Oleh Mahganipatra
Aktivis Muslimah Peduli Generasi
Gegap gempita menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 makin terasa. Hampir di setiap jalan, di perumahan di kota maupun di desa, aura kemeriahan kian kental. Seluruh Masyarakat seakan terbius dengan pesona seremonialnya, bahkan tersiar kabar pejabat nomor satu negeri ini pun punya mimpi tak kalah hebohnya. Ingin merayakan upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN jauh lebih meriah, sampai rela menggelontorkan anggaran yang sangat fantastis hingga mencapai Rp87 miliar.
Dilansir dari media online cnnindonesia.com, 14/8/2024, pembengkakan anggaran perayaan HUT Kemerdekaan RI naik 64,15 persen dibandingkan upacara HUT RI di Jakarta tahun lalu, yang hanya sebesar Rp53 miliar. Hal ini diakui oleh Jokowi, sayangnya sikap Jokowi atas kenaikan biaya ini hanya dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa. Menurutnya, ini adalah konsekuensi dari masa transisi biaya perayaan di dua tempat. Pertama, upacara kemiliteran di IKN yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, hiburan rakyat di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pemerintah Tidak Peka
Ironis, hanya demi ambisi Jokowi. Pemerintah telah kehilangan nalar, menggunakan anggaran yang fantastis untuk memprioritaskan perayaan upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Perilaku para pejabat ini benar-benar telah melukai hati masyarakat miskin dan mencederai semangat kemerdekaan.
Mereka tidak peka dengan kondisi rakyat, di tengah keprihatinan hidup masyarakat yang makin miskin akibat ratusan buruh menangis terkena badai PHK, dan harga-harga komoditas makin mahal tak terbeli. Biaya pendidikan kuliah juga makin tinggi, sedangkan para lulusannya terancam putus asa karena tak bekerja. Ditambah lagi beragam persoalan rakyat negeri ini yang kian pelik dengan berbagai konflik.
Namun, penguasa hari ini bertindak arogan, hilang empati dan tidak peduli pada kesejahteraan masyarakatnya. Tetap teguh ingin menggunakan anggaran APBN yang sangat besar demi sukses pencitraan. Padahal biaya ini bersifat pemborosan, karena digunakan bukan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, tapi sekadar untuk pesta dan hura-hura yang bersifat nirfaedah.
Semestinya para pejabat negeri ini, tidak boleh menghambur-hamburkan dana di tengah kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (13/8/2024), jelang akhir era pemerintahan Jokowi, utang Indonesia saat ini makin besar. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kondisi utang pemerintah hingga Juni 2024 atau semester I-2024 telah mencapai Rp8.444,87 triliun. Utang tersebut naik sebesar Rp91,85 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang senilai Rp8.353,02 triliun. Ditambah lagi, tahun depan utang dan bunga utang yang harus dibayar juga menembus Rp1.200 triliun lebih, terdiri dari Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan.
Oleh karena itu, perayaan upacara HUT Kemerdekaan RI yang sangat meriah di IKN, sejatinya bukan untuk merayakan kemerdekaan sebab Indonesia sampai saat ini masih terbelenggu oleh utang. Sementara utang adalah bentuk lain dari penjajahan sehingga ketika kondisi jumlah utang Indonesia makin buruk dan makin besar, itu artinya kondisi negeri ini telah terjebak pada situasi debt trap.
Debt trap adalah jebakan utang. Di mana situasi utang Indonesia tidak terkendali hingga memaksa para pejabat terkait harus membuat kebijakan untuk mengambil pinjaman baru, demi melunasi kewajiban utang lama yang sudah jatuh tempo tapi anggaran untuk membayar utang tidak tersedia. Lalu, apakah kondisi ini layak disebut merdeka?
Makna Hakiki Kemerdekaan
Kemerdekaan adalah mimpi dan harapan bagi setiap manusia. Umat dan bangsa di mana pun pasti memiliki cita-cita ingin merdeka dari berbagai bentuk penjajahan. Sayangnya masih banyak masyarakat yang memaknai penjajahan sebatas pada penjajahan yang bersifat fisik saja. Layaknya penjajahan Belanda atas Indonesia, ketika Belanda hengkang dari negeri ini maka berarti Indonesia telah merdeka. Padahal penjajahan bisa berupa nonfisik, dan wajah penjajahan saat ini juga telah berubah rupa menjadi bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Sehingga telah menyebabkan manusia tidak sadar, bahwa mereka belum merdeka dan masih terbelenggu oleh penjajahan.
Sesungguhnya makna kemerdekaan hakiki adalah membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia menuju kepada penyembahan yang sempurna hanya ditujukan kepada Allah Swt. semata. Akan tetapi hari ini, kesadaran masyarakat terhadap makna kemerdekaan hakiki masih sangat jauh. Masyarakat belum memahami penjajahan yang bersifat nonfisik, termasuk para pejabatnya.
Banyak negeri-negeri muslim yang katanya “sudah merdeka” secara fisik, tetapi secara nonfisik baik pemikiran maupun ekonominya justru makin terjajah. Padahal penjajahan nonfisik ini, justru yang paling berbahaya dibandingkan dengan penjajahan fisik. Karena penjajahan gaya baru ini dampaknya sangat luar biasa, mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
Salah satu contohnya adalah perilaku para pejabat hari ini, menggunakan anggaran APBN yang sangat besar demi perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sementara untuk bayar utang, malah mencari pinjaman baru. Inilah cermin para penguasa kapitalis sekuler, pemikiran mereka telah terjajah. Mereka gemar menggunakan uang rakyat untuk hura-hura, berpesta hedonis ala kapitalis sekuler, dan berlebihan dalam berbagai perkara yang nyata-nyata sudah dilarang oleh Allah Swt. di dalam firmanNya;
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
Artinya: “Dan janganlah kamu berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141).
Perilaku para pejabat yang berlebih-lebihan (israf dalam menafkahkan harta di jalan kemaksiatan), merupakan musibah besar bagi kaum muslim. Perilaku ini tidak akan diizinkan dalam sistem Islam kafah, sebab salah satu syarat untuk menjadi pemimpin dalam Islam, haruslah seorang laki-laki yang memiliki sifat amanah. Pemimpin dalam Islam, harus mampu mengelola anggaran belanja dan mampu mengatur alokasi pembelanjaan secara adil berdasarkan kepentingan dan kebutuhan rakyat di wilayah masing-masing. Para pejabat di dalam Islam harus mampu bertanggungjawab atas seluruh masalah keuangan yang mereka gunakan, sesuai dengan seluruh kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
Karena setiap dirham dan dinar yang dibelanjakan oleh mereka, akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bersabda:
Artinya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment