Misteri PNS “Siluman” dan Kegagalan Sistem Kapitalis-Sekular

Oleh : Zulhilda Nurwulan, S. Pd

 (Relawan Opini Kendari)

Bekerja sebagai seorang PNS masih menjadi pemandangan yang menarik bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Profesi ini adalah salah satu yang diminati dan masih menjadi juara dihati sebagian orang terutama bagi para fresh graduate yang bingung mencari pekerjaan. Tak sedikit orang yang mencoba peruntungannya tiap kali pendaftaran PNS ini dibuka. 

Namun, pemberitaan baru-baru ini mengenai PNS “siluman” sungguh mengejutkan.  Sekitar 97 ribu pegawai yang dinyatakan non aktif oleh BKN hingga 2015 masih menerima gaji dan dana pensiun. Fenomena PNS “siluman” ini menyimpan banyak kejanggalan diantaranya adanya kolusi di beberapa lembaga pemerintah  terkait seperti Kemenkeu, Kemenpan RB dan instansi daerah. Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, terungkapnya data PNS fiktif sebanyak 97 ribu orang adalah musibah dalam penataan kepegawaian di tanah air.

Fenomena PNS “siluman” ini adalah bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan sistem dan pemutakhiran data kepegawaian hingga masih ditemukan ada pegawai yang sudah meninggal namun masih dinyatakan aktif di BKN. Berdasarkan hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan pada September-Desember 2015, Badan Kepegawaian Negara merilis penjelasan mengapa 97 ribu PNS tidak terekam datanya. Menurut BKN, tidak terekamnya data disebabkan mengalami kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status meninggal, status berhenti, atau sejenisnya, yang tidak dilaporkan oleh instansi kepada BKN. (kompas.com, 26/5/2021). 

Hal apapun yang menjadi alasan 97 ribu PNS tidak terekam datanya tidak bisa dibenarkan. Ini merupakan perampokan uang rakyat secara sistematis. Akibat kasus ini, negara akhirnya mengalami perampokan dengan nominal mencapai triliyunan rupiah untuk menggaji PNS fiktif ini. Fenomena setara dengan gaji buta, tidak bekerja namun dapat gaji. Bedanya, 97.000 pegawai ini dinyatakan fiktif, misterius. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?

*Kegagalan Sistem Sekuler Me-Riayah Negara*

Bukan rahasia lagi jika negara kapitalis-sekular akan selalu membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Tindak kolusi dan nepotisme sangat kental dalam praktik bernegara dalam sistem kufur ini. Pada kasus PNS “siluman” ini besar kemungkinan jika ada kerjasama pihak terkait sebagaimana dugaan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Guspardi Gaus, yang menduga terjadi kolusi yang menerima gaji dan iuran pensiun. Tidak menutup kemungkinan terjadi persekongkolan sejumlah pihak dalam kasus puluhan ribu PNS fiktif. (nasional.sindonews.com, 26/5/2021)

Fenomena PNS “siluman” ini adalah buah dari kegagalan sistem kapitalis-sekuler. Kurangnya nilai kejujuran dalam jiwa seorang hamba yang tidak memperdulikan persoalan keimanan mengakibatkan mudahnya praktik semacam ini mengakar hingga ke berbagai aspek. Sistem kapitalis-sekular yang membuang jauh soalan agama akibatnya menjerumuskan pegiatnya pada hal-hal negatif dan menyimpang. Rendahnya nilai empati bagi para petinggi negara membuahkan kesengsaraan bagi warga kecil yang minim koin dan poin. Mimpi masyarakat yang menginginkan kedudukan di kursi PNS melalui jalur seleksi kini sirna terkalahkan ombak kolusi dan nepotisme. 

Dalam sistem kapitalis-sekular, yang bermodal niat dan prestasi akan dikalahkan dengan yang beruang dan berpeluang. Hingga terciptalah perang strata sosial dan kedudukan sosial. Sehingga, mengharapkan kejujuran dan ketulusan penguasa hanyalah ilusi belaka. Dalam sistem ini, kepentingan dan keuntungan akan jauh lebih bernilai dari sekadar kejujuran dan ketulusan. Dengan demikian, selama sistem ini masih mengakar dalam tubuh penguasa maka sampai saat itu juga kesejahteraan masyarakat 

ditangguhkan.

 

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah gagal mengurusi kepentingan rakyat dalam aspek kecil sekalipun. Kurangnya perhatian negara dalam tindakan petinggi dan pelaku pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat membawa kerugian tidak hanya bagi negara melainkan masyarakat umum sekalipun. Dengan demikian, masihkah kita patut berharap pada sistem yang rusak ini?

*Mekanisme Kepegawaian dalam Sistem Islam*

Dalam islam, pegawai akan bekerja sesuai kontrak baik dalam hal upah maupun waktu kerja. Hal ini karena pegawai tidak sekadar bekerja dibawah naungan lembaga melainkan memautkan hati mereka dengan keimanan kepada Allah Swt, sang khalik. Disamping itu, para pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat. Para pegawai telah memiliki deskripsi pekerjaan yang sesuai bidangnya masing-masing sehingga tidak ada pegawai yang bekerja diluar keterampilan atau kontrak kerja. Rekrutmen kepegawaian, deskripsi dan pembagian tugas, serta pemaparan hak dan kewajiban, telah tergambar jelas pada setiap pegawai negara. Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi Khilafah. Efeknya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat pun berjalan dengan mudah, cepat, dengan hasil yang sempurna.

Dengan demikian, seluruh masyarakat akan merasakan kesejahteraan baik sebagai pegawai maupun masyarakat biasa. Hal ini disebabkan para pegawai bekerja bukan sekadar karena mendapatkan gaji melainkan karena dorongan keimanan, bentuk ibadah mereka kepada Allah Swt.

Kesadaran mereka dibangun atas dasar sabda Rasulullah Saw:

“Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan di Hari Kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim)

Disisi lain, pegawai dalam islam tidak bekerja sebatas karena mereka tercatat dalam data kepegawaian. Lebih dari itu, mereka menyadari jika nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan nafkah yang terbaik sehingga tak sedikit pun pegawai dalam Khilafah berpikir akan mengambil hak orang lain. Hal ini juga dilatarbelakangi perasaan takut mereka kepada Allah Swt sebagai sebaik-baiknya pengawas bagi mereka. 

Kemudian, ada kontrol dan evaluasi ketat yang dilakukan setiap kepala pada masing-masing departemen. Semua terpusat dalam kendali pemimpin negara. Pemimpin negara akan selalu melakukan sidak, merapikan berbagai arsip dan data. Pun, Ia tak akan segan-segan memecat siapa pun dari pegawai negara yang melanggar aturan serta menyusahkan urusan rakyatnya. Dengan demikian, kecil kemungkinan adanya perampokan uang rakyat, apalagi birokrasi yang amburadul. Walhasil, sistem kepegawaian dalam Islam tak sedikitpun membawa kerugian bagi pegawai maupun pekerjanya. Sehingga, kesejahteraan rakyat secara sempurna akan terpenuhi. Wallahualam biishowwab.