Oleh : Ratna Sari, SE
Hakikat Pembangunan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman serta dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Apakah pembangunan yang sudah dilakukan saat ini adalah pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat ?
Menyikapi hal tersebut akhirnya pemerintah melalui Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pembangunan desa memiliki peran sentral dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. (antaranews.com 26-07-2024)
Faktanya saat ini justru masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Apalagi perihal pembangunan di Desa dan Kota, pembangunan di kota memang gencar dilakukan, tetapi di desa tidak. Kenapa terjadi demikian ? Karena keuntungan ekonomilah yang dijadikan pertimbangan. Tidak mempertimbangkan akibat kerusakan yang timbul pada lingkungan dan masyarakat.
Sistem saat ini yakni kapitalisme, tidak mampu menyelesaikan polemik kesenjangan pembangunan Desa-Kota. Inipun bukan permasalahan baru tetapi masalah lama yang dimana memang belum terwujud solusi nyata yang mampu mengatasi polemik ini. Saat ini pembangunan desa di klaim mampu meratakan pembangunan Desa-Kota dan membawa kesejahteraan masyarakat desa setempat, benarkah demikian ? (goodnewsfromindonesia.id 21-07-2024)
Sayangnya, realita saat ini tidak seindah yang diucapkan. Justru semakin jauh dari kata ‘sejahtera’. Banyak masyarakat desa yang sampai saat ini mengalami kesulitan dan kemiskinan, masih banyak penduduk desa yang tertinggal. (republika.id 10-10-2023)
Meskipun pembangunan yang di gadang-gadang adalah untuk meminimalisir kesenjangan pembangunan antara Desa-Kota, faktanya jika hanya dari segi pembangunan saja yang diperhatikan tanpa melihat kondisi sebenarnya masyarakat setempat, hal ini bisa dikatakan sia-sia saja.
Belum lagi dengan maraknya arus urbanisasi yang terjadi disaat setelah lebaran, sudah jelas membuktikan adanya kesenjangan.
Lebih parah lagi, dalam sistem kapitalisme saat ini, maraknya korupsi yang dilakukan bahkan oleh pejabat atau aparat desa, semakin membuktikan bahwa pemerataan pembangunan merupakan hayalan semata. Hal itu manjadikan masyarakat semakin tidak percaya diri untuk terus melanjutkan hidupnya di pedesaan. Karena tidak ada kemajuan, yang ada hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.
Upaya pemerintah dalam sistem desentralisasi juga akhirnya tidak merata, karena kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Ada yang daerahnya sudah memiliki akses jalan yang bagus sampai ke pelosok, ada yg belum dsb.
Oleh karena itu, sebetulnya pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Negaralah yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga pedesaan khususnya, seperti sarana dan prasarana desa. Selain itu, Khalifah sebagai pemimpin negara akan menjalankan pembangunan secara merata di seluruh daerahnya. Dengan dukungan sistem sentralisasi yang merata, semua daerah akan terus berada dalam pantauannya. Belum lagi pejabat desa dan para pegawai juga akan dibekali dengan pemahaman terkait bagaimana untuk bisa menjalankan tugas dengan amanah dan jujur. Tidak berlaku curang ataupun korupsi.
Negara juga harus membekali masyarakat dengan meningkatkan taraf berfikir masyarakat pedesaan dan terus menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Alhasil, kesejahteraan dan kemajuan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Wallahualam bishawab
No comments:
Post a Comment