Oleh : Ana Mujianah, S.Sos.I
Resesi ekonomi diprediksi menjadi ancaman nyata banyak negara di dunia sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebar pada Desember 2019 lalu. Kebijakan lockdown yang diberlakukan oleh sejumlah negara menyebabkan sebagian aktivitas ekonomi terhenti. Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat seiring banyaknya kantor, pabrik, dan mal yang tutup. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara menurun hingga jatuh ke jurang resesi.
Mengutip dari Wikipedia, resesi ekonomi adalah suatu kondisi dimana produk domestik bruto (GDP) mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut atau lebih dari satu tahun.
Selama pandemi, beberapa negara yang telah mengalami resesi di antaranya adalah Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Menyusul Singapura dan Korea Selatan telah mengumumkan terjadi resesi pada kuartal II/2020. Dan diperkirakan, sejumlah negara ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand juga akan masuk ke jurang pelemahan ekonomi, karena tergerusnya aktivitas perdagangan.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Setelah Singapura dan Korea Selatan resmi mengumumkan resesi, Indonesia diprediksi akan mengikuti jika pertumbuhan ekonomi terus menyusut di akhir kuartal ketiga. Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menurun pada kuartal kedua yakni diperkirakan minus 4,3%, sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu (BBC News, 27/07/2020).
Para ahli menyebutkan, jatuhnya Singapura dan Korea Selatan menjadi indikator kuat bagi Indonesia akan ikut mengalami resesi mengingat kedua negara tersebut merupakan mitra dagang yang cukup penting bagi Indonesia disamping juga memiliki kontribusi besar dalam penanaman modal asing di Indonesia.
Semakin nyatanya ancaman resesi melanda Indonesia, sejumlah pakar ekonomi pun mengimbau masyarakat agar bersiap menghadapi resesi. Di antaranya adalah mengingatkan masyarakat untuk berhemat, tidak boros, serta menyiapkan dana darurat (tabungan) supaya bisa bertahan selama resesi terjadi. Hal itu disampaikan oleh Ekonom Institut for Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah (detikcom, 19/07/2020).
Yang menjadi pertanyaan adalah, cukupkah dengan berhemat menjadi solusi untuk menghadapi resesi? Kita semua tentu memahami bahwa perekonomian masyarakat sesungguhnya tidak semuanya berada pada kondisi yang layak. Baik sebelum pandemi terlebih saat terjadi pandemi. Jangankan berhemat apalagi menabung, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih banyak masyarakat yang kesulitan. Lalu apa yang mau dihemat atau ditabung?
Dalam sistem Kapitalis, adalah hal yang sangat mungkin terjadi, dimana ada sebagian masyarakat hidup dalam kekurangan sementara pertumbuhan ekonomi negaranya tercatat sangat bagus.
K.H Hafidz Abdurrahman, MA, dalam bukunya Muqodimah Sistem Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa dalam sistem Kapitalis persoalan kemiskinan tidak dipandang sebagai persoalan riil individu per individu. Namun dilihat secara kolektif atau akumulatif. Sehingga yang dianggap mengalami kekurangan atau miskin adalah negara bukan individu.
Karenanya, solusi yang diambil adalah meningkatkan pendapatan nasional dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi secara nasional atau yang dikenal dengan Gross Domestic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP). Dengan asumsi, ketika pendapatan nasional meningkat berarti pendapatan per kepala juga meningkat. Padahal kenyataannya, pendapatan per kepala (income percapita) tidak mencerminkan pendapatan riil masyarakat.
Karena itu, dalam sistem Kapitalis individu diberi kebebasan seluas-luasnya memperoleh kekayaan. Tidak menjadi pertimbangan apakah kekayaan tersebut terdistribusi secara merata per individu atau hanya dinikmati sebagian orang saja. Karena yang dilihat nantinya adalah pendapatan nasional secara akumulatif. Dengan demikian persoalan kemiskinan adalah hal yang akan terus terjadi dalam sistem Kapitalis. Walhasil, masyarakat dengan ekonomi lemahlah yang merasakan dampaknya baik ada resesi maupun tidak.
Hal ini berbeda dengan cara pandang Islam dalam masalah ekonomi. Islam memandang setiap orang secara pribadi bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Sistem ekonomi Islam menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan bagi setiap individu.
Negara berkewajiban memastikan bahwa distribusi kebutuhan tersebut sampai ke masing-masing individu sehingga terpenuhi hak dasar setiap orang untuk menikmati kehidupan yang layak. Adapun untuk kebutuhan sekunder dan tersier, negara tidak melarang setiap individu untuk memenuhinya sesuai dengan kadar kemampuannya dalam batas-batas tertentu. Dalam hal ini individu juga tidak dibiarkan sebebas-bebasnya untuk menguasai harta kekayaan yang ada.
Ada kekayaan yang tidak boleh dikuasai individu karena terkategori harta milik umum dan milik negara. Seperti pengelolaan barang tambang (sumber daya alam). Harta milik umum ini dikelola oleh negara kemudian didistribusikan kembali untuk kepentingan rakyat.
Dengan demikian, dalam sistem ekonomi Islam tidak ada kekhawatiran terjadi resesi. Karena persoalan ekonomi, tidak sekadar dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi nasional pada dua kuartal berturut-turut, sebagaimana dalam pandangan sistem Kapitalis. Namun, ekonomi dalam Islam dilihat bagaimana pemenuhan kebutuhan setiap individu berjalan lancar.
Perekonomian dalam Islam juga tidak bergantung pada sektor non riil seperti bursa saham. Yang rentan sekali terjadi krisis. Namun, dalam Islam perekonomian dijalankan pada sektor yang riil. Sehingga perputaran alat pemenuhan kebutuhan akan stabil serta tidak mudah terjadi krisis.
Oleh karenanya, solusi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi sejatinya adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Dan meninggalkan sistem ekonomi Kapitalis.
Wallahu a'lam bish showab
