By : Dwi
Ditengah pandemi saat ini tidak menyurutkan aspirasi rakyat untuk didengarkan oleh para penguasa. Seolah mengambil kesempatan ditengah diamnya ummat sehingga para pemangku kebijakan pun mengambil langkah cepat tanpa harus melihat efek yang timbulkan. Baru baru ini isu tentang pemberlakuan RUU HIP yang akan disahkan menjadi UU karena menuai banyak protes dari berbagai kalangan masyarakat sehingga penundaan akan pengesahannya pun terjadi. Dengan penundaan tersebut bukan berarti menyenangkan hati ummat, namun ada kemungkinan RUU HIP tersebut akan tetap berlanjut.
Berbagai aksi yang diselenggarakan sebagai protes terhadap kebijakan yang dibuat oleh penguasa selalu mewarnai negeri ini, sebab inilah bentuk demokrasi yang selalu siap untuk dikritik. Tidak hanya di pusat pemerintahan Jakarta, Tanggerang dan kota kota besar lainnya pun menggelar aksi serupa dengan tajuk yang sama menuntut penolakan RUU HIP.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Zuhairi Misrawi banyaknya aksi yang turun kejalan merupakan berkah dari Tuhan sebab mereka mempromosikan Pancasila agar selalu dapat mewarnai seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hal tersebut sangat disayangkan oleh lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adanya pelibatan anak-anak dalam aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Jakarta dan Tanggerang, dianggap nya telah melanggar. Sejalan dengan itu pula Koordinator lapangan (korlap) Edy Mulyadi menegaskan, temuan KPAI justru menunjukkan memang ada pihak yang mengerahkan atau memobilisasi anak-anak tersebut, akan tetapi tak pernah ada divisi yang secara khusus di pihaknya yang diperintakan untuk memobilisasi anak-anak. Pungkasnya
Ada 5 poin yang di dapat dari aksi penolakan RUU HIP tersebut, salah satunya penggunaan seruan “Jihad Qital” dan “Mencari komunis” diseluruh daerah, merupakan solusi yang diberikan ANAK NKRI terhadap penguasa. Sebab ummat telah lama menilai penguasa dalam memberikan solusi terhadap permasalahn tidaklah tuntas. Pasti akan menimbulkan konflik disisi lainnya termasuk keputusan RUU HIP ini.
Pembahasan RUU HIP telah memunculkan pembahasan baru, yaitu Khilafah. Diskursus tentang Khilafah telah semakin membukakan topeng penguasa yang hanya menghadirkan khilafah sebagai pihak yang dilabeli perusak negeri. Lihat saja kenaikan tagihan listrik yang membuat rakyat semakin menjerit, dan pembatalan haji yang lebih terlihat faktor pemanfaatan dananya saja daripada pertimbangan keselamatan nyawa. Serta impor menggila saat wabah yang menyebabkan petani lokal ikut ambruk. Belum lagi Defisit APBN semakin melebar, utang semakin kencang, rupiah terjun bebas. Ini baru secuil permasalahan ekonomi.
Itu semua semata untuk menutupi kebobrokan mereka. Jika pemerintah saat ini yang bersistemkan demokrasi, lalu ada banyak kaum muslim yang menginginkan sistem ini digantikan oleh sistem Khilafah, jangan dianggap makar apalagi disamakan dengan paham terlarang. Karena semua ini adalah ajaran agama Islam.
Nah jika sudah seperti ini ibarat tambal sulam yang tak akan berakhir maka kita butuh solusi tuntas dari Islam. Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan. Berbeda dengan ideologi sekuler-kapitalis yang memisahkan agama dengan kehidupan. Islam menjadikan agama sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan; Bagaimana cara beribadah, mencari nafkah, mendidik putra-putri mereka, hingga cara mengurusi negara. Semua telah disyariatkan. Maka jika ada yang menentang terhadap satu saja ajaran Islam, dia harus berhadapan dengan para penjaga Islam. Yaitu para pembela agama Allah yang tak bisa dibeli oleh rupiah dan siap mati demi agamanya.
Maka dari itu, problem mendasar dari negeri ini sesungguhnya adalah asasnya yang sekuler dan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem sekuler yang menyingkirkan agama dalam aturan bernegaranya dan sistem demokrasi yang menjadi pijakan diberlakukannya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem inilah yang melegalkan eksploitasi SDA, sistem ini pula yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat semakin berlapis-lapis.
