BY : Muliyanum
Jokowi marah dan menganggap banyak Menteri belum punya sense of crisis dan bekerja seperti kondisi normal. Dirinya siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle. Seperti yangi kutip detikcom : Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Jika para menteri membuat kebijakan biasa saja seperti kondisi normal maka Jokowi mengancam akan merombak kabinet (reshuffle). Kinerja sejumlah sektor mendapat sorotan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi 'musuh baru'. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi.
"Kondisi ini terjadi mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan," kata Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta, Sabtu (27/6) dikutip dari Antara.
1. Akibatnya penyerapan belanja belum maksimal
Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Dapat 'Musuh Baru' Program untuk pemberdayaan masyarakat kecil. IDN Times/Daruwaskita
Sri Mulyani mengatakan tantangan tersebut membuat penyerapan belanja stimulus fiskal masih melambat dan belum optimal hingga mendekati akhir Juni 2020.
Untuk program kesehatan senilai Rp87,55 triliun misalnya. Penyerapannya baru 4,68 persen atau sekitar Rp4,04 triliun. Ini terjadi karena masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik.
2. Pembayaran tenaga medis jadi terhambat
Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Dapat 'Musuh Baru' ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Dampak selanjutnya dari rendahnya penyerapan belanja ini adalah terkendalanya pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan dan biaya klaim perawatan pasien masih terkendala administrasi dan verifikasi yang rigid.
"Perlambatan terjadi terutama karena adanya keterlambatan proses penagihan, proses verifikasi klaim biaya perawatan oleh BPJS Kesehatan serta proses revisi anggaran," kata Sri Muliyani
3. Beberapa sektor dengan penyerapan belanja di atas 10 persen
Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Dapat 'Musuh Baru' Ilustrasi Kartu Pra Kerja (IDN Times/Arief Rahmat)
Ada beberapa bidang yang penyerapan belanja di atas 10 persen. Pertama, untuk perlindungan sosial senilai Rp203,9 triliun, realisasinya mencapai 34,06 persen atau sekitar Rp69,48 triliun. Ini terjadi karena pelaksanaan Kartu Prakerja dan BLT dana desa yang belum efektif.
Kedua, untuk program UMKM senilai Rp123,46 triliun, realisasinya mencapai 22,74 persen atau Rp28 triliun, yang telah dimanfaatkan untuk subsidi bunga KUR maupun non KUR serta penempatan dana di bank Himbara. Untuk pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun, insentif ini bahkan belum terserap sama sekali, karena masih membutuhkan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Terakhir, insentif usaha senilai Rp120,6 triliun, penyerapannya 10,14 persen atau sekitar Rp12,1 triliun, karena masih ada pelaku usaha penerima insentif yang belum memanfaatkan kemudahan ini sepenuhnya.
"Wajib Pajak yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif dan melibatkan stakeholder terkait," katanya.
4. Strategi perbaikan Kemenkeu
Sri Mulyani Sebut Pemulihan Ekonomi Dapat 'Musuh Baru' Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)
Sri Mulyani memastikan pemerintah akan upayakan melakukan identifikasi faktor penghambat eksekusi dan merumuskan strategi akselerasi eksekusi khususnya untuk penanganan kesehatan, dukungan bagi UMKM dan insentif dunia usaha.
Kapitalisme merupakan sistem yang serakah. Segala sesuatu diperdagangkan. Apa yang bisa dijadikan keuntungan akan dihisap, tidak peduli itu menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Bahkan seringkali kepentingan ini mengabaikan unsur kemanusiaan. Seperti yang terjadi saat ini. Di tengah pandemi covid 19 pemerintah membuat kebijakan kebijakan yang memaksa. Bahkan sering kali setiap mengeluarkan kebijakan malah membuat rakyat semakin susah.
Pemerintahan kapitalis liberal memang tak pernah peduli dengan kesulitan rakyatnya. Problem umat seolah tak pernah kunjung selesai. Tak ada lagi pelayanan kepada masyarakat, apalagi rakyat miskin. Bagi negara dan pemerintahan model ini, rakyat miskin hanyalah beban bagi negara. Coba perhatikan, setiap kebijakan yang di buat sering x membebani rakyat. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka adalah pelayan bagi rakyatnya apalagi pertanggungjawaban (hisab) atas kepemimpinannya di akhirat nanti.
Kapitalisme, dengan prinsip trickle down effect (penumpukan kekayaan dan efek pemerataan), berhasil memacu pertubuhan, tetapi termyata kapitalisme gagal mewujudkan pemerataan. Karena itu fenomena kesenjangan di tengah masyarakat tak terelakkan. Maka, sosialisme, yang merupakan antitesa kapitalisme berhasil "memaksa" pemerataan, tetapi gagal mewujudkan pertumbuhan. Karena itu, sosialisme tumbang. Kapitalisme bisa bertahan, tetapi harus sedemikian rupa ditambal sulam.
Pendek kata, baik kapitalisme maupun sosialisme, sama-sama telah gagal mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan sekaligus. Karena itu, sistem ekonami yang lahir dari kedua ideologi ini bisa dikatakan gagal. Itulah sesungguhnya fakta negara yang menganut kapitalisme liberalisme. Negara model ini sungguh tidak bisa diharapkan sama sekali. Namun, bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan negara-negara imperialis, tentu saja negara model ini adalah harapan.
Perlu disadari, bahwa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemic adalah landasan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Selama dalam koridor kapitalisme, tdk akan lahir kebijakan benar karena selalu akan untungkan kapitalis.
Satu satu nya yang di butuhkan umat dalam setiap persoalan adalah kembali menerapkan Islam secara keseluruhan. Keunggulan sistem ekonomi negara islam, yang tidak saja berhasil menciptakan pertumbuhan, tetapi juga mewujudkan pemerataan. Wallahu a'lam.[]
