Pejabat Makmur di Antara Derita Rakyat yang Merana

Oleh Eti Setyawati

Pegiat Literasi dan member Amk

Viral artis sekaligus anggota DPR RI komisi IX Krisdayanti blak-blakan tentang gaji anggota dewan beredar di jagad maya. Masyarakat pun dibuat terbelalak dengan nilai fantastis penghasilan para wakil rakyat tersebut.

Diungkap dari akun youtube Akbar Faisal, Krisdayanti mengungkapkan bahwa penghasilan yang diterima anggota DPR RI setiap tanggal 1 berupa gaji Rp16 juta, tunjangan  setiap tanggal 5 Rp59 juta, dana aspirasi Rp450 juta, 5 kali dalam setahun dan dana kunjungan Dapil Rp140 juta, 8 kali dalam setahun.

Terbongkarnya jumlah pendapatan anggota DPR ini tentu membuat masyarakat bertanya-tanya. Bagaimana bisa dengan kinerja yang buruk tetapi mendapat apresiasi yang demikian tinggi? Pasalnya salama dua tahun masa jabatan mereka baru 4 RUU yang mampu disahkan, ujar Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi).

Selayaknya anggota dewan yang terhormat itu merasa malu dengan terbongkarnya jumlah penghasilan mereka bila masih saja buruk kinerjanya. Apalagi dengan predikat 3D-nya (datang, duduk, duit) semakin kuat tergambar jika hasil kerja untuk masyarakat nihil. Belum lagi sorotan kamera yang sering terlihat tidur saat sidang menambah daftar buruknya citra para wakil rakyat.

Begitulah demokrasi, jangan berharap keadilan atau kemakmuran rakyat terwujud dari sistem batil ini. Bila anggotanya saja sebagian besar dari partai pendukung penguasa, otomatis segala kebijakan tinggal disetujui saja. Satu contoh UU Omnibus Law meski mati-matian rakyat menolak tetap saja palu diketok.

Belum lagi mahar politik yang tinggi menuntut biaya yang dikeluarkan segera kembali, karena nya mereka memproduksi sistem sendiri, motifnya tiada lain untuk manfaat dan kepentingannya sendiri. Dana aspirasi lebih banyak terserap ke kantong pribadi. Tinggal rakyat gigit jari, menjadi sapi perah membiayai gaji para pejabat.

Karena itu, sudah saatnya meninggalkan sistem kufur dan beralih ke sistem yang sahih, karena hukum buatan manusia lemah, berbeda dengan hukum Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. Tidak memerlukan biaya tinggi, tinggal melaksanakan saja dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Para pejabatnya memiliki akhlak dan keimanan yang kuat hingga bersungguh-sungguh dalam pengurusan umat. Baginya jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak.

wallaahu a'lam bishshawaab