Ramai-ramai pemuda dari Aliansi Aktivis Mahasiswa Jawa Barat (Jabar) menggelar aksi bagi-bagi brosur berkenaan dengan semakin dekatnya Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Braga Kota Bandung pada hari Selasa, 16 Januari lalu. Menurut Ketua Umum Literasi Pemuda Berdikari sekaligus koordinator aksi, Indrajit Rai Garibaldi, aksi tersebut dilakukan sebagai upaya sosialisasi tentang pemilu damai, dan pentingnya masyarakat menggunakan hak pilih mereka.
“Ada 20 universitas se-Jabar yang terlibat hari ini, kita aliansi aktivis jabar memberikan flyer kepada masyarakat bahwa pemilu itu harus damai tidak boleh adu domba dan harus tetap berjalan 14 Februari 2024," ungkap Rai. Ia berharap, dengan aksi tersebut Masyarakat bisa teredukasi bisa terliterasi oleh gerakan aktivis hari ini, karena mereka tidak menghendaki ada masyarakat yang di adu domba karena perbedaan sikap dan pilihan politiknya. Menurutnya, Keamanan dan stabilitas negara itu harus kita junjung tinggi, karena kita tidak mau dampak pemilu 2024 ini berdampak buruk bagi masyarakat. Rai juga berharap, para pemilih pemula untuk tidak bersikap Golput dan menggunakan hak suaranya pada Pemilu nanti (Pikiran rakyat 16/01/2024).
Tapi satu hal yang luput dari apa yang disampaikan adik-adik ini adalah berkaitan dengan demokrasi yang menaungi pemilu tersebut. Pasalnya para mahasiswa harus kritis terhadap setiap kegiatan politik yang terjadi di negerinya, apalagi mahasiswa muslim, harus mengkritisinya dari sudut pandang Islam. Karena hidup dan mati kita bergantung pada Islam saja, dan yang menentukan posisi kita di akhirat hanya Islam saja.
Seharusnya mahasiswa mencerdaskan masyarakat terkait hakikat demokrasi, bahwa demokrasi bukan hanya sekedar pemilihan penguasa dan musyawarah, tapi ia membawa seperangkat pandangan hidup berkaitan dengan aturan kehidupan manusia. Karena ide dasar dari demokrasi adalah sekulerisme yaitu pemisahan agama dari aturan bernegara, yang disahkan melalui Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Karena pada saat itu Bangsa Eropa telah mengalami penindasan oleh para raja yang bekerjasama dengan gerejawan yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya pada Abad Pertengahan. Raja dan gereja pada saat itu mengatur masyarakat sesuai dengan kehendak mereka atas nama agama, dan raja adalah wakil Tuhan di muka Bumi, sehingga kebijakan dan kekuasannya bersifat absolut. Agama Nasrani sendiri yang dianut gereja pada saat itu memang tidak memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat di bawah suatu kekuasaan, alias lebih bersifat spritiual. Lalu dengan apa para gerejawan mengatur masyarakat? Pastinya dengan aturan yang mereka buat-buat sendiri, yang inilah pemicu kezhaliman yang terjadi di Eropa pada masa kegelapan tersebut.
Sehingga sejarah demokrasi sendiri tidak memiliki sangkut-pautnya sama sekali dengan sejarah umat Islam. Ditambah lagi dalam demokrasi, yang berhak membuat hukum, menentukan halal-haram, mana yang terpuji dan tercela, adalah manusia yang fitrahnya selalu salah dan lupa. Hal ini bertentangan sepenuhnya dengan Islam, karena manusia tidak berhak untuk menentukan hukum untuk dirinya sendiri, yang berhak hanyalah Allah ta’ala. Hal ini berdasarkan firman Allah,
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِۗ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Al-An’am: 57)
Seharusnya mahasiswa memilih untuk kritis dalam menilai demokrasi. Mahasiswa juga harus mampu untuk memikirkan solusi pengganti terhadap demokrasi, karena demokrasi telah jelas-jelas membawa berbagai kerusakan pada umat di negeri-negeri muslim, bahkan di seluruh dunia. Maka harusnya mahasiswa aktif memdalami bagaimana solusi Islam dalam mengatur pemerintahan dan mendakwahkannya ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat sadar dengan mutiara yang telah mereka miliki yang selama ini mereka campakkan, yaitu syariat Islam. Yang telah terbukti mampu membawa kesejahteraan dan ketenangan bagi masyarakat pada masa para khalifah, mulai dari masa Rasul, khulafaur rasyidin, para khalifah setelahnya hingga kekhilafahan terakhir Turki Utsmani.
No comments:
Post a Comment