Oleh : Aslama
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sangat bermasalah, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluarannya. Indikasinya adalah, walaupun jumlah anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran tiap tahun meningkat, ia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini mengatakan APBN memiliki masalah berat di masa pandemi ini. Ia menduga APBN dapat memicu krisis ekonomi.
Setidaknya ada lima faktor di dalam APBN yang berpotensi menyebabkan krisis di kemudian hari. Faktor tersebut antara lain adalah proses politik APBN yang sakit dan bias, dan defisit primer yang semakin melebar dan tidak terkendali. (https://bisnis.tempo.co/read/1489730/masalah-apbn-sangat-berat-rektor-paramadina-ingatkan-ancaman-krisis-ekonomi)
Disisi lain Ekonom, Politikus, dan juga mantan menteri keuangan Fuad Bawazier membandingkan krisis moneter lalu dengan krisis pandemi saat ini yang serupa tapi tak sama. Saat krisis moneter, Indonesia termasuk kelompok negara terakhir yang keluar dari krisis.
"Sekarang pun sepertinya kita akan sering mengalami resesi ekonomi, dan bisa jadi negara terakhir juga yang keluar pandemi," katanya dalam Forum Guru Besar dan Doktor INDEF dengan tajuk "Ekonomi Politik APBN, Utang dan Pembiayaan Pandemi Covid-19" yang digelar virtual, Ahad (1/8).
Kebijakan pemerintah dinilai tidak stabil sehingga menyebabkan efek krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penanganan pandemi yang setengah-setengah membuat dana APBN yang dihimpun dari hutang pun menjadi 'mubazir'.
Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan juga menyebut Indonesia sudah memasuki tahapan krisis karena indikasi pemerintah sudah menaikkan pajak. Rasio penerimaan perpajakan terus menurun dari 10,68 persen sebelum pandemi menjadi 8,69 persen. Di tambah dengan risiko turunnya harga komoditas yang akan memasukan APBN dalam krisis yang semakin dalam.
"Penerimaan negara cenderung sulit meningkat lagi, ini sangat tergantung dengan harga komoditas yang bisa turun karena pengaruh kondisi global nanti," katanya. Ini membuat pemerintah menggenjot penerimaan dari pajak. (https://www.beritasatu.com/ekonomi/804025/dukung-pembiayaan-apbn-bi-sudah-beli-sbn-rp-12413-triliun)
//Kesalahan paradigma APBN kapitalis//
Kesalahannya terletak pada masalah kepemilikan. Sistem Ekonomi Kapitalis berprinsip apa saja bisa dimiliki oleh individu atau swasta dalam negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Dampaknya terhadap APBN: _Pertama_, kekayaan alam dikuasai oleh swasta, sementara untuk melaksanakan tugas negara, negara memungut pajak dari rakyat. _Kedua_, karena negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian maka subsidi tidak boleh ada dalam APBN.
//APBN syariah sebagai Alternatif//
Paradigma APBN berhubungan dengan Politik Ekonomi. Dalam Politik Ekonomi Islam, negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi tiap individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan seluruh dan tersier sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan. Oleh karena itu, fokus APBN syariah adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap warga negara maupun kebutuhan pokoknya masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan serta memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier sesuai kemampuan masing-masing.
//Keunggulan APBN syariah dibandingkan APBN kapitalis//
Dari sisi penerimaan, daulah/ negara tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak hanya temporer ketika Kas Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi untuk kepentingan darurat dan hanya dipungut dari orang kaya dan muslim. Jumlahnya tidak boleh melebihi kebutuhan temporer itu. Ini jelas beda dengan sistem APBN kapitalis, termasuk APBN Indonesia, yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Jelas rakyat dizalimi dua kali, kekayaan alamnya dijual ke swasta atau asing dan untuk membiayai negara rakyat kemudian dipaksa bayar pajak.
Dari sisi pengeluaran, APBN Indonesia saat ini sebagian besar untuk bayar hutang (kepentingan para kapitalis) dan gaji serta fasilitas para pejabat. Sebaliknya, dalam APBN negara dalam aturan syariah, sebagian besar dana digunakan dalam kesejahteraan rakyat dan para pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk anggaran yang cukup untuk pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis serta untuk pelayanan dan sarana transportasi massal, infrastruktur, komunikasi, dsb.
Dengan diterapkannya APBN syariah akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Disamping itu, juga mendapatkan jaminan keberkahan yang Allah janjikan melalui langit dan bumi. Semua rakyat akan bisa mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan semua bentuk pelayanan publik yang berkuasa bahkan gratis. Jaminan keamanan akan diberikan sehingga rasa aman akan dinikmati seluruh rakyat, baik itu Muslim maupun non Muslim.
Rakyat tak akan terlalu dipusingkan untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka bisa mencurahkan waktu untuk beribadah, berfikir dan mengembangkan peradaban. Masyarakat akan maju secara teknologi, berakhlak mulia, dan peradaban Islam yang agung akan terwujud. Hal ini tak hanya dirasakan manfaatnya bagi umat Islam saja, tapi juga akan dirasakan umat beragama lainnya, karena aturan Islam merupakan _rahmatan lil 'alamin_.
_Wallahu a'lam_
No comments:
Post a Comment