New Normal dan Kepentingan Ekonomi para Penguasa

Oleh : Suciyati

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari.

"Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga/empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu," ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).

Terlalu dini, maksud Hermawan adalah wacana new normal ini membuat persepsi masyarakat seolah-olah telah melewati puncak pandemi Covid-19, namun kenyataan belum dan perlu persiapan-persiapan dalam new normal tersebut.

"Jadi, new normal ini adalah sesuatu yang akan dihadapi, namun berbincang new normal ini banyak pra syaratnya. Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB," sebutnya.

Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal.

"Selanjutnya, apakah hal ini sudah berlangsung dan sudah terjadi, rasanya belum,"-merdeka.com

Parahnya, sepanjang wabah ini terjadi, semua negara nyaris tak mampu berbuat banyak. Apatah lagi negeri serapuh Indonesia. Para penguasa di negeri Pancasila ini sungguh nampak gagap. Hingga kebijakan-kebijakannya seringkali membingungkan, bahkan menyakiti hati rakyat.

Hari-hari terakhir ini, kalimat berdamai dengan corona intens dinarasikan. Para pejabatnya terus mengajak rakyat agar terus bersiap menerima fakta, bahwa kehidupan tak mungkin kembali seperti semula. Mereka meminta rakyat menjalani hidup “normal” di tengah ancaman wabah corona.

Inilah rupanya rahasia di balik kebijakan plinplan penguasa. Mereka minta rakyat berdiam, tapi bantuan kebutuhan dasar minim datang. PSBB diberlakukan, tapi bandara dibebaskan. Rumah ibadah minta dikosongkan, tapi mal-mal dibiarkan ramai. Kebijakan mudik pun tak serius ditegakkan hingga lalu lintas orang tak bisa dikendalikan.

Rupa-rupanya penguasa kian lugas memilih opsi angkat tangan. Karena melawan wabah ternyata butuh effort yang tak ringan dan waktu yang berkepanjangan. Sementara kekuasaan mereka selama ini tegak di atas satu kepentingan: Melanggengkan sekularisme dan hegemoni liberalisme kapitalisme global.

Bisa dibayangkan, saat wabah tetap dianggap bencana, maka rakyat harus ada di bawah tanggung jawab mereka. Sementara semua sumber daya sudah nyaris tak ada. Sampai-sampai menteri keuangan “terbaik sedunia” pun begitu kebingungan mengatur anggaran negara. Berkali-kali mengambil jalan pintas membebani rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tak pantas.

Maka tak heran, jika bagi para penguasa, “berdamai dengan corona” menjadi pilihan “terbaik” di tengah rasa putus asa atas ketidakmampuan memberi jalan keluar. Dalihnya, wabah corona adalah wabah tak biasa. Dia merebak sejalan dengan pergerakan manusia. Maka apa boleh buat, kita harus berdamai, bahkan bersahabat dengan corona.

Berbeda jauh dengan kekuasaan yang tegak di atas landasan iman. Kekuasaan Islam telah terbukti membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam. Karena sistem hidup yang diterapkannya berasal dari Sang Maha Pencipta Kehidupan.

Kekuasaan Islam yang disebut sebagai Khilafah, senantiasa menempatkan urusan umat sebagai urusan utama. Harta, kehormatan, akal, dan nyawa rakyatnya dipandang begitu berharga. Pencederaan terhadap salah satu di antaranya, dipandang sebagai pencederaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena semuanya adalah jaminan dari penegakan hukum syara’.

Fakta akan hal ini akan tampak saat negara dalam keadaan ditimpa kesulitan. Baik karena bencana maupun karena serangan musuh-musuhnya. Di situasi seperti ini, kekuasaan selalu tampil sebagai perisai utama. Di mana penguasa siap membela rakyat dan mendahulukan kepentingan-kepentingan mereka dibanding kepentingan dirinya.

Tak heran jika benih-benih peradaban cemerlang bermunculan demi memberi jalan keluar terhadap berbagai persoalan. Berbagai penelitian, teknologi, sistem administrasi, pembangunan superstruktur dan infrastruktur, semua didedikasikan khilafah Islam untuk kepentingan mengurus dan menjaga umat serta demi kemuliaan agama mereka. Bukan demi memuaskan kerakusan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem sekarang.

sekularisme yang menjadi asasnya telah menjadikan negara dan rezim penguasanya kehilangan rasa welas. Hingga tega menempatkan rakyat hanya sebagai objek pemerasan dan seolah nyawa pun siap “diperdagangkan”.

Sudah saatnya umat kembali ke pangkuan sistem Islam. Yang negara dan penguasanya siap menjalankan amanah sebagai pengurus dan perisai umat dengan akidah dan syariat. Hingga kehidupan akan kembali dilingkupi keberkahan dan kemuliaan. Sebagaimana Allah SWT telah memberi mereka predikat bergengsi, sebagai sebaik-baik umat.