Paradigma Kapitalis Abaikan Banjir

Oleh : Ilvia Nurhuri

(Mahasiswi dan Aktivis Dakwah)

Akhir tahun ini banjir kembali melanda Indonesia. Dilansir dari kompas.com (02/01/21), hujan lebat selama lebih dari empat jam pada Kamis (24/12/2020) dari sore hingga malam memicu banjir di sejumlah lokasi di Bandung Raya. Dibutuhkan pengendalian banjir yang terintegrasi untuk meminimalkan dampak banjir.

Tak hanya itu, dikutip dari merdeka.com (02/01/21), setidaknya 7.364 rumah di Kabupaten Bandung terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras yang terus mengguyur pada Kamis (24/12) sore. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Jumat (25/12), pukul 09.00 WIB juga mencatat 11 sekolah dan 42 tempat ibadah terendam banjir.

Perlu diingat bahwa pada awal tahun Indonesia dilanda banjir besar, kini banjir itu datang kembali diakhir tahun. Rupanya setiap musim hujan banjir selalu menjadi permasalahan yang tak pernah terselesaikan.

Pasalnya banjir memang bencana yang melibatkan tangan manusia jika lingkungan rusak, daya serap kurang, sungai jadi tempat pembuangan sampah, tentu saja bencana banjir tidak dapat dielakkan lagi.

Diketahui bahwa terjadinya banjir di wilayah Bandung karena wilayah tersebut merupakan kawasan padat pemukiman, ditambah tidak adanya resapan air yang memadai. Tidak hanya itu, pengelolaan daerah aliran sungai Universitas Padjajaran (Unpad) Chay Asdak mengatakan "Banjir ini tidak bisa dihindari karena kerusakan landskap, persoalan drainase, dan sampah." (kompas.com, 02/01/2021)

Beberapa realita diatas, telah sangat menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah untuk menanggulangi banjir tidak pernah ada hasilnya. Seharusnya pemerintah menyediakan resapan air untuk daerah atau wilayah yang tidak memiliki kapasitas penampungan air saat hujan besar terjadi sehingga terjadinya banjir dapat diminimalisir. Pemerintah saat ini malah sibuk dengan pembangunan yang menguntungkan para kapitalis yaitu pemilik modal, abai dengan permasalahan yang menimpa rakyat. Ini semua tidak lain karena pemerintah menerapkan sistem demokrasi kapitalisme.

Alhasil negara menjadi seperti perusahaan yang harus profit-oriented untuk bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Maka wajar jika mengabaikan satu fundamental alam yakni keberlanjutan lingkungan.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam, dimana di dalam Islam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, semua mata rantai penyebab kerusakan alam akan diputus oleh sistem Islam, dan upaya-upaya yang menghantarkan kepada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan diupayakan semaksimal mungkin sehingga bencana seperti banjir dapat dicegah. Sistem Islam akan melakukan pemetaan terhadap daerah atau wilayah  yang rawan terkena banjir akibat resapan air yang kurang, membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah tersebut. Sistem Islam akan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan dan yang lainnya. 

Dengan demikian sudah seharusnya umat beralih kepada sistem Islam yang mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Wallahu'alam bishawab.