Oom Rohmawati
Member AMK
Pemilihan orang nomor satu di kota Bandung tidak lama lagi akan digelar dalam Pilkada 2024, berbagai kriteria ideal disodorkan oleh sejumlah tokoh muda, salah satunya TB Raditya Indrajaya atau akrabnya disapa H Didit yang dikenal dengan gagasan progresifnya. Ia menyerukan pentingnya sosok pemimpin yang memiliki visi pembangunan juga mampu menjaga keseimbangan di tengah tantangan modernisasi dan keberagaman masyarakat Jawa Barat.
Menurutnya pemimpin yang baik harus mampu menciptakan sinergi antara empat dimensi penting yang disebutnya sebagai ‘Empat Harmoni Jawa Barat’. Di antaranya; keseimbangan dalam arah pembangunan, kepedulian terhadap elemen alam, keberlanjutan hubungan sosial, dan pengelolaan siklus kehidupan rakyat, (TribunJabar.id, 3/10/2024).
Kriteria pemimpin yang sempurna atau ideal menurut Didit adalah: harmoni, bisa membangun dari semua penjuru, memiliki wawasan yang luas dan pendekatan yang holistik dalam membangun provinsi. Mulai dari utara yang urban hingga selatan yang agraris, dari timur yang industri hingga barat yang pariwisata, pembangunan harus merata ke semua daerah, mendapat akses yang sama, memiliki sumber daya, infrastruktur serta ekonomi. Semua itu harus dilandasi prinsip berkeadilan dari kota sampai desa. Namun mungkinkah dalam sebuah sistem pemerintahan kapitalisme sekuler, semua itu bisa terwujud?
Dalam sebuah negara demokrasi, fungsi parpol maupun calon pemilik kebijakan, termasuk di dalamnya gubernur akan mandul tatkala sudah menduduki kepemimpinan, karena telah terkooptasi keinginan dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara rakyat hanya diambil suaranya sebagai legitimasi atas kekuasaan para penguasa. Ketika calon sudah terpilih dan menduduki kekuasaan, rakyat seringkali terlupakan dan terabaikan.
Sebagai contoh banyaknya pungutan pajak yang dibebankan atas rakyat, ditambah dengan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari seperti listrik, air, pangan, dan transportasi yang semakin mahal, seharusnya menjadi bahan perhatian yang harus segera disolusikan. Namun faktanya pemimpin terpilih cenderung abai, melupakan janji manisnya bak kacang lupa akan kulitnya. Mereka sibuk dengan koalisinya dan sibuk bagi-bagi kekuasaan.
Di sisi lain, orang-orang yang berkuasa makin mencengkeram. Hal ini nampak dalam struktur politik dan ekonomi di mana sejumlah kecil konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis, seperti sumberdaya alam (pertambangan, perkebunan), infrastruktur juga perbankan. Para oligarki sering memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik. Yaitu mereka yang memungkinkan mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Dalam pemerintahan kapitalis, harapan masyarakat untuk dapat hidup sejahtera dan memiliki pemimpin yang ideal bak panggang jauh dari api. Bergantinya penguasa, kehidupan malah semakin sempit. Pengangguran, PHK, korupsi, ketidakadilan hukum, kenaikan pajak, semua itu nyata di depan mata. Pemimpin terpilih kadang tidak memiliki kemampuan memimpin, tidak visioner, dan tidak mengerti cara melayani urusan rakyat dengan baik. Yang ada justru negara tergadai kepada pihak asing yang mencengkeram negeri ini dengan berbagai utang dan investasi.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa calon yang dipilih seringkali tidak mewakili pihak yang memilih. Mereka biasanya bekerjasama dengan para oligarki, sementara masyarakat sering menjadi korban. Hal itu merupakan suatu keniscayaan karena paradigma kekuasaan dalam demokrasi adalah meraih keuntungan materi, baik secara pribadi maupun para politisi dan kroni-kroninya.
Lain halnya dengan sistem Islam, yang memandang kekuasaan sebagai amanah. Negara dan penguasa menyadari posisinya yang bertanggungjawab penuh dalam mengurusi seluruh kebutuhan rakyatnya baik urusan dunia juga akhirat.
Islam adalah agama sekaligus sebuah sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah Swt. Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan untuk mengatur mulai dari akidah, ibadah, akhlak, perekonomian, pendidikan, sosial masyarakat, pemerintahan, dan politik luar negeri.
Dalam menjalankan pemerintahannya, syariat mewajibkan pemimpin melaksanakan seperangkat hukum Islam secara kafah (menyeluruh). Siapa pun yang diangkat menjadi penguasa/khalifah, ia harus melayani seluruh warga negara dengan baik dan adil, sebab ia diangkat atas nama Allah untuk mengurusi dan melayani umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
“Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Jadi kekuasaan diorientasikan untuk menegakkan Islam, melayani berbagai kepentingan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Negara akan mengatur berbagai urusan seluruh warga dengan syariah Islam; dan menjamin kebutuhan hidup masyarakat mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan, tanpa memandang kelas ekonomi.
Negara pun akan mengelola sumberdaya alam milik rakyat secara mandiri (seperti tambang minyak, gas, batubara, mineral, emas, perak, nikel, dll) agar bermanfaat bagi segenap warga negaranya.
Wujud dari ketakwaan terbukti dengan ringannya menerapkan syariah Islam secara keseluruhan, dan meyakini bahwa janji Allah Swt. akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya:
“Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti akan membukakan bagi mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka telah mendustakan (ayat-ayat Kami). Karena itu kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka “(TQS al-A’raf [7]: 96).
Alhasil, jika bangsa ini ingin maju, sejahtera, adil dan makmur, maka yang mereka lakukan mengganti sistem pemerintahan yang rusak ini dengan yang baru, yakni Islam.
Sebab pengamalan dan penerapan syariah Islam secara keseluruhan inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah saw. saat mendirikan negara untuk pertama kalinya di Madinah. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya. Maka bukan hal yang mustahil jika kepemimpinan yang ideal akan terwujud kembali di masa yang akan datang, yaitu jika syariah diterapkan dalam sebuah wadah kepemimpinan dan membawa keberkahan bagi seluruh alam.
Wallahualam bish-shawwab
No comments:
Post a Comment