Oleh : Santi Villoresi
Tampaknya rumah dinas anggota DPR ingin mempercantik diri dengan mengganti kain gorden baru.Maka lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI pun di gelar, dengan dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga yang fantastis sebesar Rp 43,5 miliar. Perusahaan itu adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di Tangerang, Banten.
Perlu di ketahui ternyata lelang itu diikuti oleh 49 peserta. Namun, hanya harga penawaran dari tiga peserta lelang yang bisa terlihat, termasuk PT Bertiga Mitra Solusi (BMS).
"Tender sudah selesai," demikian tertulis dalam situs LPSE DPR RI, Kamis (5/5/2022).
Berikut fakta menarik lelang tender gorden DPR RI yang membuat kita heran.
PT BMS berhasil mengalahkan dua perusahaan lain sebagai penawar terendah yakni PT Panderman Jaya sebesar Rp 42 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp 37 miliar.
Dilansir dari laman perusahaan, PT Bertiga Mitra Solusi (BMS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, penyuplai, dan teknologi informasi.
Perusahaan yang beralamat Green Lake City, Tangerang ini juga telah berdiri sejak tahun 2014 dan bekerja dengan berbagai macam klien mulai dari perusahaan swasta, BUMN dan institusi pemerintahan lainnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyoroti polemik dari pengadaan tender gorden yang dilakukan DPR RI. Hal ini karena DPR RI menyedot dana hingga Rp 48,7 miliar dalam anggaran tahun 2022 ini.
Jika anggaran Rp 48,7 miliar gorden untuk rumah dinas sebanyak 505 unit. Jika dirata-rata, satu unit rumah akan mendapatkan anggaran gorden sejumlah Rp 80-90 juta.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya.
"Terus terang saja agak aneh jika pengumuman pemenang yang dijadikan pemenang adalah penawar tertinggi. Karena yang tidak memenuhi persyaratan itu sudah gugur di fase-fase sebelumnya, misalnya barangnya jelek, tidak dapat dukungan, atau tidak sesuai spesifikasi, itu nggak sampai dibuka penawaran," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (5/5).
"Kain gorden itu kan di pasaran banyak dan panitia mestinya memberikan spesifikasi barangnya itu yang gampang dicari di pasar, jadi nggak boleh dikunci, sehingga hanya satu perusahaan yang bisa menyuplai kain, itu nggak boleh," lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga menyoroti lelang tender yang mencakup harga yang fantastis ini. Ia meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.
"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri sambil menyertakan emoticon senyum saat dihubungi, Sabtu (7/5).
Lebih lanjut ia berbicara terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.
"Pimpinan DPR harus memisahkan pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Harusnya Senayan itu dikelola dalam satu kesatuan kelembagaan. Ada dua infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian," ucapnya.
Pengadaan Tender Gorden Menyulut Polemik
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso akan memanggil Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membahas tender gorden rumah dinas DPR RI dengan anggaran Rp 43,5 miliar ini pada 16 Mei 2022 mendatang. Pengadaan ini bisa menjadi penyimpangan dana yang digunakan sebagai pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR RI.
Dengan berbagai fakta yang dapat kita lihat tentu terdapat kejanggalan - kejanggalan yang bisa memicu penyalahgunaan anggaran.
Dengan penggantian gorden baru di rumah dinas DPR ini sejak awal sudah ramai menuai kritik. Di mana saat ini dalam situasi pandemi Covid-19 yang serba sulit, pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR dinilai tidak urgen. Sikap Kesekjenan DPR yang ngotot meski mendapat penolakan, termasuk oleh anggota DPR, dipertanyakan banyak pihak.
Selain urgensitas pembelian gorden dipertanyakan, besaran proyek tidak menimbang keprihatinan kondisi ekonomi masyarakat.
Meski sudah ditentang public, proyek ini tetap berlanjut dan kini aroma ‘korupsi’ juga mengemuka. Karena justru pemenang tender adalah penyodor tawaran harga tertinggi, berkebalikan dengan normalnya pengadaan barang dengan system tender yang mencari kualitas tertinggi dengan harga paling ekonomis.
Inilah buah dari sistem politik demokrasi dengan turunannya sekularisme . Harta rakyat bisa menjadi ajang bancakan banyak pihak demi keuntungan segelintir elit dan penyokongnya.
Seharusnya anggaran negara di gunakan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan masyarakat banyak.
Aturan dalam sistem tersebut jauh dari tatanan Islam, sehingga beragam kebebasan dalam menjalani kehidupan dilegalkan di negara seperti ini, sebagaimana diketahui dalam demokrasi ada empat kebebasan yang dijamin yakni kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan dan berperilaku. Termasuk bersenang-senang dengan menghamburkan uang meski uang itu bukan milik pribadi melainkan hak rakyat, namun itu adalah hal yang wajar.
Padahal, Islam melarang berperilaku berlebihan dalam memanfaatkan maupun membelanjakan harta atau dalam Islam disebut dengan israf/tabdzir misalkan membeli gorden atau barang lain yang tidak dibutuhkan.
Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31).
Bersandarkan pada ayat ini maka Islam mewajibkan pemanfaatan harta sesuai dengan pedoman dan panduan dari Allah SWT, tujuan utama dari harta adalah untuk menunjang kebutuhan, maka sudah seyogyanya digunakan untuk maksud tertentu.
Maka, berdasarkan ayat ini pula para pemimpin kaum Muslim pada zaman kejayaan Islam, para khalifah hidup sangat sederhana, bukan hanya karena pribadinya tapi juga lantaran sistem Islam yang diterapkan. Sebut saja Khalifah Umar bin Khattab, ia merupakan sosok pemimpin yang sederhana dan adil dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dicontohkan oleh pemimpin terdahulunya yaitu Abu Bakar As-Shiddiq. Pada waktu menjadi pemimpin, kendaraan dinas Umar bin Khattab hanyalah seekor unta. Pada saat pendeta Kristen Palestina, Safraneus menyerahkan kunci negeri Palestina kepada pemimpin besar Negara Islam, Umar bin Khattab bergantian dengan pembantunya menunggang unta menuju Palestina. Begitupula ketika beliau mendapat makanan lezat yang dikirim dari Afrika, hadiah itu dikembalikan, sebab menurutnya lebih baik makanan itu dinikmati oleh rakyatnya. Demikian halnya dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia juga pemimpin bijaksana, sederhana dan adil dalam bertindak. Di hari raya, hidangan di rumahnya berupa makanan rakyat kecil. Hal ini beliau lakukan sesuai sabda Rasulullah SAW, "Seorang pemimpin itu hanya berhak menerima gaji untuk makan dirinya, anggota keluarganya dan tamu" [HR. Imam Ahmad].
Islam menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin supaya amanah agung itu tidak menjadi ajang perebutan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sehingga teladan yang baik dengan hidup sederhana, menjunjung tinggi supremasi hukum dan adil telah diberikan para pemimpin Islam terdahulu. Maka, bukan hal yang musykil ketika pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan mereka, negara menjadi besar, maju dan disegani. Dengan begitu, umat Islam pada zaman itu hidup sejahtera, aman dan damai tanpa dibayang-bayangi berada dalam kesusahan dan kezaliman penguasanya.
Apa yang dilakukan oleh para pemimpin Islam tersebut, tersebab keimanan kokoh yang tertanam di benak mereka, dalam pandangannya bahwa penguasa adalah pelayan umat dan wajib mengurusi kepentingan rakyat sesuai ketentuan syariah, oleh sebab itu pemimpin tidak berhak berfoya-foya dengan uang rakyat, sebab khalifah sadar betul jika melalaikan kewajibannya dan tidak amanah, ia diminta pertanggungjawabannya di hadapan mahkamah pengadilan akhirat kelak.
Gambaran pemimpin amanah, sederhana dan bertanggungjawab dalam mengatur serta mengurus rakyatnya hanya dapat direalisasikan dalam kehidupan apabila Islam diterapkan secara menyeluruh dalam negara. Oleh karena itu, jika kita mengharapkan hadirnya sosok pemimpin dambaan umat, jelas harus ada dalam sebuah negara dengan hukum Islam sebagai standar hidupnya, bukan di negara yang berazaskan demokrasi seperti saat ini.
Wallahu a’lam bish-shawab.
No comments:
Post a Comment