DARURAT SETELAH TERLAMBAT

Oleh: Umi Salamah 

(Penulis)*

Rekor! Indonesia menjadi pusat perhatian dunia lantaran terkategori salah satu negara dengan kasus pertambahan covid-19 tertinggi. Kali ini, kasus penularan covid-19 menyentuh hampir setiap elemen masyarakat. Tak hanya para lansia (lanjut usia) atau orang yang memiliki penyakit bawaan, bahkan orang yang sehat, masih usia produktif hingga anak-anak pun bisa terinfeksi. Disinyalir varian Delta yang masuk ke Indonesia karakternya lebih ganas dan lebih cepat penularannya dibandingkan varian sebelumnya.

Sejak awal masuknya covid-19 ke Indonesia di awal tahun 2020, sudah banyak pihak yang bersuara tentang bahaya virus ini. Namun, saat itu, di tengah ledakan kasus di berbagai negara, justru beberapa pejabat pemerintah Indonesia dengan jumawa berkelakar bahwa covid-19 tak akan mungkin masuk Indonesia. 

Ketika covid-19 benar-benar sudah masuk ke Indonesia, tak sedikit masyarakat awam hingga dokter, limuwan, dan para pakar meminta pemerintah untuk menetapkan lockdown atau karantina wilayah yang terkena wabah. Namun, pemerintah tak jua menerapkannya. Yang diterapkan adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang kemudian menjelma menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), lalu diberi embel-embel ‘mikro.’ Setelah itu dilakukan penebalan PPKM hingga muncul istilah PPKM darurat yang diberlakukan hari ini. 

Upaya sejak awal yang tidak konsisten pun menambah ruwetnya aturan yang diterapkan di masyarakat. Dari PSBB hingga PPKM itu seolah hanya formalitas agar pemerintah terlihat serius dalam menangani pandemi yang terjadi. Nyatanya? Tetap tidak mampu menghentikan wabah, minimal memperlambat lajut pertambahan kasus. 

Apapun istilahnya, intinya tetap sama, tidak ada lockdown di area yang pertama kali terkena wabah. Sehingga mobilitas keluar masuk masyarakat dari dan ke area yang terkena wabah masih terbuka, yang tentu saja memberi peluang penularan virus ke area yang lebih luas. Bahkan, pemerintah Indonesia masih dengan legowo membuka bandara dan menerima imigran serta TKA (Tenaga Kerja Asing) masuk ke dalam negeri. 

Alasan yang sering dikemukakan pemerintah adalah bahwa negara juga harus menyelamatkan ekonomi. Padahal, untuk menyelamatkan ekonomi, pemerintah sendiri yang menjadi kunci, bukan justru membebankan pada masyarakat bahkan cenderung mengorbankan keselamatan nyawa rakyat. Jika ingin menyelamatkan ekonomi, harusnya pemerintah mau menerapkan lockdown di awal terjadi penularan lalu membiayai hidup masyarakat yang terdampak lockdown, sementara wilayah lain yang belum terdampak wabah tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana biasanya.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Setelah kondisi semakin parah seperti sekarang, barulah semua pihak kelimpungan mencari cara untuk menangani kasus lonjakan yang sangat tinggi. Lonjakan ini nyatanya tidak diimbangi dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Sebagian besar Rumah Sakit di kota besar hingga daerah terpaksa menolak banyak pasien karena sudah tidak sanggup menampung pertambahan pasien. Bahkan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas sampai membuat tenda-tenda untuk menangani pasien yang overload. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang terpapar covid-19 harus melakukan isolasi mandiri di rumah dengan perawatan seadanya. Tak jarang jika hal ini pun memicu lonjakan angka kematian akibat covid-19.

Sungguh miris dan menyedihkan. Sejak awal Indonesia memang sudah tidak serius dalam menyikapi adanya bencana ini. Semuanya serba terlambat. Korban sudah berjatuhan. Banyak masyarakat hanya pasrah menunggu takdir. Sebagiannya lagi termakan isu bahwa covid-19 ini hanyalah konspirasi elit global untuk memusnahkan manusia. Rakyat pun banyak yang tak lagi percaya pada upaya penanganan pemerintah. 

Meski sekarang PPKM sudah diberi embel-embel “darurat” rasa-rasanya akhir dari wabah ini masih jauh panggang dari api. Mengapa setelah semuanya terlambat, baru menyatakan “darurat”? Kenapa tidak sejak awal? Masih beralasan penyelamatan ekonomi? Sungguh, mengedepankan ekonomi daripada nyawa rakyat hanyalah mindset kapitalistik yang membahayakan hidup umat manusia.

Allah SWT yang menciptakan kehidupan ini dan memberikan ujian wabah ini sebenarnya telah menunjukkan jalan untuk mengatasi wabah yaitu dengan penerapan lockdown. Namun, mindset kapitalistik telah membutakan mata para pemegang kebijakan sehingga enggan menerapkan lockdown. Mungkin inilah saatnya bagi seluruh umat, baik rakyat maupun penguasa untuk introspeksi diri, bahwa tidak ada jalan lain untuk mengatasi wabah ini kecuali kembali pada solusi yang telah disyariatkan Allah SWT. Ya, kembali pada syari’at Islam itulah jalan satu-satunya penanganan pandemi ini. Dan penerapan syari’at Islam ini harus diterapkan mulai dari level rakyat di bawah hingga penguasa, tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh individu masyarakat.