Oleh : Rengga lutfiyanti
Mahasiswi dan Pegiat Literasi
Pandemi virus Corona yang awalnya berada di China, dengan masif telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tak terkecuali Indonesia. Sejak ditemukannya kasus positif Corona di berbagai wilayah di Indonesia, seluruh sektor kegiatan publik dihentikan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Sehingga diharuskan untuk melakukan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kegiatan PJJ ini pun telah berlangsung selama beberapa bulan. Tapi ternyata, pelaksanaan PJJ dinilai tidak efektif dan optimal. Hal ini juga disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Ia mengakui jika pelaksanaan PJJ selama beberapa bulan ini tidak efektif. Akan tetapi menurutnya untuk saat ini tidak ada opsi lain. (Tempo.co, 11/07/2020)
Berbagai kendala muncul saat pelaksanaan PJJ. Tidak adanya kurikulum khusus saat pandemi, membuat para guru harus memutar otak agar materi pembelajaran bisa tetap tersampaikan kepada siswa. Sehingga tugas siswa menjadi berlipat ganda. Akibatnya siswa maupun orang tua mengalami stres. (Cara Khilafah Atasi PJJ, Sabtu, 5/9/2020)
Jaringan internet yang tidak menjangkau seluruh wilayah juga menjadi kendala pelaksanaan PJJ. Memang, penduduk Indonesia yang bisa akses internet mencapai 175,4 juta dari 272 juta orang, tetapi 64 persen terpusat di daerah perkotaan. Belum lagi banyak siswa daerah yang tidak memiliki telepon genggam untuk bisa mengikuti PJJ. Kondisi pendidikan selama pandemi yang tidak jelas, tergambar dari kondisi masyarakat yang kepayahan dalam meladeni sistem pembelajaran baru. Sehingga, tak terelakkan jika PJJ membuat jenuh. Membuat para orang tua dan siswa meminta agar sekolah tatap muka dibuka namun tetap aman. (Tirto.id, 28/8/2020)
Masih dari sumber yang sama, disampaikan bahwa kebijakan membuka sekolah tatap muka telah memicu munculnya berbagai klaster baru virus Corona. Sebanyak 53 guru positif Covid-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning. Namun, hal ini ditampik oleh Nadiem, ia menyatakan bahwa guru tersebut sudah terinfeksi sebelum kegiatan sekolah tatap muka. Namun tetap saja hal tersebut sangat berbahaya, karena para siswa, guru, dan juga pegawai sekolah bisa saja tertular virus Corona.
Tak dapat dipungkiri jika kegiatan sekolah tatap muka adalah metode pembelajaran yang paling efektif. Karena dengan metode ini, tidak hanya sekedar transfer ilmu saja tetapi juga mampu mendidik dan membentuk karakter siswa. Namun di saat pandemi seperti sekarang ini, pembelajaran tatap muka masih tergolong riskan. Meskipun hal tersebut dilakukan di zona hijau. Karena tidak menutup kemungkinan adanya penularan dari daerah lainnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kebijakan yang disandarkan pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Namun sayangnya, jaminan akan pendidikan, keselamatan, maupun keamanan hingga saat ini belum mampu terwujud. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan saat ini adalah sistem kapitalisme. Dimana sistem kapitalisme, menjadikan keuntungan materi menjadi tujuan utama setiap kebijakannya. Serta tolak ukur perbuatannya adalah asas kemanfaatan. Sehingga tidak heran jika pembangunan yang dilakukan pun hanya diprioritaskan di daerah yang memiliki potensi kekayaan maupun akses bisnis. Tidak sampai ke pelosok daerah. Selain itu, pelayanan publik seperti pendidikan dalam sistem kapitalisme merupakan bahan komersil. Akibatnya kualitas infrastruktur sekolah, SDM guru, dan lain-lain akan berbeda tiap sekolah. Jadi wajar jika berbagai kendala muncul saat PJJ. Baik kendala teknis penunjang maupun proses transfer materi.
Tentu hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Baik kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Maupun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Untuk pemenuhan kebutuhan pokok, negara akan menjamin secara tidak langsung. Maksudnya negara akan memastikan ketersediaannya cukup dan mampu dijangkau oleh rakyat. Sedangkan untuk kebutuhan dasar publik, negara akan menjaminnya secara mutlak. Maksudnya seluruh pembiayaan maupun ketersediaannya akan menjadi tanggung jawab negara. Sehingga rakyat dapat menikmati fasilitas pelayanan publik dengan kualitas yang sama secara mudah dan gratis.
Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi setiap rakyatnya. Sehingga negara akan mendukung segala sarana pembelajaran pendidikan. Bagi para penyusun kurikulum maupun pengajar, ketika mengusulkan sarana dan teknik mengajar untuk seluruh materi memperhatikan konsep kreativitas. Oleh karena itu, sarana dan ushlub (cara) tidak bersifat tetap, namun berkembang dan berkesinambungan.
Alhasil, dalam kondisi apapun baik normal maupun pandemi seperti saat ini tujuan pendidikan dalam Islam tidak akan berubah. Dalam Islam, sejak awal terjadinya pandemi wabah, khalifah (pemimpin) akan melakukan karantina wilayah atau lockdown. Kemudian memisahkan antara yang sehat dan yang sakit. Agar penyakit yang berada di wilayah sumber awal tidak menyebar ke wilayah lain. Negara akan memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi warga yang terinfeksi hingga mereka sembuh. Sehingga aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan dan aktivitas publik lainnya dapat berjalan dengan normal tanpa menimbulkan berbagai klaster baru.
Itulah jaminan-jaminan yang diberikan oleh Islam untuk kemaslahatan umatnya. Dan hal ini telah terbukti dengan Islam yang pernah berjaya selama kurang lebih 13 abad lamanya. Sangat berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme yang telah terbukti gagal dalam memberikan kemaslahatan bagi rakyat.
Kemaslahatan dalam sistem kapitalisme hanya ekspektasi. Karena pada realitanya, kebijakan yang dihasilkan hanyalah menyengsarakan umat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dibuat berdasarkan akal manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Berbeda dengan Islam yang seluruh aturannya berasal lansung dari Sang Khaliq yaitu Allah Swt.
Wallahu a'lam bishshawab.
No comments:
Post a Comment