Oleh Inah
Aktivis Muslimah
Mulai Juni 2024 HET beras premium dan medium akan dinaikkan pemerintah. Analis senior Indonesia Strategic adan Economic Action Institusion Ronny P Sasmita, mengatakan bahwa kenaikan HET beras hanya formalitas sebab pada kenyataannya harga beras sudah lama bergerak di level Rp13.000 per kilogram hingga Rp15.000 per kilogram. Menurut Ronny daya beli konsumen sudah tertekan oleh harga beras yang tinggi sejak beberapa waktu lalu, maka adanya penep HET ini tidak akan telalu berakibat pada daya beli masyarakat. (media online ekonomibisnis.com)
Penetapan HET beras oleh pemerintah jelas membuat rakyat tercekik, karena beras adalah kebutuhan pokok rakyat baik kaya maupun miskin. Sehingga apabila HET beras naik maka rakyat miskin makin kesulitan. Kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Walaupun ada bantuan sosial, faktanya di masyarakat bantuan tersebut tidak merata bahkan dana bansos menjadi lahan korupsi bagi para pejabat.
Selain itu, kenaikan HET beras ini tidak membawa dampak positif bagi petani, karena kenaikan ini tidak diimbangi oleh kebijakan penaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) Gabah. Sehingga keuntungan dari kenaikan harga beras tidak dapat dinikmati oleh petani. Keuntungan justru dirasakan oleh para pedagang besar. Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, maka para petani bisa meninggalkan pekerjaannya, dan fakta saat ini profesi petani tidak menjadi profesi yang dicita-citakan oleh para generasi muda. Maka tidak heran bila saat ini dan di masa depan kita akan bergantung pada impor beras karena lesunya pertanian nasional.
Inilah akibat dari penerapan sistem kapitalis. Indonesia yang merupakan negara agraris, tetapi justru mengimpor beras dari negara lain. Sistem kapitalis yang melihat segala aspek dari keuntungan ekonomis menjadikan beras sebagai bahan pokok rakyat, justru menjadi lahan empuk para pedagang besar yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.
Para pedagang besar membeli gabah dari petani dengan harga yang murah dan kemudian menjual kembali beras dengan harga yang tinggi, tanpa memikirkan kesejahteraan petani maupun daya beli masyarakat sebagai konsumennya.
Lain halnya dengan Islam yang memandang beras sebagai kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Negara akan menghentikan keran impor, meningkatkan keberdayaan sektor pertanian, membatasi penggunaan lahan pertanian untuk sektor industri, sehingga para petani dapat tetap menggarap sawahnya dengan tenang. Selain itu, Islam juga melarang keras penimbunan barang dan permainan harga.
Negara dalam Islam akan selalu mengawasi stabilitas harga beras dan tidak akan membiarkan mafia pangan atau para pedagang besar yang memonopoli harga beras di pasar. Pada masa kejayaannya, Islam terbukti dapat mengatasi masalah pangan dengan diangkatnya Asy-Syifa dan Abdullah bin Utbah sebagai Qadli Hisbah atau pengawas pasar di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.
Oleh karen itu, satu-satunya jalan untuk mengatasi permasalahan beras yang menjadi bahan pokok rakyat adalah dengan kembali diterapkannya Islam sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Wallahualam bissawab
.jpg)
.jpg)
