Oleh : Ikek Pratiwi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, didampingi Sekretaris Jenderal, Anwar Sanusi, menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimatan. Ia mengatakan BLT tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin didesa ditengah wabah virus Corona (COVID-19). (m.detik.com).
“Dana Desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp. 72 triliun, yaitu sebesar Rp. 22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-19 ini diserahkan oleh kepala desa dan perangkat desa,” ujar Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Jum’at (17/4/20).
Abdul Halim menambahkan masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp. 600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei, Juni hingga total menjadi Rp. 1,8 juta. Selain itu, ia meminta sebisa mungkin BLT Dana Desa diberikan kepada penerima secara nontunai (transfer perbankan). Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara nontunai, BLT Dana Desa juga boleh diserahkan secara tunai. (m.detik.com).
Bantuan sosial ini semakin meluas ditengah wabah virus corona (COVID-19) dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti pembagian sembako dan kebutuhan pokok lainnya yang di bagikan oleh pemerintahan daerah dan masyarakat. Akan tetapi adanya bantuan soal ini ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkannya, selain itu bantuan sosial yang dibagikan oleh pemerintahan daerah juga tidak tepat sasaran. Membuktikan tidak ada singkronisasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Misalnya saja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang tertanda sebagai salah satu penerima bantuan sosial (bansos). Karena hal ini, Pemprov DKI Jakarta dianggap asal dalam menyalurkan bansos. Tak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan tingkat desa yang tumpang tindih. Lalu, masyarakat yang berada dirumah hanya mendapat masker dan sembako. Tapi, mereka yang keluyuran malah dapat bantuan lebih. (vivanews).
Baru-baru ini juga viral video disosmed tentang kritikan keras oleh Bupati Bolaang dari Mongondow Timur (Boltim), sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar terhadap pemerintah soal BLT. Ia merasa geram karena mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dianggap terbilang menyulitkan warga.
“Kalau sistem bagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp. 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat BLT,” Jelas Sehan saat dikonfirmasi detiknews, minggu (26/4/2020).
Menurut surat No. 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni tertib administrasi dan punya rekening bank. Syarat utama, penerima BLT bukan penerima bansos dari kementerian lain. Tentu hal ini akan berdampak polemik dilapangan dan pastinya penerima BLT ini memungkinkan tidak semua masyarakat miskin mendapatkannya kalaupun ada yang dapat itu harus menunggu setelah administrasi selesai. Padahal pandemi ini memukul telak hampir seluruh lapisan masyarakat yang berpenghasilan kebawah.
Senada juga yang dikhawatirkan, oleh Listiyanto wakil Direktur Institusi for Development of Economics and Finance (Indek). Jika tidak ada perbaikan maka akan berujung pada konflik sosial dilingkup masyarakat. Indef mengharapkan, pemerintah dapat memperbaiki akurasi data kelompok rentan dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial. (katadata.co.id).
Kebijakan ini menunjukkan keasal-asalan rezim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya, tetapi hal ini tidak aneh lagi karena watak kapitalis yang mereka emban menjadi bukti ketidak seriusan para rezim neolib untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ditengah wabah virus corona (Covid-19) saat ini.
Hasilnya kebijakan ini banyak menuai protes oleh aparat daerah apalagi masyarakat, diawal yang masyarakat antusias dan memberikan aprisiasi kepada pemerintah dengan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin yang terdampak wabah, endingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi menurun. Inilah hasil yang pantas diterima oleh rezim berwatak kapitalis.
Wajar, pandangan kapitalis kebutuhan masyarakat bukanlah hal yang utama terbukti diabaikan. Untung rugi sangat dipertimbangkan, sampai harus pakai syarat dahulu baru memberikan bantuan ditambah dengan batas waktu yang ditentukan. Luar biasanya jahat sistem kapitalis.
Berbeda sekali dengan Islam, dalam pandangan Islam kebutuhan masyarakat adalah tanggungjawab negara baik kaya maupun miskin, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini dikarena fungsi negara sebagai pengurus kebutuhan dan akses publik masyarakat. Hal ini direalisasikan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya.
Negara harus memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah tanpa harus direpotkan dengan pendataan warga yang tidak mampu dan dengan pembuktian lapiran bila benar-benar tidak mampu karena itu sama saja melukai perasaan masyarakat yang terkenah dampak wabah.
Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khathab yang mendapatkan ujian peceklik yang sangat parah, maka Umar segera melihat Baitul Mal, agar bisa dibagikan bahan makanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu, semua mendapatkan bantuan tanpa terkecuali. Kecuali warga yang tidak mau dibantu karena telah tercukupi. Masya Allah.
Tatkala harta Baitu mal tak mencukupi maka Umar sebagai Amirul Mukminin atau kepala negara segera mengirim surat ke para wali (pemimpin wilayah) diluar madinah untuk membantu secara cuma-cuma. Segera Amru bin Ash mengirimkan bahan makanan diangkut dengan ribuan onta yang kepalanya di Madinah ekornya masih di Mesir, serta 20 kapal yang penuh dengan bantuan bahan makanan dan pakaian lewat jalur laut. Amanahnya pemimpin mengurus kebutuhan masyarakat akan membuat masyarakat dan pejabat publik tunduk semata-mata karena ketundukkan kepada syariat Allah swt.
Berkaca kepada Indonesia yang dianugrahkan Allah swt keberkahan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dari sabang sampai marouke, harusnya jauh lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi semua hanya menjadi angan-angan selama sistem kapitalis yang menjadi kiblatnya, kanapa tidak ? SDA yang seharusnya untuk rakyat sudah menjadi milik asing dan aseng.
Saatnya kita sudahi penderitaan umat ini dengan mencampakkan sistem kapitalisme yang terbukti bobrok, dengan menggantikannya dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah sesuai manhaj kenabian.
No comments:
Post a Comment