Akses Pupuk Sulit, Petani Menjerit

Oleh: Huda Reema Naayla,

Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen setiap tahunnya. Namun kenyataannya, fasilitas untuk para petani seperti akses pupuk itu sulit. Bahkan pupuk didapatkan dengan harga yang tidak murah. Jarak yang ditempuh pun juga tidak bisa dikatakan dekat. Lantas bagaimana dengan para petani dipelosok yang ingin mengakses pupuk ini? Apakah budidaya pertanian di wilayah pelosok negeri ini akan terhenti begitu saja?

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), petani harus menempuh jarak sekitar 80 kilometer (km) untuk mendapatkan pupuk bersubsudi. Hal itu terungkap dalam temuan tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri saat memantau penyaluran pupuk subsidi di NTT pada 18 sampai 22 Juni 2024 (Beritasatu.com, 23/6/2024).

Ternyata, pemerintah tercatat memiliki utang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp12,5 triliun. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR-RI, Rabu 19 Juni 2024 menyebut, utang tersebut terdiri atas tagihan berjalan April 2024 sekitar Rp2 triliun dan sisanya merupakan tagihan subsidi pupuk pada 2020, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan pemerintah (ekonomi.bisnis.com, 20/6/2024).

Itulah yang terjadi. Ada banyak persoalan dalam akses pupuk subsidi bagi petani. Ragam persoalan ini tentu saja bukan sesuatu yang tidak disengaja. Disadari atau tidak, fenomena Ini merupakan buah dari kapitalisasi pupuk dan lepas tangannya negara dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani. Perlu diketahui bahwa perusahaanlah yang memegang kendali pengadaan dan distribusi pupuk. Sehingga petani pun merasakan kesulitan untuk mendapatkannya. Tidak hanya kesulitan, harga yang dipasarkan pun tidak masuk akal.

Di sisi lain, terdapat suatu kenyataan bahwa negara terjerat utang pupuk kepada PT Pupuk Indonesia. Inilah realita yang ada, negara memiliki utang pada perusahaan yang sejatinya adalah BUMN sendiri. Semua itu menjadikan akses pupuk makin jauh. Juga makin jauh dari cita-cita terwujudnya kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan. Maka wajar bila pemerintah dalam hal ini negara lebih suka melakukan impor pangan dari negeri tetangga seperti Thailand. Selain guna menjalin kerja sama, hal ini nyatanya turut mematikan pertanian dari dalam negeri. Wajah kapitalistik penguasa hari ini memang tidak bisa ditutupi.

Oleh karenanya, kita tidak mungkin terus terjebak akan hal yang demikian. Perlu diketahui bahwa sistem kapitalisme sejatinya lebih mengutamakan pengusaha dibandingkan dengan rakyat. Bagi mereka, aspek pertanian itu tidak penting melainkan hanya sebagai ajang berbisnis dengan para pengusaha pupuk.

Berbeda dengan sistem Islam, Islam menjadikan pertanian sebagai bidang strategis. Negara akan mendukung penuh para petani, termasuk dalam mengakses saprotan dengan mudah. Di sisi lain, negara juga memiliki mekanisme dalam memberikan bantuan pada petani dan keluarga yang tak punya modal agar tetap menjadi petani yang sejahtera. Sehingga tidak ada lagi istilah petani yang menjerit karena harga pupuk yang tidak masuk akal hingga aksesnya yang sulit dan ditempuh dengan jarak yang sangat jauh.[]