Oleh : Siti Rani Nurani
Pendidikan tentu saja harus didukung dengan berbagai sarana dan prasarana, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Bukan hanya jumlah siswa yang banyak, sekolah yang bagus, guru yang kompeten tetapi sarana-sarana lain juga harus mendukung ke arah keberhasilan suatu pendidikan.
Jika kita melihat fakta saat ini dengan berbagai kebijakan terhadap jalannya proses belajar mengajar tentu banyak hal-hal yang harus diperhatikan diluar sarana dan prasarana yang ada di sekolah, misalnya terkait akses jalan menuju sekolah, jika jalannya rusak tentu berimbas pada keinginan / minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya berkurang dan lebih memilih sekolah yang akses jalannya lebih baik walaupun jarak sekolahnya jauh.
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) biasanya selalu ramai, apalagi untuk sekolah dasar. Baik orang tua atau murid baru diawal mulai sekolah selalu ramai.
Namun, hal tersebut tidak nampak di SDN Cikapundung 1, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Sejak hari pertama MPLS, sekolah terlihat biasa saja tanpa ada keramaian berarti seperti di sekolah-sekolah lain.(AYOBANDUNG.COM)
SDN Cikapundung 1 memang berada di tengah perbukitan, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, sekolah ini hanya diminati oleh 15 siswa. Sehingga MPLS yang digelar pun tidak terlalu hingar-bingar seperti Sekolah lain
Fakta tersebut diatas tentu saja tidak bisa disepelekan dan harus diperhatikan oleh Instansi / pemerintah terkait demi terlaksananya kemajuan pendidikan. Hal tersebut memerlukan solusi dan penanganan yang cepat dan tepat.
Jalan rusak menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan, tetapi pemerintah belum juga memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
Hal tersebut menunjukkan pemerintah abai dalam menangani akses jalan bagi masyarakat. Semua itu akan terus terjadi selama negara menerapkan sistem kehidupan kapitalisme yang melahirkan konsep good governance sehingga membuat negara beralih fungsi sebagai pelayan korporasi. Jalan yang menghasilkan cuan lebih diutamakan dibangun, seperti jalan tol untuk memuluskan korporasi daripada jalan rusak yang sangat dibutuhkan rakyat tetap diabaikan pemerintah.
Dalam negara kapitalisme, negara lebih memilih dan berpihak kepada korporasi karena tujuannya mengambil keuntungan bukan sebagai pengurus rakyat.
Sistem kapitalisme, menyebabkan fungsi negara mandul dan abai dari melayani publik, khususnya menyediakan infrastruktur jalan yang nyaman.
Dengan demikian konsep buruk tersebut harus diakhiri dan tidak perlu berharap lagi pada kapitalisme yang selalu menimbulkan masalah dalam pembangunan infrastruktur.
Kini saatnya konsep bathil tersebut harus diganti dengan konsep yang sahih yang bisa menyelesaikan masalah infrastruktur.
Islam Mengakhiri Masalah Infrastruktur
Dalam sistem Islam, negara ( khilafah ) akan memperhatikan masyarakatnya terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan para generasi. Ketika ada masalah yang harus diselesaikan seorang pemimpin akan cepat melakukan tindakan sesuai fakta yang terjadi di masyarakat.
Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab sebagai pemimpin negara yang amat memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalan umum bagi rakyatnya. Ia pernah berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya Alloh SWT,. ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?’
Begitu tegasnya seorang pemimpin dalam Islam, jangankan seorang manusia, seekor keledai pun beliau perhatikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya dan tidak akan menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain ataupun abai seperti dalam sistem kapitalisme yang menstandarkan keuntungan bukan kesejahteraan untuk rakyatnya.
Jadi, sangat tegasnya, bahwa pemimpin dalam Islam ( Khalifah) akan berupaya terus supaya bisa mengurus dan bertanggung jawab secara langsung terhadap rakyatnya , sebagaimana sabda Rasulullah Saw,dalam riwayat Bukhari.
الامام راع وهو مسؤول عن ر عينه
Artinya : ” Imam (Khilafah ) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”
Dalam masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur yang mendesak karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara tidak memperhatikan ada atau tidaknya dana APBN atau baitulmal sehingga pembangunan jalan harus tetap dibangun. Jika ada dana APBN atau baitulmal, maka wajib dibiayai dari dana tersebut secara maksimal. Namun jika tidak mencukupi, maka negara bisa memungut pajak ( dhoribah ) dari publik. Jika waktu pemungutannya singkat maka negara boleh meminjam kepada pihak lain tanpa ada riba dan negara tidak bergantung kepada pemberi pinjaman.
Inilah mekanisme yang dilakukan dalam sistem Islam ( khilafah ), sehingga pembangunan insfrastruktur jalan rusak dilakukan secara cepat dan tepat tanpa memperhitungkan keuntungan FC akan sangat diperhatikan demi kelancaran baik bagi pendidik maupun anak didik, sehingga tujuan pendidikan berjalan dengan lancar baik dalam sarana maupun prasarana.
Semua itu tidak bisa dilakukan dalam sistem kapitalisme yang hanya berpihak kepada korporasi. Kini kita saatnya berpindah pada sistem yang mendukung jalannya pendidikan secara utuh sehingga tujuan pendidikan akan segera tercapai. Hal tersebut bisa dilakukan hanya dengan berpindah kepada sistem yang hakiki yaitu sistem yang menerapkan Islam dalam segala aspek kehidupan dibawah naungan Daulah Islamiyah ‘ala minhaj nubuwwah.
Wallaahu A’lam bish-shawwab
