Ketidak percayaan terhadap DPR dan partai politik muncul karena realita yang ada pada parpol maupun DPR, yang tidak membela kepentingan rakyat.Parpol saat ini tak lebih hanya pendulang suara saat pemilu, dan tidak berperan sebagaimana partai seharusnya. Anggota dewan pun nyatanya tidak menjalankan amanah wakil umat. Bahkan hanya menjalankan amanah partai sebagai petugas partai.
Apakah anda masih ingat dengan pernyataan salah seorang ketua Komisi III DPR RI dari partai PDIP yang viral beberapa waktu lalu? Mungkin para membaca lupa, bahkan tidak tahu dengan beredarnya Vidio tersebut, sedikit akan saya ingatkan kembali. Beliau mengatakan begini, "Pak Mahfud tanya ke kite (kita) Undang-undang perampasan aset tolong dong dijalani. Republik di sini, nih gampang masalah ini, lobi-lobinya jangan di sini pak. Ini korea-korea pada nurut bosnya masing masing" saat RPPU dengan Komite Koordinasi, Nasional Pencegahan dan pemberantasan TPPU Jakarta 20 Maret 2023. Beliau tegas menolak dan mau menjalankan kalau diperintah, ketum.
Apa yang dapat kita simpulkan dari pernyataan beliau, Sedikit menyimpulkan bahwa mereka yang menduduki kursi di DPR RI yang mengakunya wakil rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat dan di gaji oleh rakyat nyatanya tidak mempunyai wewenang mau bekerja kalau tidak diizinkan atau diperintahkan oleh ketua partai. Jadi siapa yang punya wewenang itu? Ketua partai, Satu bukti kalaulah mereka yang makan enak, tidur nyenyak dari keringat jerih payahnya rakyat bukanlah pelayan atau bekerja untuk rakyat tapi bekerja sebagai pelayan partainya.
Semua yang disampaikan bapak Bambang pacul ini terdengar dan dirasa sangat jujur walaupun kejujuran itu melukai hati rakyat, aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat, permasalah umat ini sama sekali tidak disalurkan oleh dewan perwakilan rakyat, jadi untuk apa mereka ada disana kalau cuma kerjanya membuat undang-undang merugikan masyarakat, kebijakan mereka bukan berpihak pada rakyat tapi sebaliknya, menambah susah dan tanpa mereka sadari mereka ikut andil besar merugikan negara
Satu contohnya lagi yang bisa kita lihat dari lahirnya undang-undang minerba tahun 2020 yang mengantikan undang-undang minerba 2009, Yang memberikan perpanjangan peluasan semula pada 7 perusahaan besar(asing) yang menguasai batu bara. Undang-undang ciptaker dan undang-undang lainnya. Hal ini di dukung pula oleh Survei Indikator. Menurut peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membeberkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan DPR masih rendah dalam survei indikator erkini mencapai 61,4%, yang sangat percaya 7,1% dan kurang percaya 26,6%. DPR berada di urutan kedua terbawah dalam tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga, JAKARTA, Minggu 2/72023, KOMPAS. com
Anggota DPR dipercaya oleh masyarakat, untuk mengurusi urusan umat, mereka sebagai pelayan umat bukan pelayan partai politik atau mereka yang mendanai kegiatan partai mereka Dengan demikian pelayan umat wajib mewujudkan berbagai kemaslahatan umat atau masyarakat secara lahir dan batin. Mula AL-Qari di dalam Mirqotu al-Mafatih Syarhu Shahih al-Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Qatadah dan Al-Khatib dari Ibnu Abbas Ra: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayanan mereka( HR Ibnu Majah). Islam telah menggariskan bahwa penguasa wajib mengurus urusan umat (rakyat) atas hal itu Rasulullah Saw bersabda: Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara utusan rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyat yang di urus(HR Muslim)
Jelas pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang lahir dari penerapan syari'at Islam Kaffa yang memposisikan dirinya sebagai pelayan umat bukan menzalimi umat. Yang menzalimi rakyat dan menyusahkan rakyat hendaklah ingat bahwa dia akan di susahkan oleh Allah SWT sesuai doa Rasulullah Saw: "Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka maka susahkanlah dia.siapa yang mengurusi umatku lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan baik."(HR Muslim dan Ahmad)
Sistem zalim kapitalisme liberalisme, sekulerisme yang tersistematis yang dianut negara saat ini mengundang laknat Allah SWT karena memisahkan urusan agama dari mengelola atau mengurus negara. Peringatan-peringatan ancaman-ancaman atau balasan akan menyimpangan dari petunjuk hukum hukum Allah SWT ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an,Salah satunya Allah SWT memperingatkan melalui firman-nya: "Siapa saja yang berpaling dari peringatan-ku(Al Qur'an) maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit."(TQS Thaha 20:124). Solusinya juga telah jelas kembalilah pada Al-Qur'an atau kembali pada syariat-Nya
WalLah a'lam ni ash-Shawab
Palembang 6 Juli 2023
No comments:
Post a Comment