By : Dian
(Aktivis Muslimah)
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama jadi perbincangan hangat. Pasalnya pria yang bekesan disapa Ahok itu mengungkap borok pertamina, mulai dari direksi hobi lobi menteri hingga soal doyan berutang. Pernyataan Ahok ini diunggah di akun youtobe POIN, sebagaimana dikutip oleh detik.com pada hari Selasa (15/9/2020).
Ia mengatakan “Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tau saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan adalah menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementrian-kementrian.
Ahok juga menyebut pertamina memiliki kebiasaan mencari pinjaman terus, padahal sudah memiliki utang 16 miliar. Utang ini bertujuan mengakuisisi ladang minyak luar negeri. Padahal menurutnya lebih baik melakukan eksplorasi di dalam negeri, karena Indonesia masih ada 12 cekungan berpotensi yang menghasilkan minyak dan gas.
Masalah lain juga dibongkar di Pertamina terkait sistem gaji. Ia mengatakan direktur utama anak usaha tetap digaji meski sudah dicopot. Misal gaji Rp. 100 juta lebih masih sama, alasannya dia sudah lama harusnya digaji mengikuti jabatan anda, ungkapnya.
Mengenai hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Erick Thohir (Menteri BUMN) memanggil Ahok untuk klarifikasi atas vidio yang beredar. Ahok, kata Arya, memberikan masukan dan menyampaikan masalah-masalah di Pertamina.(https://finance.detik.com/energi/d-5179252/heboh-ahok-bongkar-borok-pertamina-hingga-dipanggil-erick-thohir)
Miris, boroknya pengelolaan BUMN kembali diungkap oleh pejabat peting BUMN itu sendiri. Anehnya para pengelola saling lontar tuduhan melepaskan diri dari tanggung jawab. Menunjukkan bahwa unsur politik kepentingan dalam sistem kekuasaan kapitalisme adalah suatu hal yang biasa terjadi.
Pasalnya kekuasaan yang ada saat ini hanya dalam rangka mengakomodasi para pendukung dan pemodal atas terpilihnya para penguasa saat ini, bukan karena terpilih melalui kapabilitas dan integritas. Sehingga rakyat sendiri belum merasakan kebijakan yang memihak untuk kepentingan rakyat.
Ketidak berpihakan penguasa terhadap rakyat dilihat dari saat harga minyak dunia yang sedang anjlok tetapi kebijakan Pertamina yang justru tetap konsisten dengan harga yang sama. Tetapi disisi lain Pertamina malah merugi dengan alasan pandemi.
Salah kelola negara membuktikan bahwa ada yang salah dalam tatanan kelola tersebut yang justru semakin merugikan negara, bukannya untung tapi malah utang yang terus bertambah. Karenanya dalam sistem kapitalisme hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Namun negara hanya sebagai regulator kepentingan bagi para kapitalisme.
Makin memperjelas penyelewengan penguasa karena potensi sumber daya yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seolah hilang begitu saja karena aturan-aturan UU migas yang tidak berpihak kepada rakyat. Malah melalui UU itu justru membuka pintu selebar-lebarnya liberalisasi atau masuknya pihak asing.
Kebijakan sistem kapitalisme neoliberal menunjukkan wajah asli negara korporatokrasi hanya menjadi bisnis para kapitalis. Terlepas apakah sumber daya itu menyangkut hajat hidup orang banyak ataukah tidak. Sehingga rakyat harus mengeluarkan usaha dan membayar harga tertentu untuk mengakses sumber daya tersebut.
Inilah tata pengelolaan yang salah dalam pengurusan rakyat yang hanya berkiblat kepada ideologi kapitalisme membuat BUMN menjadi sengkarut pengelolaannya. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem Islam.
Dalam sistem pengelolaan Islam yakni kepemilikan umum tidak boleh diserahkan ke swasta, karena migas haram diliberalisasi karena mengakibatkan privatisasi. Migas termasuk kepemilikan umum yaitu BUMN yang harus dikelola oleh negara.
Negara wajib megelola migas mulai dari eksplorasi sampai distribusi melalui perusahaan negara yang dibentuk untuk melakukan aktivitas tersebut. Hasilnya didistribusikan kepada rakyat baik secara langsung agar rakyat mendapatkan haknya dengan harga yang semurah-murahnya untuk kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Bukan untuk kelompok asing.
Adapun hasil pendapatannya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik, pembiayaan, pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan maupun kepentingan rakyat lainnya. Bahkan semua itu gratis karena sumber pembiyaannya yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang memang menjadi hak rakyat.
Dengan demikian semua itu bisa terealisasikan jika syariah Islam ditegakkan dan dilaksanakan dalam institusi negara yakni Daulah Khilafah. Maka pengelolaan SDA akan dikembalikan untuk kemaslahan umat secara adil dan bijaksana.
Wallahu Alam Bish-Shawab.
No comments:
Post a Comment