Pemerintah Vs Hacker, Rakyat Kalah Besar

By : Maryam Sakinah 

Pegiat Literasi

 

Kebocoran data kembali terjadi. Setelah beberapa waktu lalu data pelanggan Indihome, kali ini yang bocor adalah data pendaftar kartu SIM. Sebanyak 1,3 milyar data berisi: NIK, nomor telepon, provider, hingga tanggal mendaftar diperjualbelikan di pasar gelap, BreachForums User oleh akun bernama Bjorka. Atas peristiwa itu, Kominfo meminta hacker agar tidak menyerang. If You Can, Don’t Attack! Begitu isi pesan Kominfo. Pesan itu langsung dibalas oleh Bjorka, pada tanggal 6/9. My Message to Indonesian Goverment, “STOP BEING AN IDIOT!”  

Ampun! Rasanya sangat malu sebagai warga negara. Bagaimana sebuah institusi negara yang dulunya berjanji menjamin keamanan data para pendaftar kartu SIM, diremehkan bahkan ‘dikalahkan’ oleh seorang peretas. Ada marah dengan ketidakbecusan mereka. Marah juga kepada Bjorka yang memperjualbelikan data itu untuk keuntungan pribadinya. Bjorka menawarkan data sebanyak itu dengan harga 50 ribu dolar AS atau sekitar 744 juta rupiah. 

Pasca mendapat serangan balik dari Bjorka, Kominfo berkelit bahwa tanggung jawab menjaga keamanan data para pendaftar kartu SIM ada pada Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Saling melempar tanggung jawab dan mencari kambing hitam begini sudah lumrah terjadi dalam pemerintahan ini.  

Sungguh memprihatinkan. Pemerintah yang diharapkan dapat melindungi data pribadi rakyatnya malah ambyar. Padahal kebocoran data ini sudah pasti akan disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sebut saja data itu bisa dimanfaatkan untuk tindakan pengambilalihan akun sosmed yang tidak diverifikasi dua langkah, disalahgunakan sebagai data pinjaman online, didaftarkan sebagai anggota partai sebagaimana kebocoran data di KPU bahkan untuk membaca kecenderungan perilaku pasar atas produk tertentu.  

Semua ini menunjukkan bahwa saat membuat kebijakan, pemerintah tidak sepenuhnya tahu dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Tidak pula siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk, termasuk menutup setiap celah keamanan yang bisa jadikan akses bagi hacker. Seluruh peristiwa ini secara telanjang menunjukkan watak asli pemimpin dalam sistem demokrasi. Negara lalai dan amatir dalam mengurus kepentingan rakyatnya.  

Alhasil sekuritas warga begitu lemah dan mudah dimanfaatkan oleh para kapital untuk memperbesar bisnisnya. Padahal data pelanggan adalah data pribadi, bukan milik umum. Sehingga bila mengambilnya tanpa izin dengan cara meretas, kemudian diperjualbelikan dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu jelas melanggar privasi pelanggan. Maka jika sekuritas sebuah negara itu independen  akan mudah memberi penjagaan perlindungan dan sanksi untuk pelaku kejahatan. 

Oleh karena itu seharusnya ada upaya untuk meningkatkan pemahaman rakyat bahwa kasus demikian merupakan problem sistemik yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme dan dibutuhkan solusi sistemik pula untuk menyelesaikannya. Adapun solusi sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam yang telah teruji mampu menjadi perisai umat selama 13 abad. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya, dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Melindungi data warga termasuk dari bagian tugas ini, maka dengan memahami sifat dunia digital yang seolah tanpa batas, negara dipimpin oleh sosok yang amanah dan mempunyai kapabilitas, niscaya negara akan dapat memberikan perlindungan dan keamanan akan data-data warga negaranya.