Oleh: Shinta Dewi
Ibu rumah tangga
Kondisi pandemi yang melanda dunia beberapa waktu terakhir disikapi dengan berbagai sikap pemimpin yang terkesan “gagap” dalam menghadapi situasi ini. Kekuatan dan kemampuan teknologi menjadi andalan berbagai negara untuk berkomunikasi dengan membatasi jarak satu dengan lainnya, memperkecil potensi penyebaran virus.
Dalam dunia pendidikan di Cekungan Bandung dimana daerahnya berbukit dikelilingi gunung menyebabkan beberapa wilayah sulit dijangkau oleh frekuensi jaringan selular yang menjadi andalan berkomunikasi di masa pandemi ini.
Banyak masalah muncul, diantaranya :
1. Ketidaksiapan pemerintah dalam mengaplikasikan teknologi secara umum
2. Kurangnya fasilitas yang tersedia
3. Ketidaksiapan masyarakat dalam mengaplikasikan teknologi kekinian
4. Kurangnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi
5. Ketergantungan pada swasta penyedia jasa jaringan seluler
6. Kurangnya perangkat keras berupa sarana dan prasarana
Dari fakta permasalahan tersebut di atas siswa bisa mengikuti pembelajaran daring hanya sebagian saja, jika tidak mau disebut sebagian kecilnya. Sisanya guru terpaksa harus melakukan kunjungan langsung (luring) ke rumah-rumah siswa.
Skema guru kunjung yang mendatangi langsung siswa yang berada di wilayah terpencil agar tetap bisa mendapatkan akses pendidikan dalam situasi pandemi adalah salah satu solusi yang harus dilaksanakan para pengajar agar kegiatan belajar-mengajar tetap terlaksana.
Akan tetapi belajar-mengajar dengan cara luringpun bukan tanpa masalah. Para guru lumayan kerepotan menjangkau rumah-rumah anak didik ditambah biaya transport harus merogoh kocek sendiri disamping biaya untuk membeli kuota internet bagi anak didik yang belajar daring. Bagaimana dengan para guru honorer yang gaji nya pas-pasan?
Sebenarnya dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah yang dipikul oleh Negara Republik Indonesia.
Jadi sepatutnya pemerintah pusat dan daerah mampu mengantisipasi berbagai problematika pendidikan di masa pandemi ini, dengan memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, membantu para siswa yang kemampuan secara ekonominya kurang, membekali para orangtua agar tidak gagap teknologi karena akan mendampingi putra-putrinya belajar daring, tidak menciptakan ketergantungan kepada swasta sebagai penyedia jasa jaringan selular, artinya harus dikelola oleh pemerintah secara langsung. Alasannya pengusaha atau swasta pasti berorientasi pada keuntungan, menyebabkan biaya pendidikan khususnya belajar-mengajar daring akan berbiaya mahal.
Begitu pula dari sisi pengajarnya, untuk transport, kuota dan yang lainnya seharusnya menjadi perhatian pemerintah apalagi bagi guru honorer.
Karut-marut dunia pendidikan termasuk di dalamnya penyelenggaraan proses belajar-mengajar terutama di masa pandemi hanya ada di dalam sistem kapitalisme-sekular, berbeda jauh dengan dunia pendidikan dalam sistem Islam.
Pada dasarnya tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam pada anak. Artinya memiliki pola pikir Islam dan pola sikap Islam. Berpikir dan bertindak selalu disandarkan pada aturan Islam.
Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bertugas mengenalkan pada Penciptanya, melatih ketaatan, serta menjadi teladan kebaikan bagi putra-putrinya. Selanjutnya ketika sudah masuk pada usia sekolah, maka anak disekolahkan agar bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan para gurunya juga lingkungannya. Mendapatkan berbagai keterampilan dan ilmu lainnya untuk bekal dunianya, dengan tetap tidak mengenyampingkan akhiratnya.
Bagi negara sendiri, yang diamanahi sebagai penyelenggara pendidikan akan memaksimalkan tersedianya seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan, terlebih dalam sistem Islam(khilafah) pendidikan itu gratis bagi seluruh warga negara. Maka dari sini tidak akan ditemukan berbagai macam problem seperti terjadi saat ini. Negara tidak akan melibatkan swasta dalam seluruh pembiayaannya. Darimana dana itu tersedia? Dalam sistem Islam pengelolaan Sumber Daya Alam diantaranya tidak akan diserahkan pengelolaannya pada pihak swasta, sehingga negara hanya kebagian keuntungan sebagian kecilnya.
Kesimpulannya, pengaturan pendidikan akan berkaitan dengan pengaturan ekonomi, sosial, politik dan yang lainnya. Seluruhnya akan diatur sesuai dengan aturan Islam saja. Maka harapan lahirnya generasi unggul hanya dalam sistem khilafah saja.
Wallahu a'lam bi ash shawwab