Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial Politik)
Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) kembali mengemuka setelah beberapa elite politik bersuara. Ramai-ramai mereka melayangkan beragam argumentasi konyol, mulai dari keterbatasan anggaran Pemilu 2024, kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, aspirasi kalangan pebisnis, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan lebih konyol lagi, ada yang mengaitkannya dengan perang Rusia-Ukraina.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang wacana tersebut sebagai bentuk ketakutan pihak-pihak tertentu kehilangan kekuasannya. AHY mengungkapkan, mestinya demokrasi Indonesia tetap dijaga dengan sesuatu yang produktif, bukan mengusulkan penundaan Pemilu dengan berbagai alasan yang tidak logis. (http://m.republika.co.id, 27/2/2022)
Dinamika perpolitikan Indonesia saat ini memang semakin tak jelas arah. Demikian usulan penundaan Pemilu yang juga sebagai kemasan lain dari perpanjangan masa jabatan Presiden RI banyak menabrak ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan tidak memiliki alas argumentasi kontitusi yang kuat, jika mengusulkannya berarti membangkang terhadap konstitusi, menciderai reformasi Indonesia dan merampas hak rakyat.
Mengapa demikian? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai pendukung sudah merasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan 2 periode berjalan. Menurutnya, karena pembagian dan rempah-rempah kekuasaan yang segera berakhir ini sudah ternikmati, maka deretan partai lebih menghendaki pemimpin saat ini melanjutkan kepemimpinannya daripada menyesuaikan diri lagi dengan pemimpin selanjutnya. (http://suara.com, 26/2/2022)
Benar, jika mengamati pola tingkah elite khas demokrasi ini, asas kepentingan tidak pernah absen dari setiap perbuatannya. Demi kepentingan, tanpa rasa bersalah mengutak atik konstitusi, mencoba mengemas ambisinya seolah-olah untuk kepentingan banyak orang agar keserakahan menduduki kursi kuasa dan memeras rakyat lebih lama, dapat terealisasi. Padahal penundaan Pemilu 2024 hanya demi kepentingan oligarki, kepentingan kekuasaan.
Agaknya tontonan kegagalan demi kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah rakyat selama ini tidak cukup memberikan rasa malu untuk menjabat kembali. Jika mau jujur, rakyat telah kehilangan simpati terhadap sebagian besar aktor pemerintahan yang selama ini sekadar mengumbar omong kosong.
Rakyat muak dengan drama para punggawa negeri 'demokrasi' yang hanya memancing amarah. Setiap hari hanya mempertontonkan jati dirinya sebagai elite yang apatis terhadap amanah rakyat. Faktanya, mantra dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah pemanis untuk mempertahankan kenikmatan kursi kuasa tanpa memikirkan nasib rakyat.
Cacat demokrasi semakin tekuak. Sistem ini hanya melahirkan para politisi dengan segudang kebusukan, dzolim, materialistik dan tidak ketinggalan 'korup'. Mereka berlomba-lomba mengekalkan jabatan, meski harus mencekik rakyat. Serupa dengan rencana penundaan Pemilu, bagi penguasa dan kroninya menjadi ladang panen untung kini dan nanti, sementara bagi rakyat tidak lain hanya mempertahankan kesengsaraan. Berharap kesejahteraan, mustahil.
Satu hal yang wajib kita pahami pada posisi kita sebagai rakyat, menunda tak menjamin perubahan, mempertahankannya pun sama saja. Sebab kerusakan sistem demokrasi tak lagi tersisa, termasuk mekanismenya yang sarat kepentingan. Prinsip mendasar yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat melalui perwakilannya dalam membuat hukum bukannya menghadirkan solusi, justru menambah masalah bahkan dengan pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
Maka dari itu, kondisi dalam negeri tidak mungkin mencapai perubahan selama masih mempertahankan demokrasi. Saatnya kembali kepada sistem hidup yang benar dengan peraturan yang bersumber dari Sang Pemilik Kehidupan, Allah SWT, yakni sistem Islam.
Dalam Islam, jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang begitu berat pertanggungjawabannya. Sebab amanah kekuasaan berupa menjaga agama dan mengatur kehidupan manusia.
Keberadaan sosok pemimpin Islam, mesti memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk menjalankan keduannya agar kehidupan umat mencapai kesejahteraan yang nyata. Hukum Allah sebagai landasannya menjadikan kepemimpinannya benar-benar hanya untuk melayani umat, bukan berbuat sesuai kehendak untuk mempertahankan kekuasaan.
Memang berat menjadi pemimpin, karenanya dahulu para sahabat enggan memikulnya. Berbeda dengan para elite politik di zaman ini yang berlomba mendapatkannya bahkan melakukan segala cara demi melanggengkannya. Dengan demikian, suatu kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan kepemimpinan Islam demi terwujudnya kesejahteraan dengan pelayanan terbaik dari seorang pemimpin sejati. Wallahu a'lam bi showwab.
No comments:
Post a Comment