> Kekuasaan Bukan untuk Menyusahkan Rakyat - NusantaraNews

Latest News

Kekuasaan Bukan untuk Menyusahkan Rakyat


Oleh: Watik Handayani, S.Pd.
Aktivis Muslimah di Depok

 

Wacana pemunduran jadwal Pemilu 2024 akan diterbitkan. Ini dilakukan karena kondisi negara belum cukup stabil untuk menyelenggarakan Pemilu pada 2024 yang akan datang. Disamping itu negara membutuhkan biaya yang besar, maka akan lebih baik penyelenggaraannya diundur.

Namun, memundurkan jadwal Pemilu berarti memperpanjang masa jabatan presiden. Itu artinya, pejabat yang masih menjabat, masih akan berkuasa untuk periode berikutnya. Dan ternyata, pemunduran penyelenggaraan Pemilu pun semakin gencar disampaikan oleh pemerintah. Terlihat jelas pemerintah yang sedang berkuasa saat ini masih mau menjabat. Jika tetap masih menjabat, otomatis bisa berkuasa kembali dan akan mendapatkan manfaat dari kekuasaannya. Karena kekuasaan merupakan sebuah kenikmatan dunia yang banyak dicintai oleh orang yang tamak.

Demi kepuasaan, seseorang bisa melakukan apa saja untuk kepentingan diri maupun kelompoknya, semisal memperkaya diri, dengan menyingkirkan musuh-musuhnya dan memuaskan hawa nafsunya. Di dalam sistem politik demokrasi-kapitalis kompetisi politik yang luas diberikan untuk seseorang atau kelompok untuk meraih kekuasaan, bahkan sering dengan cara memanipulasi.

Padahal, Islam mengingatkan kaum Muslim akan berbahaya jika hubb ar-ri’âsah (cinta kekuasaan). Kekuasaan yang dicapai dengan jalan manipulasi dan untuk kepentingan segelintir orang saja akan sangat berbahaya. Adapun bahayanya antara lain: Pertama, mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Nabi SAW bersabda: “Dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih parah kerusakannya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya (HR at-Tirmidzi).

Begitu juga Ibnu Rajab menjelaskan, bahwa Rasulullah mengabarkan akan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan bisa merusak agamanya dan tidak lebih kecil dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan dua serigala lapar terhadap kawanan domba. Bahkan bisa jadi setara atau lebih banyak lagi. Dengan ini mengisyaratkan bahwa tidak akan selamat agama seseorang jika dia tamak terhadap harta dan kedudukan dunia, kecuali sangat sedikit (yang bisa diselamatkan). Sebagai halnya seekor domba tidak akan selamat dari keberingasan dua ekor serigala yang sedang lapar, kecuali sangat sedikit sekali.

Maka, patut untuk direnungkan hal yang diumpamakan oleh Ibnu Rajab. Karena banyak kasus, demi jabatan dan kekuasaan, orang menghalalkan segala cara seperti, melakukan politik uang, mengiming-iming jabatan kepada pendukungnya, membangun pencitraan dengan sebagai ahli ibadah, pura-pura peduli rakyat dan sebagainya. Padahal semua itu demi mendapatkan jabatan dan kekuasaan yang akan diraihnya.

Kedua, pengejar kekuasaan itu tidak sadar bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang menyusahkan di dunia dan bisa mendatangkan siksa bagi para pengembannya pada hari akhir. Nabi SAW bersabda: “Kepemimpinan itu awalnya cacian, kedua penyesalan dan ketiga azab dari Allah pada Hari Kiamat nanti; kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil” (HR ath-Thabarani).

Rasulullah memberi peringatan dalam hadis di atas bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang kepada rakyat dan adil akan selamat di Pengadilan Allah. Dengan kasih sayang lah seorang pemimpin akan mempermudah urusan rakyat, menggembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum.

Dalam sikap adilnya pemimpin ditunjukkan dengan menegakkan syariah Islam di tengah umat. Oleh sebab itu tidak ada keadilan yang benar, hanya penerapan dan penegakan syariah Islam lah yang dapat memberikan solusi terbaik. Karena hukum buatan manusia sering memihak kaum kaya dan penguasa, tetapi tidak berpihak kepada rakyat jelata. Koruptor triliunan rupiah sering dihukum ringan. Sebaliknya, rakyat yang mencuri makanan karena kelaparan sering kali teraniaya masa.

Ketiga, Rasulullah mengancam dan mendoakan para pemangku jabatan dan kekuasaan yang menipu dan menyusahkan rakyat. Beliau bersabda: “Bukan seorang hamba-Nya yang diberikan wewenang untuk mengatur rakyat (mati pada hari dia mati) sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga” (HR al-Bukhari).

Seharusnya kekuasaan untuk menjaga agama dalam Islam kekuasaan dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Ini sebagaimana permintaan Rasulullah kepada Allah SWT: “Berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong” (TQS al-Isra’ [17]: 80).

Dalam Islam, kekuasaan itu sangat penting, hal ini ditegaskan oleh para ulama. Imam al-Ghazali menyatakan, “Agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap.” (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, hlm. 199).

Kekuasaan dalam Islam terwujud hanya dalam bentuk pemerintahan Imamah/Khilafah yang menerapkan syariah Islam, bukan dalam wujud negara demokrasi atau kerajaan. Karena itulah sepeninggal Rasulullah, para sahabat bersegera mengangkat khalifah untuk mengurus maslahat kaum Muslim. Lalu, dipilih dan diangkatlah Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama bagi umat.

Kekuasaan yang disyariatkan Islam untuk mengatur urusan dunia kaum Muslim dan seluruh warga negara dengan syariah Islam; seperti menjamin kebutuhan hidup mereka, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang martabat.

Sehingga, Khalifah akan mengelola sumber daya alam agar bermanfaat bagi warganya. Tidak dikuasai pihak swasta apalagi jatuh dikuasai asing. Khilafah yang akan mencegah pasokan listrik dicengkram swasta seperti yang sekarang terjadi. Menurut catatan mantan Ketua Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko, hari ini aset PLN daerah Jawa-Bali 85% telah dikuasai swasta, termasuk dikuasai perusahaan milik pejabat negara.

Rasulullah sebagai penguasa, pernah menarik kembali tambang garam yang pernah diberikan kepada Abyadh bin Hammal karena ternyata depositnya berlimpah. Barang tambang yang jumlahnya berlimpah harus menjadi milik umum. Ini sejalan dengan sabda beliau, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Saat ini banyak barang tambang dan infrastruktur yang harusnya jadi milik umum justru dikuasai pihak swasta dan asing. Misalnya, pertambangan migas, batubara, mineral, dan lain-lain

Lalu, kekuasaan untuk menjaga dan mengurusi agama yang dilakukan yaitu seperti hudûd untuk melindungi kehormatan, harta dan jiwa masyarakat. Khalifah bersama aparatur keamanan dan para hakim akan menjaga perdagangan di tengah masyarakat agar terhindar dari kecurangan, juga mencegah muamalah ribawi.

Islam akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Sampai tidak ada satu pun negeri yang tidak mengenal Islam, dan akan diterapkan syariah Islam secara total.

Wahai kaum Muslim pejabat negara, apalah artinya kekuasaan jika tidak ditujukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT, malah digunakan untuk kepentingan oligarki. Jika seperti itu tidak ada gunanya hanya akan menambah penyesalan dan kehinaan pada Hari Kiamat.

Mari bersama tinggalkan kemaksiatan yang cinta dunia takut mati, supaya selamat kelak di akhirat. Tegakkanlah kekuasaan di jalan Allah SWT. Menjadikan kekuasaan untuk memuliakan agama dan menjaga kemaslahatan umat, sehingga menjadi beruntung di dunia sampai akhirat.[]


NusantaraNews Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.