N3,Sarolangun - Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari memberikan apresiasi kepada Pemkab Sarolangun yang telah berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi yang keempat kalinya secara berturut-turut.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jambi yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemkab Sarolangun dengan diberikannya predikat opini WTP atas LHP tentang LKPD tahun anggaran 2019.
" Ini sebuah impian besar yang dikejar oleh setiap Pemerintah Daerah sebagai indikator. Dengan raihan ini Pemkab Sarolangun masuk pada ranah tertib administrasi dalam menata dan menyajikan laporan keuangan, artinya masuk dalam kategori aman," ucap Ketua DPRD.
Masih dikatakannya, kendati mendapatkan predikat opini WTP yang ke empat kali berturut-turut, namun ada beberapa item dan catatan-catatan yang diberikan oleh BPR, baik terkait masalah administrasi, aset maupun catatan temuan dalam kegiatan.
" Dari catatan-catatan yang diberikan BPK, kita akan mengundang OPD terkait untuk melakukan Hearing. Karena 60 hari kedepan catatan dari temuan BPK harus ditindaklanjuti atau diangsur," sebutnya.
Dengan raihan yang diperoleh,yaitu WTP atas LHP tentang LKPD tahun anggaran 2019 oleh BPK Perwakilan Jambi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).
" Ini akan menjadi satu motivasi dan inovasi yang dikejar Pemkab Sarolangun untuk meraih WTP, guna mendapatkan DID," jelasnya.
Lanjut Ketua DPRD, terkait catatan yang diberikan oleh BPK yaitu catatan yang paling urgent terkait dengan masalah aset milik daerah yang ditekankan untuk segera ditertibkan.
" Terkait aset Pemkab Sarolangun harus benar-benar fokus dan harus segera ditertibkan, karena ini catatan yang diberikan oleh BPK," pungkasnya.
(SRF)