Dilema Pengabdian Prajurit Corona

Oleh: Nahida Ilma

Tren Dunia akibat kematian Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Walaupun ada beberapa negara yang mulai melandai grafiknya, bahkan sudah tidak ada kasus baru, namun sebagian besar negara-negara di dunia masih menunjukkan tren yang meningkat. Termasuk Indonesia yang hingga kini belum mencapai puncaknya. 

Juru bicara Percepatan Penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto menjelaskan bahwa ada penambahan kasus positif corona di Indonesia pertama 26 Mei 2020 sebanyak 415 kasus, sehingga total jumlah kasus Covid-19 sebanyak 23.165, sebanyak 5.877 sembuh dan 1.418  meninggal dunia. (Kompas TV, 26/05/2020) 

Angka pasien yang terus meningkat, tentu saja akan berdampak pada kerja tenaga kesehatan yang semakin meningkat pula. Tenaga medis adalah pihak beresiko tinggi terpapar virus corona. Mereka adalah prajurit di garda terdepan dalam perang melawan corona. Hingga hari ini, semakin banyak tenaga medis yang gugur di medan perang. Di sebagian orang, bukannya dihargai atas kerja kerasnya, tapi justru mereka tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Khususnya oleh pihak-pihak yang berwenang  atas fasilitas dan hak-hak mereka . Seperti beberapa berita yang dimuat media-media berikut: Perawat Belum Terima Insentif Covid-19 yang Dijanjikan Pemerintah (Tempo.co, 25/05/2020). Tenaga Medis Wisma Atlet Keluhkan Insentif Tak Kunjung Cair (Merdeka.com, 25/05/2020). Ratusan Tenaga Medis Dipecat di Tengah Wabah Virus Corona, Begini Penjelasan Pihak Rumah Sakit (wartakotalive.com, 21/05/2020). 

Padahal, gugurnya tenaga medis atau pemecatan sama dengan berkurangnya prajurit di garda terdepan medan pertempuran. Mengingat perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa mencetak tenaga kesehatan, apalagi yang berkualitas. Pemerintah juga tidak memberikan informasi tentang pasien yang terinfeksi dan orang dalam pengawasan. Tanpa adanya data yang terbuka, maka sulit untuk menentukan level risiko yang dialami para petugas kesehatan. 

Sejak awal, pemerintah terlihat setengah-setengah untuk mendengarkan berbagai saran dari para ahli terkait kedatangan virus Covid-19 yang akan menerjang ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Tak heran, jika rakyat beranggapan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan nyawa rakyatnya. Memang begitulah prinsip penyelesaian wabah dalam sistem demokrasi. 

Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam yakni khilafah. Sebagaimana yang pernah diterapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah akan segera menerapkan lockdown. Semua akses dari luar wilayah terdampak wabah akan ditutup agar wabah tidak semakin meluas. Baik akses transportasi maupun akses publik lainnya. Biaya hidup rakyat yang diberlakukan lockdown akan ditanggung oleh kas negara yakni Baitul Mal. 

Dengan demikian, tenaga kesehatan tidak akan kewalahan menangani pasien yang terus bertambah secara masif, karena sejak awal sudah dibendung dengan lockdown. Segala fasilitas kesehatan seperti APD, masker, tenaga kesehatan yang profesional wajib disediakan oleh negara. 

Negara wajib membangun sekolah kedokteran, perawat, dan apoteker serta rumah sakit, apotek, klinik, laboratorium dan segala hal yang dapat mendukung pelaksanaan layanan kesehatan secara layak kepada masyarakat. Negara juga membangun pabrik yang memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis tanpa memandang status sosial. Baik kaya maupun miskin. Negara juga mendorong para ilmuwan, dokter dan kalangan profesional untuk membuat obat bagi masyarakat, bukan mengandalkan impor. 

Negara secara mandiri membangun fasilitas yang dapat mendukung percepatan penyembuhan terhadap penyakit. Tenaga kesehatan tentu saja akan mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Baik ketika ada wabah ataupun tidak. Karena pada kondisi normal pun, kesejahteraan mereka senantiasa diperhatikan negara, apalagi di saat wabah melanda. Semua biaya untuk itu diambil dari kas negara, yakni Baitul Mal dengan pemasukannya yang berbasis pos, bukan dari pajak ataupun utang. Wallahua'alam bishowab.