat nan kuat.
Lebih jauh lagi, negara Kapitalisme-Demokrasi tega menunggangi isu generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi. Dengan kata lain negara berparadigma kapitalis hanya mementingkan kepentingan korporasi. Dan hal ini wajar terjadi, sebab sistem politik Demokrasi yang pasti berbiaya mahal menjadikan pemerintah terpilih adalah kepanjangan tangan korporasi. Korporasilah yang telah membesarkan para penguasa.
Berbeda dengan negara yang menjalankan kepemimpinan berparadigma Islam. Kepemimpinan Islam melahirkan penguasa yang ikhlas melayani umat dan memiliki perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi. Sebab generasi dipandang sebagai pembangun peradaban mulia dan keberlangsungan peradaban harus ditopang oleh generasi kuat fisik dan kepribadian. Oleh karena itu, negara dalam Islam atau Khilafah wajib memenuhi hak-hak dasar generasi dengan pemenuhan yang maksimal dan berkualitas. Jaminan pemenuhan hak-hak dasar generasi ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Khilafah akan menjaminnya individu per individu, bukan hanya secara kolektif. Khilafah memiliki kemampuan menyejahterakan rakyat dengan berbagai konsep yang telah ditetapkan oleh syariat. Segala kebijakan Khilafah mewujudkan kesejahteraan tersebut didukung oleh konsep keuangan negara khilafah (Baitul Maal) yang kuat. Dalam hal pangan negara wajib memenuhinya secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Alhasil generasi akan tercukupi kebutuhan pokoknya dari nafkah ayah.
Disisi lain, pemenuhan ketahanan pangan secara berdaulat merupakan hal mutlak dalam Khilafah. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mudah dijangkau. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariat dalam hal kepemilikan lahan pertanian support negara dalam sarana-prasarana pertanian, perkebunan hingga Peternakan, distribusi pangan yang merata, hingga penetapan harga yang mengikuti supply and demand termasuk kontrol negara dalam hal pelanggaran syariat. Dalam pemenuhan pangan ini akan memudahkan generasi memenuhi kebutuhan gizinya.
Khilafah akan menerapkan politik industri yang mengarah kepada kemandirian industri, sehingga negara fokus membangun industri alat-alat produksi yang menunjang semua alat dan teknologi untuk pengembangan pertanian dan pangan. Sehingga negara tidak akan menggantungkan perindustriannya pada pihak swasta apalagi asing yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat. Sungguh terwujudnya kedaulatan pangan dengan mekanisme yang dituntun syariat akan melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul. Disinilah urgensitas eksistensi Khilafah ditengah umat. Wallahu’alam
No comments:
Post a Comment