Rakyat Puas Atas Kinerja Pemerintah, Pencitraan?

Oleh: Cahaya Chems (Pegiat Literasi)

 

Wauh! Pemerintah baru saja merilis hasil survei atas kepuasan rakyat, mengenai kinerja pemerintah selama menjabat. Dalam survei tersebut menunjukan publik puas atas kinerja pemerintah. Dimana hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga Survei Indikator Politik Indonesia tersebut, dilaporkan sebanyak 75 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo. Dimana melibatkan 3540 responden, survei itu sudah dilakukan sejak 22 sampai dengan 29 September 2024 lalu (Tempo.co, 4/10/2024). Benarkah publik puas atas kinerja pemerintahan dimasa ini?

 

Diera periode pertama masa kepemimpinan Jokowi juga dikeluarkan survei atas kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Nah, rupanya kini pun pemerintah juga memakai lembaga survei untuk menunjukkan bahwa rakyat pada masa kekuasaan Jokowi pada periode kedua ini juga berhasil. Hal itu ditandai dengan kepuasan rakyat melalui hasil survei tersebut. Dimasa akhir-akhir masa jabatannya, tampaknya pemerintah masih berusaha memoles citra Jokowi dengan membranding hal-hal positif untuk menutupi borok-borok masa kepemimpinannya yang buruk.

 

Karena itu, jika kita melihat fakta di lapangan, tidaklah demikian. Bagai langit dan bumi kondisinya justru kebalikannya. Mengutip perkataan Pakar Ekonomi Senior Rizal Ramli dalam Podcast Chanel Refli Harun, Beliau mengatakan sepanjang sejarah Indonesia, Jokowi adalah Presiden terburuk disepanjang kepemimpinan dii tanah air.

 

Jadi menjadi soal rakyat mana yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah? Sehingga tak salah jika ini dikaitkan dengan tak lebih hanya sekedar pencitraan belaka. Nyatanya selama masa kepemimpinan Jokowi di semua lini dipotret gagal menjalankan pemerintahan. Pasalnya di era Jokowi semua menunjukkan raport merah. Mulai dari indeks korupsi yang meningkat, juga munculnya publik trust, masyarakat sudah tak percaya terhadap penegakan korupsi setelah lembaga KPK dilemahkan.

 

Disusul nasib pendidikan di tanah air yang morat marit yang kualitasnya masih terkategori rendah. Gedung bangunan sekolah masih banyak tak layak pakai tapi ironis masih terus digunakan untuk proses pembelajaran. Gaji honorer tak manusiawi yang jauh dari rasa kesejahteraan. Hingga penegakan hukum yang tidak adil, tumpul keatas tajam kebawah.

 

Disisi lain, angka pengangguran meningkat, badai PHK massal terjadi disana-sini. kemiskinan meningkat, biaya pendidikan, pengobatan terus semakin mahal. BBM harganya kian meroket, harga-harga kebutuha di pasaran terus melambung, itupun tidak dikuti dengan kenaikan gaji. Paket komplit terjadi disemua lini. Setelah kejadian semacam ini, apa masih bisa dikatakan publik puas atas kinerja pemerintah?.

 

Alhasil, pemerintah yang dinilai berkinerja baik dalam mengurus rakyat hanyalah pencitraan karena kondisi real penduduk tidaklah demikian. Negara sejatinya masih menghadapi banyak persoalan di tengah masyarakat. Namun pencitraan menutupi semua itu dan mengelabui rakyat. Padahal ada banyak kebijakan yang menunjukkan keberpihakan negara pada oligarki dan bukan kepada rakyatnya sendiri, seperti Naiknya PPN, pembatasan subsidi BBM, dan lainnya, sebagaimana dipaparkan diatas.

 

Politik pencitraan seperti diatas takkan terjadi dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara kaffah. Sebab Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Negara juga memiliki aparat yang handal, profesional dan tentu saja amanah dan beriman. Khalifah yang terpilih dalam menjalankan kepemimpinannya tentunya akan bekerja sesuai dengan tuntunan syarah bukan melakukan pencitraan untuk meraih simpati rakyat. Pun Khalifah dalam memilih aparat negara pun berdasarkan kompetensi yang mereka miliki dan taat kepada hukum syarah. Hal ini pernah dilakukan dilakukan Umar Ra ketika mencopot gubernur Amr bin al Ash di Mesir lalu menggantinya dengan Abu Ubaida bin Jarrah sebab rakyat tidak menyukai kepemimpinan Amr bin Al Ash. Aparat seperti ini yang bekerja murni untuk rakyat adalah muncul dari penerapan sistem pendidikan berdasarkan aqidah Islam dan didukung oleh sistem Islam lainnya.

 

Islam tidak membenarkan pejabatnya melakuakan pencitraan demi mengecoh rakyat, tapi mereka bekerja semata-mata karena dorongan ketakwaan dan menjalankan amanah untuk meraih Ridho-Nya. Kemudian pertanggungjawaban kepada Allah menjadikan penunaian semua amanah dengan sebaik- baiknya dan secara profesional. Alhasil demikian amanah yang dijalankan para pejabat dalam Islam. Dimana semuanya itu dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Wallahu’alam.