Harga Kebutuhan Pokok Melambung, Bikin Rakyat Makin Bingung

Oleh Ummu Muthya

Ibu Rumah Tangga

Memasuki pekan pertama bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok terus melambung.  Pemerintah kabupaten Bandung mengklaim  bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga komoditi pangan di pasaran, di antaranya dengan melaksanakan operasi pasar murah di berbagai tempat. Menurut kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Dicky Anugrah, ia mengakui bahwa melonjaknya bahan  pokok dan komoditi lainnya dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan musim tanam akibat penomena El Nino. (Pikiran-Rakyatcom. 20/2/2024)

Harga bahan pokok sudah naik sejak menjelang Ramadan. Masyarakat makin bingung menghadapinya, dipaksa harus menerima karena telah menjadi tradisi tahunan. Walaupun operasi pasar murah telah banyak digelar, tidak otomatis harga mengalami penurunan, kecuali hanya sekadar membantu sebagian masyarakat dalam sementara waktu. Rakyat harus rela antri untuk mendapatkannya, bahkan sampai memakan korban.

Operasi pasar murah di samping untuk mengendalikan harga juga untuk meringankan beban rakyat miskin. Akan tetapi tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat yang membutuhkan, kecuali hanya sebagian saja. Operasi pasar hampir tiap tahun dijalankan, tapi masalah harga yang tak terkendali tetap abadi. Beban rakyat bukan semakin ringan malah semakin berat. Pemerintah seolah kesulitan menyelesaikan tuntutan rakyat terkait kebutuhan pokok.

Dari kenyataan di atas nampak jelas bahwa negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekular akan sulit mengendalikan harga sekalipun ada operasi pasar murah juga pematokan harga. Kapitalisme hanya memosisikan penguasa sebagai regulator dan fasilitator, sementara pengelolaan pangan diserahkan kepada para pemodal atau kapital, yang orientasinya adalah keuntungan. Para kapital telah memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih laba sebesar-besarnya. Penerapan sistem ekonomi kapitalistik menjadikan para kapital menguasai rantai pasokan. Walaupun ada bulog, yang dominan tetaplah para kapital. Sekularisme yang menjadikan agama tidak berperan dalam kehidupan, telah memicu banyak kecurangan. Harga kadang dipermainkan karena ulah spekulan hingga penimbunan. Sanksi hukum yang ada tidak membuat jera pelaku.

Kapitalisme beda jauh dengan sistem Islam. Negara hadir dan berperan sebagai pelayan rakyat, yang berkewajiban mengurusi seluruh umat. Apalagi masalah pangan akan mendapatkan perhatian khusus  karena menyangkut urusan perut. Bukan hanya menjamin ketersediaannya saja, juga memastikan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. 

Islam menjamin mekanisme pasar terlaksana dengan baik. Penimbunan dan kecurangan dalam perniagaan akan tereliminasi, karena pengawasan negara berjalan, sehingga harga kebutuhan pangan  selalu stabil dan mudah didapatkan. Negara tidak akan membiarkan para oligarki tumbuh subur dan mencekik rakyat dengan penetapan harga yang melambung. Rantai distribusi akan terkendali, walaupun terjadi kenaikan harga ada pada batas wajar. 

Islam mengharamkan pematokan harga. Sebab berupa kezaliman bagi pembeli ataupun pedagang. Tapi dibiarkan sesuai dengan hukum pasar. Permintaan banyak barang sedikit otomatis harga akan melonjak. Maka kewajiban negara memenuhi daerah yang kekurangan stok pangan dengan mendatangkan dari wilayah lain yang surplus sebagaimana pernah dijalankan oleh Khalifah Umar, sehingga harga kembali seimbang.

Selain itu bantuan negara bagi para petani menjadikan modal produksi tidak tinggi seperti saat ini. Perhatian lain dari negara adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah pengangkutan bahan pangan dan berbiaya murah. Sehingga bahan melimpah dan harganya murah. Akan banyak para petani giat bertani karena dukungan penuh penguasa.

Untuk mengantisipasi bencana, negara memiliki dana yang cukup bersumber dari pengelolaan sumberdaya alam milik umum dan pemasukan lain. 

Demikianlah aturan Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Seorang pemimpin dituntut menjalankan kewajibannya dalam mewujudkannya, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Imam (pemimpin) adalah pengurus, ia bertanggung jawab atas urursan rakyatnya." (HR Bukhari)

Kesimpulannya hanya dengan kembali menerapkan Islam kafah yang dijalankan oleh pemimpin amanah, harga terjangkau, ibadah rakyat penuh ketenangan.

Wallahu A'lam bish shawab