Subsidi LPG Jadi BLT, Solusi atau Masalah Baru?

Oleh Fina Fadilah Siregar

Pemerintah kembali membuat rencana mengejutkan. Pemerintah mewacanakan untuk mengalihkan subsidi LPG ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Wacana ini dinilai akan menimbulkan masalah. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, kebijakan ini akan menyebabkan kerumitan tersendiri.

“Menurut saya itu dalam implementasinya akan rumit, secara wacana bisa sangat efektif tentunya. Namun, implementasinya akan rumit karena antara penerima BLT dengan LPG ini, meskipun fokusnya sama pada orang tidak mampu, tetapi LPG ini kaitannya dengan produktivitas perekonomian,”. (Berita Satu, 17/7/2024).

Lebih lanjut Trubus menuturkan, apabila kebijakan itu direalisasikan Ia khawatir akan berdampak pada melambungnya kenaikan harga bahan pokok.

“Kalau subsidi LPG dihapus, harga-harga akan melambung tinggi. Nanti yang terdampak masyarakat miskin lagi, nanti tambah susah daya belinya. Selama ini kan, dapat subsidi itu bisa secara langsung menekan harga pokok pangan, bisa secara efektif menekan harga, artinya harga bisa terjangkau oleh masyarakat bawah,”. (Berita Satu, 17/7/2024).

Trubus menilai, program BLT bukanlah solusi karena selama ini implementasinya belum efektif. Menurut dia, mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT hanya akan membuat kebijakan yang menyebabkan masalah baru.

Subsidi dalam bentuk BLT dianggap sebagai solusi agar subsidi tepat sasaran, sehingga mengurangi beban anggaran negara dalam menyediakan subsidi dan akan diterapkan pada tahun 2026. Perubahan ini berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti naiknya harga barang, turunnya daya beli dan juga potensi korupsi serta kerumitan implementasi.

Apabila wacana ini terlaksana, lagi-lagi yang menjadi korban adalah rakyat. Penderitaan rakyat semakin bertambah dengan naiknya harga barang, sementara daya beli masyarakat menurun. Kebutuhan begitu banyak namun pendapatan tetap. Alih-alih agar dapat menyalurkan subsidi yang tepat sasaran tetapi malah menzhalimi dan membodohi rakyat dengan berbagai kebijakan. Jadi jelaslah bahwa subsidi LPG jadi BLT ini adalah masalah baru dan bukan menjadi solusi yang tepat.

Pengurangan subsidi menjadi salah satu konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan negara hanya sebagai regulator. Negara hanya bertugas membuat aturan, tetapi abai pada kewajibannya untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Bukannya menikmati kekayaan negara, justru rakyatlah yang dikorbankan dalam hal ini. Rakyat tak pernah merasakan kepengurusan dari negara secara utuh karena pada kenyataannya negara sibuk memenuhi kebutuhan pengusaha, investor asing beserta antek-anteknya. Otomatis mereka menjadi semakin kaya, sementara rakyat semakin miskin. Jauh dari penghidupan yang layak sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Berbeda halnya dengan Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah). Islam memiliki berbagai mekanisme pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan negara sebagai rain dengan pelayanan yang sama pada semua individu rakyat. Negara menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat, memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan tambahan bagi rakyat. Hasil dari sumber daya alam negara digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehingga tercipta hidup yang layak bagi rakyat. Negara sebagai pelayan rakyat sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya karena menyadari sepenuhnya bahwa rakyat adalah amanah yang harus di tanggung jawabi.
Sistem Islam yang sederhana, cepat dan petugasnya yang amanah akan mewujudkan layanan pada rakyat yang membuat hidup rakyat nyaman dan sejahtera, sehingga keberkahan dalam kehidupanpun dapat terwujud.

Wallahu a’lam bishshowaab.