PR besar kemiskinan Papua, sejahtera dengan Syariah

Oleh: Roslina Sari

 (Aktivis muslimah Deli Serdang).

Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi diklaim telah menurunkan angka kemiskinan di Papua. Klaim ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat Indonesia mengingat betapa Papua mempunyai sumber daya alam yang begitu besar,  dan apakah klaim ini sesuai fakta yang terlihat di lapangan?

Dilansir Jakarta, CNN Indonesia _Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo "banyak membawa perubahan dan keberhasilan" di masyarakat paling timur Indonesia itu. "Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dan aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6) dikutip dari Antara.

Theofransus menuturkan, beberapakali Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.

Kemiskinan di Papua diklaim turun berdasarkan peningkatan IPM dan menurunnya tingkat kemiskinan ini secara angka memang nampak penurunan, dari 28, 17 persen di Maret 2010 menjadi 26,56 persen di 2022. Namun sejatinya penurunan itu masih menyimpan PR besar, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu 10 tahun dan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua. Faktanya masih banyak sejumlah permasalahan-permasalahan yang terjadi di provinsi yang kaya raya dengan sumber daya alam ini.  Sebagaimana yang kita lihat Papua, masyarakat pada timur Indonesia ini, tak surut dari masalah kekerasan yang terus terjadi, misalnya saja dari masalah KKB(Kelompok Kriminal Bersenjata), gerakan separatisme yang membawa issu kemerdekaan Papua dari Indonesia sampai hari ini belum terselesaikan, issu kemiskinan dan ketidakadilan dalam mendapatkan kesejahteraan dan ketertinggalan jauh dalam pembangunan daerah dan masyarakat Papua dari daerah lain di Indonesia selalu menjadi alasan yang hangat diperbincangkan bahkan dituntut oleh masyarakat Papua. Kemiskinan ekstrim yang di alami Papua seperti kasus stunting (gizi buruk pada bayi yang tinggi),  minimnya akses dan kualitas kesehatan yang jauh dan lamban dari daerah-daerah terpencil misal pegunungan, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta ketersediaan bahan makanan bergizi bagi masyarakat yang terpencil, semua ini menyisakan PR besar yang harus diselesaikan secara nyata, bukan hanya sekedar klaim dan angka-angka. Mengapa?

Papua, daerah yang dari tanahnya menghasilkan kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah tambang emas, tambang tembaga, dan logam lainnya yang saat ini dikuasai oleh Freeport, perusahaan Amerika. Tidak terhitung sudah berapa banyak emas dan tembaga  dikeruk dan dibawa oleh perusahaan asing ini dari Papua. Yang jika saja Sumber Daya Alam Papua itu dikelola oleh Indonesia dan tidak diserahkan kepada asing, dan hasil nya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua, maka keadaan Papua tidak seperti kondisi saat ini, bahkan bukan hanya Papua yang sejahtera, hasil berupa emas dan tembaga itu saja bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Tidak akan ada ketimpangan kesejahteraan,  pembangunan, ekonomi, kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, pendidikan, sosial, sarana dan prasarana air, fasilitas kesehatan serta ketimpangan lainnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, seperti kondisi Papua saat ini.

Semua ketimpangan yang terjadi di Papua ini terjadi disebabkan penerapan sistem ekonomi Kapitalis yang diterapkan di negeri ini, dan sistem ekonomi kapitalis inilah yang membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan itu berjalan lamban. Dalam sistem ekonomi Kapitalis pengelolaan sumber daya alam di kuasai oleh para Kapitalis yang notabene asing. Para Oligarki yaitu penguasa yang sekaligus pengusaha yang memimpin/berkuasa di negeri ini, dengan sistem politik demokrasi yang diterapkan mereka kepada rakyat Indonesia telah menjadi jalan kemudahan untuk para negara kuffar  penjajah itu untuk menguasai semua SDA (Sumber Daya Alam) negeri ini, tidak terkecuali dengan kekayaan alam Papua yang berlimpah ruah. Karena dengan sistem politik demokrasi, negara dan penguasanya merupakan regulator yang membela kepentingan negara penjajah yang merupakan negara kapitalisme global, sehingga semua kebijakan negara berdasarkan untung atau rugi, manfaat dan materi, bukan kemaslahatan umat. Bahkan semua kebijakan ekonomi dibuat atas persetujuan para kapitalis karena mereka lah yang sebenarnya penguasa hakiki dalam sistem demokrasi kapitalisme ini, bukan rakyat kecil.Maka hanya lah mimpi, kesejahteraan itu dapat terjadi jika penerapan sistem ekonomi kapitalis dan politik demokrasi itu masih diterapkan di negeri ini. 

Alhasil, kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. Dengan sistem ekonomi Islam sumber daya alam Indonesia tidak akan dikuasai oleh asing, karena dalam sistem ekonomi Islam seluruh kekayaan alam berupa air, Padang (hutan), api (apa yang ada di perut bumi) ini semua adalah kepemilikan umum/milik umat dan negara dalam sistem ekonomi Islam mengelolanya untuk dikembalikan hasilnya kepada umat berupa pendidikan,  kesehatan secara gratis kepada masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat, membangun infrastruktur secara adil dan merata,  yang dibutuhkan umat dan untuk kemaslahatan rakyatnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud).

  Dengan sistem politik Islam, seorang Khalifah akan menjadi pengurus urusan umatnya, sehingga dia bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Setiap kebijakan politik Islam, baik  di dalam dan di luar negeri semua diterapkan atas dasar perintah dan larangan Allah, sehingga seorang Khalifah menjadikan syariat Islam sebagai standar dia dalam mengurusi urusan umat, Islam mengharamkan kaum kafir menguasai harta orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alquran surah Annisa(4) :141.

....وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا.

... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Maka haram hukumnya menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada asing yang merupakan negara kuffar penjajah, yang menyebabkan negara ini tergadai dan terjajah seperti dalam sistem demokrasi kapitalisme saat ini. Dan dengan sistem politik Islam yang sentralistik, semua hasil kekayaan alam yang ada di daerah kekuasaan Islam itu dikelola oleh pusat dan didistribusikan secara adil dan merata ke seluruh wilayah negara Islam, bahkan jika daerah itu tidak menghasilkan kekayaan alam, akan didistribusikan dari hasil daerah yang sumber kekayaan alamnya banyak, karena daerah-daerah itu terintegral(terhubung) satu sama lain tidak terpisah, karena dianggap satu tubuh, jadi tak ada yang namanya disintegrasi (perpecahan) yang ditimbulkan dari kecemburuan sosial akibat diskriminasi antara daerah yang satu dengan daerah lain dalam daulah (negara) Islam. Maka tidak akan ada timbul separatisme, dengan sistem politik Islam ini.

Oleh karena itu, hanya dengan pengelolaan sumber daya alam dengan sistem ekonomi dan politik Islam Inilah, pembangunan di Papua pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain. Karena negara dalam Islam akan memeratakan pembangunan dan kesejahteraan pada seluruh wilayah dan daerah, walaupun itu tempat yang terpencil sekalipun.

Dan semua kesejahteraan ini akan terwujud jika syari'ah Islam kaffah diterapkan dalam bingkai negara Khilafah, yaitu Khilafah Islamiyah sebagaimana yang pernah diterapkan selama lebih kurang 13 Abad lamanya memimpin dunia dan sudah terbukti kegemilangannya ditoreh dengan tinta emas dalam penerapannya. Dan ini akan kembali lagi yang in syaa Allah akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kepastian kembalinya adalah janji Allah bisyarah Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Maka bagi mereka yang mau berfikir, bukankah tidak ada pilihan yang lain, selain untuk segera menerapkannya?

Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.(QS.Al-Anfal(8):24).

Wallahu a'lam bishawwab