Oleh : Ummu Aisyah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah memulai gerakan pernikahan massal atau penyelarasan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja (DUDI). Dan yang menjadi tujuan utama dari gerakan tersebut adalah agar program studi vokasi di perguruan tinggi vokasi akan menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Dengan kata lain mencetak generasi bangsa yang siap untuk bekerja.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemendikbud, Wika Sakarinto telah menambah target dari program penguatan sekitar 100 prodi vokasi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar melakukan pernikahan massal pada tahun 2020 dengan puluhan bahkan ratusan industri.
Wikan optimis bahwa program tersebut akan menguntungkan, banyak pihak DUDI yang akan diuntungkan dengan skema pernikahan tersebut. Dengan adanya "link and match" lulusan pendidikan vokasi akan semakin dihargai oleh industri dan dunia kerja bukan sekedar karena ijazahnya, melainkan karena kompetensinya yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Sejalan dengan arahan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang menekankan pentingnya semangat pernikahan massal dan kemerdekaan belajar agar institusi pendidikan maupun pihak industri akan berkolaborasi dan bergotong - royong mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa. Adapun pemerintah memiliki sejumlah peran baik sebagai pendukung, regulator maupun katalis. Dengan memberi berbagai insetif untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan melalui penelitian - penelitian.
Bagi sebagian besar masyarakat, tentu saja program tersebut terlihat sebagai terobosan yang "out off the box" dan sangat menjanjikan. Karena setelah lulus SMK atau perguruan tinggi, peserta didik bisa langsung bekerja pada perusahaan - perusahaan bonafit. Hal inilah yang menyebabkan para orang tua dan peserta didik lebih tertarik memilih SMK dari pada SMA.
Bersekolah di sekolah umum, setelah lulus mengharuskan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas atau perguruan tinggi yang pastinya dengan biaya yang tidak murah.
Dan pada faktanya kita dapat menyaksikan bahwa lulusan perguruan tinggi dengan menyandang gelar sarjana juga tidak menjamin seseorang dapat meraih masa depan cerah dan mapan. Pada akhirnya justru malah semakin menambah jumlah angka pengangguran di usia produktif. Ini sebagai akibat dari sistem pembelajaran yang hanya mengejar tinggi tanpa adanya karya nyata.
Seharusnya pemerintah dan masyarakat dapat membuka mata dan pikiran dengan benar. Sejatinya program tersebut tidak akan membawa perubahan secara signifikan terhadap kebangkitan berpikir kaum intelektual, terlebih untuk kemajuan negeri yang kita cintai. Bahkan malah justru akan mengalihkan pemikiran kaum intelektual untuk berbisnis demi kepentingan para korporasi.Seharusnya kaum intelektual ada untuk masyarakat dalam memecahkan problematika hidup yang mereka alami saat ini.
Pendidikan yang seharusnya bervisi untuk membangun kepribadian manusia yang seutuhnya sebagai hamba bagi Sang Pencipta yaitu Allah SWT telah dikerdilkan dengan hanya sebagai pencetak generasi yang bermental buruh dan kaum intelektual yang lebih mengedepankan kepentingan para kapitalis dari pada kebangkitan anak bangsa maupun negaranya.
Hal ini telah membuktikan kegagalan sistem demokrasi dalam mencetak generasi yang cerdas dan unggul sebagai ujung tombak kebangkitan dalam sebuah peadaban. Negara seakan lepas tangan dari kewajiban mengurus rakyat untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan asasiyahnya dengan mudah dalam seluruh aspek kehidupan terlebih dalam aspek pendidikan.
Berbeda jauh dengan sistem islam, yang menjadikan aspek pendidikan merupakan tujuan untuk mencetak generasi cerdas dan unggul serta menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT, sehingga menjadikan manusia yang berakhlak mulia serta berkepribadian islam.
Dalam sistem islam, negara telah menjamin setiap warga negara baik muslim maupun non muslim dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhan asasiahnya dengan mudah termasuk aspek pendidikan. Segala penunjang sarana dan prasarana difasilitasi negara secara gratis. Baik gedung sekolah lengkap dengan fasilitasnya, laboratorium, balai - balai penelitian, buku - buku pelajaran dan lain sebagainya tersedia dalam kondisi tercukupi dan memadai. Begitu pula dengan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya sekaligus memberi gaji yang mencukupi. Setiap kebutuhan asasiah umat akan dipenuhi negara tanpa pandang bulu secara mandiri dan tidak akan bergantung kepada negara manapun jua. Sehingga menjadikan negara yang tidak didominasi negara lain.
Dan fakta sejarah kegemilangan negara islam selama hampir 13 abad dan meliputi 2/3 belahan dunia merupakan fakta yang diakui dunia.
Dan pada saat itu, ilmu hadir menyinari kehidupan manusia baik muslim maupun non muslim. Umat dapat merasakan kehadiran para ahli ilmu. Adapun negara yang mengontrol agar menjadikan manfaat ilmu semata - mata untuk menyempurnakan fungsi negara sebagai pelayan bagi rakyat.
Negara tidak akan pernah membiarkan dunia pendidikan dikuasai para kapitalis. Begitu juga dengan ahli ilmu, negara tidak akan membiarkan para ahli ilmu menghambakan ilmunya untuk kalangan elit tertentu saja.
Saatnya kita kembali kepada aturan Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Sebuah sistem terbaik dalam memberikan solusi atas setiap problematika umat yang sampai saat ini blum terselesaikan. Sebagai umat islam, sudah seharusnya kita tundukkan hawa napsu kita hanya kepada syariat Allah.
Wallahu'alam bisshawab.
