Pensiunan Bebani APBN?

Oleh Yunita M 

(Anggota Komunitas Sahabat Hijrah Balut-Sulteng) 

Syarief Hasan selaku Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, menyesalkan anggapan pemerintah yang telah menyebutkan bahwa dana pensiun PNS hanya akan membebani negara. Menurut beliau, hal ini terkesan pemerintah tidak menghargai pengabdian para PNS yang selama ini dilakukan untuk negara.

Dalam keterangannya, Syarief mengatakan bahwa PNS sangat layak mendapatkan apresiasi lewat gaji pensiun di hari tuanya. Mengingat, para PNS merupakan unsur penyelenggara yang berperan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Sehingga pensiunan PNS sama sekali bukanlah beban negara. Sebagaimana yang dikatakan pemerintah. (detikFinance.com, 28/08/2022)

Seperti diketahui bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sempat menyinggung berkaitan dengan dana pensiunan yang dianggapnya hanya akan membenani negara. Hal tersebut kini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak.

Yustinus Prastowo, selaku staf khusus Menteri Keuangan dalam bidang komunikasi  dalam cuitan twitternya mengatakan bahwa pada tahun ini alokasi APBN yang digunakan untuk membayar dana pensiunan PNS sebesar Rp 136,4 triliun. Dana pensiunan para PNS pusat maupun daerah tersebut masih dibiayai oleh APBN. (kompas.com, 28/01/2022)

Melihat fakta di atas, para pensiunan PNS pasti merasakan kekecewaan. Dana pensiunan yang menjadi tumpuan mereka di hari tua, bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai beban negara? Seharusnya para pensiunan PNS yang telah banyak berjasa dan berperan penting membangun negeri ini, diberikan apresiasi dan kehidupan yang lebih layak di hari tua setelah pengabdiannya pada negar. Bahkan seharusnya lebih dari pada sekadar dana pensiun. Namun, ini justru kebalikannya, dan malah dianggap sebagai beban negara.  Jelas, ini sangat tidak pantas.

Melihat hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa sampai pemerintah menganggap pensiunan sebagai beban? Padahal dana pensiunan ini justru adalah salah satu cara bagaimana seorang pemimpin mengurusi rakyatnya.

Paradigma Kapitalis Memandang Pensiunan

Semua ini tentu tak terlepas dari paradigma berpikir yang berasas kapitalis. Negeri ini yang berkiblat pada sistem kapitalisme, nyatanya telah melahirkan kecacatan pada pandangan negara terhadap masyarakat.

Dalam kapitalisme, negara dan pemimpin kehilangan sosok diri sebagai ra'in (pengurus). Dalam artian, negara tidak memposisikan perannya sebagai pengurus dan berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap masyarakatnya.

Negara dengan segala kapitalistiknya memandang dengan asas manfaat dan untung rugi akan segala sesuatu. Tak terkecuali individu masyarakatnya. Alhasil, mereka yang sudah tua dan tak produktif bisa dikatakan hanya akan membebani negara. Pasalnya, mereka sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Negara cenderung memandang sesuatu secara realistis dan materialisme.

Negara yang bersistem kapitalis juga cenderung tak akan mampu memberikan pembiayaan sepenuhnya pada kehidupan masyarakat. Sebab, tak punya cukup dana untuk mendapatkan hal tersebut. Pasalnya, APBN negara bersumber dari pajak dan utang. Keduanya justru pada akhirnya akan kembali membebani rakyat. Sementara sumber daya alam, negara seenaknya memberikan kepada asing untuk dikeruk. Di mana hal ini justru menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. 

Perlakuan Islam Terhadap Pensiunan

Jika sistem kapitalisme telah terbukti gagal dalam meriayah rakyatnya, maka hal ini berbeda dengan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam bukan hanya turun sebagai agama, melainkan juga sebagai sistem kehidupan yang akan memberikan kesejahteraan hidup. Islam sebagai agama sekaligus solusi datang untuk setiap problematika kehidupan yang hadir di tengah-tengah kehidupan.

Dalam Islam, tidak akan ada yang namanya masyarakat atau pensiunan sebagai beban negara. Sebab, pada hakikatnya negara dalam Islam justru berkewajiban dan berperan sebagai periayah urusan umat. Yakni akan mengurus kebutuhan setiap individu masyarakatnya tanpa kecuali.

Pemimpin dalam Islam adalah mereka yang amanah, menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga terbentuk kesadaran penuh pada diri mereka akan tanggung jawab sebagai pemimpin.

Dalam Islam, tidak dikenal yang namanya dana pensiunan. Namun pada hakikatnya, setiap individu akan dipastikan negara terpenuhi kebutuhan hidupnya. Entah itu berusia muda ataupun telah lanjut usia.

Dalam Islam, bagi para pensiunan yang sudah tua, ditanggung kebutuhan hidupnya oleh keluarga dan kerabatnya. Jika keduanya tidak mampu, maka negara akan mengambil alih. Namun sebelum itu, negara akan memastikan lapangan pekerjaan tersedia dengan gaji yang lebih dari cukup bagi setiap kepala keluarga atau para penanggung nafkah. Hal ini bertujuan agar nantinya mampu memenuhi kebutuhan hidup individu yang ditanggungnya. 

Tentunya negara akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk memenuhi setiap kebutuhan rakyat tanpa intervensi pihak asing. Begitulah periayahan negara Islam dalam kepemimpinannya. Saatnya kita berpikir untuk meninggalkan kapitalisme  yang telah membelenggu kehidupan kita, dan kembali kepada Islam kafah dalam naungan khilafah sebagai satu-satunya solusi problematika umat.

Waulahu a'lam bishshawab