Oleh : Ririn Muawwanah, S. E
Covid-19 di Indonesia nampaknya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Alih-alih melandai, kurva positif Covid-19 malah semakin naik menjadi-jadi. Kita bisa melihat bahwa Covid-19 masih menyatakan ‘perang’ terhadap berbagai negeri di dunia tak terkecuali Indonesia.
Di tengah kondisi yang pelik dan makin masifnya angka pertumbuhan positif Covid-19, Pemimpin negeri ini dalam konferensi persnya menyerukan wacana new normal life kepada masyarakat. Tentu saja perrnyataan ini mengundang reaksi berbagai kalangan masyarakat. Bukanlah tanpa sebab, melihat realitas kurva positif Covid-19 yang semakin tinggi menjadi faktor utama skeptisisme masyarakat.
Meskipun New normal sebetulnya sudah menjadi wacana global. Tetapi, tidak dapat dipungkiri Dampak Covid-19 terhadap perekonomian global sangat besar, Asian Development Bank (ADB) menyatakan kerugian ekonomi dunia yang disebabkan oleh virus ini mencapai US $8,8 triliun. Tentu saja Indonesia tidak luput menjadi korban keganasan dari Covid-19 terhadap ekonomi.
Tingginya angka korban tidak lantas menyadarkan tentang pentingnya mengedepankan langkah-langkah kemanusiaan. Pemerintah memiliki hukum berpikir dan bertindak sendiri dengan malah cenderung memilih mengedepankan ekonomi melalui penerapan new normal di tengah kewajibannya melakukan pembatasan sosial berskala besar demi untuk menangkal ancaman penyebaran virus corona.
Apalagi kepentingan ekonomi dimaksud bukanlah tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melainkan tentang keberlanjutan nasib ekonomi makro dan ekspansi modal yang berskala besar. Hegemoni kekuatan modal (baca : kapitalisme), membuat pemegang otoritas pemerintahan menetapkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan pemodal. Karena bagi politisi mengedepankan ekonomi meski di tengah wabah pandemi adalah pencapaian luar biasa sehingga memperbesar peluang mereka agar terus berkuasa. Sementara bagi kapitalis, dengan tetap menjalankan aktivitas ekonomi, memungkinkan mereka untuk terus berakumulasi. Astaghfirullah!!
Dengan kondisi ini, masyarakat terpaksa mengambil resiko demi menyambung hidup didalam keadaan yang tidak menentu ini. Dimana pemerintah seakaan membiarkan rakyatnya hidup damai dengan virus. Pandemi menjadi bukti nyata yang disuguhkan ditengah masyarakat, bahwa kekuasaan yang selama ini, tegak di atas kepentingan.
Jika kita teliti, jelas sekali bahwa skenario new normal merupakan pertimbangan kepentingan ekonomi. Atas desakan para pemilik modal sejak diberlakukan PSBB, stay at home mengantarkan ekonomi pada jurang keanjlokan yang nyata. Sehingga dengan pemberlakuan new normal dapat mengembalikan lagi perekonomian yang lesu akibat pandemi.
Walau dipaksakan skenario yang ingin dinormalkan kembali adalah kondisi ekonomi para pengusaha bukan kondisi kesehatan masyarakat yang tak kunjung meningkatkan sarana prasarana untuk menangani wabah.
Negeri minim visi dan misi. Inilah jalan sistem Kapitalis demokratis yang terus mementingkan keuntungan, yang hanya berpikir cara membangkitkan ekonomi namun tidak memikirkan bahaya yang mengancam manusia. Pemerintah hanyalah alat menjamin kepentingan kaum kapitalis, dan nyawa manusia tak lebih berarti. Berbeda dalam Sistem Islam, Khilafah adalah negara yang kuat, mengambil kebijakan hanya untuk kepentingan rakyat!
Saat wabah menyerang, Khilafah menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah.
Ada yang jauh lebih penting dari sekadar menumbuhkan ekonomi, yakni nyawa masyarakat! Maka, mari saatnya kita berjuanh untuk sebuah sistem yang memanusiakan manusia, sistem yang kebijakannya berpihak kepada rakyat, bukan segelintir orang (pemilik modal), sistem yang mengejar Ridho Allah swt dalam setiap kebijakannya; Khilafah Islam! Allahu Akbar..
Wallahu'alam Bishowab
No comments:
Post a Comment