Oleh Intan A. L
Pegiat Literasi
“Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.” (Syaikh Shaleh al Fauzan)
Kandungan nasihat di atas mendorong kita untuk memperhatikan sosok wanita sebagai ibu. Betapa besar perannya untuk menyiapkan generasi selanjutnya sehingga mempersiapkan ibu yang berkualitas seperti menyiapkan generasi berkualitas. Di sisi lain, memasuki era yang semakin berkembang, peran perempuan sebagai madrasah pertama anak semakin mundur. Tarik menarik peran perempuan untuk keluar dari ranah domestik semakin masif. Hal ini nampak pada penyelenggaraan Konferensi Pariwisata PBB Kedua tentang Pemberdayaan Perempuan di Asia dan Pasifik, menggagas peran aktif perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Konferensi ini dianggap sebagai jembatan demi lahirnya upaya kolektif, sebagai solusi yang memungkinkan pariwisata menjadi wadah untuk pemberdayaan seluruh perempuan (www.suara.com, 02/05/2024).
Keterlibatan perempuan dalam dunia pariwisata ini dianggap sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender. Ide ini semakin lumrah sejalan dengan era globalisasi yang meluas. Adanya anggapan bahwa kesejahteraan wanita akan terjamin apabila perannya dalam ranah publik sama leluasa sebagaimana kaum adam. Sesungguhnya pendapat seperti ini sejalan dengan sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi. Kesejahteraan perempuan dijaminkan pada tercukupinya materi semata melalui sepak terjang perempuan di luar rumah. Perempuan didorong beraktualisasi dengan tujuan berpenghasilan agar tidak menjadi beban ekonomi. Sekaligus sebagai bukti berkembangnya narasi kesetaraan gender. Inilah hakikat sistem ekonomi kapitalisme bagi perempuan yang dijadikan tumbal demi kesejahteraan.
Kesejahteraan yang dikejar dalam hidup ini merupakan hal manusiawi. Persoalannya jatuh kepada cara meraih kesejahteraan itu sendiri. Kapitalisme memberi keleluasaan pada negara untuk mengembangkan sektor non strategis seperti pariwisata namun sektor strategis seperti sumber daya alam (SDA) malah dikuasai negara penjajah. Apalagi menjadikan perempuan untuk berperan aktif dalam pengembangannya adalah hal yang keliru. Sebab upaya itu akan merusak fitrah perempuan dan membahayakan nasib anak-anaknya. Baik karena nihilnya peran ibu di rumah ataupun timbulnya perang budaya atas perkembangan pariwisata yang menarik berbagai pengunjung mancanegara tanpa kontrol yang jelas dan tegas dari penguasa.
Persoalan kesejahteraan perempuan adalah salah satu polemik sistemis yang diakibatkan penerapan sistem kapitalisme sekuler. Negara kapitalis hanya berlaku sebagai fasilitator bukan penjamin. Alhasil, negara lepas tangan dan menyerahkan pencapaian kesejahteraan pada pasar bebas. Itulah sebabnya perempuan didorong keluar rumah untuk ikut bersaing dan menjadi bagian dari pelaku pasar bebas.
Berkebalikan dengan Islam yang dilengkapi sistem ekonomi yang tangguh. Islam menjadikan negara sebagai penjamin kesejahteraan bukan fasilitator. Mekanisme Islam yang membagi kepemilikan menjadi tiga bagian memastikan negara untuk memanfaatkan sebesar-besarnya segala sumber kepemilikan umum seperti sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat saja. Berikut menolak campur tangan asing dalam pengelolaannya. Rasulullah saw. bersabda
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Demikianlah prinsip ekonomi Islam mengarah pada kemandirian. Adanya ketetapan bagi penguasa untuk menjamin hak-hak dasar setiap orang tanpa terkecuali dengan pos-pos yang telah ditetapkan syariat. Mencakup serta memastikan jaminan hak-hak dasar bagi kaum wanita. Islam membolehkan wanita untuk bekerja tanpa meninggalkan kewajiban utamanya. Namun, sistem kapitalisme memaksa wanita memprioritaskan pekerjaan demi materi dengan dalih kesetaraan gender. Sebaliknya Islam tidak memandang wanita sebagai subjek atau objek ekonomi. Muslimah dimuliakan sesuai dengan peran utamanya yakni ummu wa rabbatulbait. Perempuan dipandang berharga dari peran yang ditetapkan syariat kepadanya. Islam pun menjamin hak-hak dasarnya untuk dipenuhi sesuai mekanisme syariat.
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Islam menetapkan khalifah untuk menjaga dan mensejahterakan seluruh warganya termasuk kaum wanita. Perwaliannya dijamin, hingga apabila jalur nafkah tidak ada yang mampu karena sebab tertentu, maka negara yang akan menanggungnya sesuai ketetapan syariat. Oleh sebab itu kesetaraan gender tidak akan membawa kesejahteraan sejati pada wanita. Hanya Islam yang mampu memberikan kesejahteraan yang didambakan yakni dengan menerapkan syariah secara kafah dalam bentuk legal formal yang menyeluruh.
Wallahu a’lam bishshawwab
No comments:
Post a Comment