ADA APA DIBALIK NEW NORMAL?

Oleh : Dwi Suryati Ningsih, S.H 

(Guru)

Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia tengah membicarakan untuk diterapkan New Normal. New Normal yang dimaksud adalah skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. New normal ini bertujuan untuk memulihkan produktivitas masyarakat agar perekonomian dapat kembali tak terpuruk seperti saat ini. Sehingga, publik akan diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ada. Namun, justru hal ini membuat pro kontra di tengah masyarakat. 

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurutnya belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. “Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga/empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalo kita bahas dan memutuskan segera new normal itu,” ujar Hermawan. Padahal menurutnya, puncak Covid-19 belum dilewati, bahkan kasus cenderung naik. Tak hanya itu, berbicara mengenai new normal ini juga banyak pra syaratnya. 

Syarat pertama yaitu sudah terjadi perlambatan kasus. Kedua sudah dilakukan optimalisasi PSBB. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih mawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. Dari semua itu, “selanjutnya, apakah hal ini sudah berlangsung dan sudah terjadi, rasanya belum, “ sambungnya. (merdeka.com, 25/5)

Anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Johan Singandaru, menyebut kondisi new normal ditunggu betul oleh pedagang kecil, UMKM, dan pengusaha di DKI Jakarta serta wilayah penyangga. Banyak yang mengharapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipungkasi pada Juni 2020. (Warta Ekonomi, 27/5).

Pemerintah juga sudah merilis skenario new normal untuk ASN/PNS. Skenario ini disiapkan bagi PNS agar dapat bekerja secara optimal selama vaksin Covid-19 belum ditemukan. Ada tiga komponen yang akan diatur untuk menjalankan skenario ini nantinya. Pertama mengenai sistem kerja, nantinya akan diterapkan sistem kerja flexible working arrangement yang dimana ASN bisa bekerja dari kantor, rumah atau tempat lain. Kedua, penerapan protokol kesehatan mengenai jaga jarak, cuci tangan dll. Ketiga, percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. (detikfinance, 25/5).

Belum selesainya pembahasan new normal, pemerintah juga sudah membuat skenario mengenai pembukaan mall di tengah pandemi ini dengan alasan ekonomi. Bahkan, ada sekitar 67 pusat perbelanjaan di Jakarta sudah ancang-ancang untuk kembali bukapada tanggal 5 Juni mendatang, atau 1 hari setelah masa pembatasan PSBB di DKI Jakarta usai, apabila masa PSBB tersebut tidak diperpanjang. Sementara itu, 6 pusat perbelanjaan akan kembali bua tanggal 8 Juni. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat mengatakan hampir 2 bulan kegiatan bisnis retailer di pusat belanja DKI mati suri. Dampaknya bagi pengelola pusat belanja, retailer atau penyewa mengalami kesulitan finansial dan tentu bagi karyawan yang sudah tidak bekerja. Tanda-tanda mall akan dibuka terkihat dengan datangnya Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mall Bekasi, untuk mengecek persiapan pengelola mall dalam memasuki fase new normal sebelum mall tersebut kembali buka pada 8 Juni mendatang. 

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana tersebut masih terlalu dini dan merupakan kebijakan yang gegabah karena mall akan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pembukaan mall di tengah masa pandemi yang trennya belum melambat tidak akan berdampak banyak pada perbaikan kondisi perekonomian yang sudah kadung melambat dan menuju negatif. (Republika, 29/5).

Semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menormalkan kondisi ekonomi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penanganan wabah dari aspek kesehatan. Bahkan, sebelumnya juga trending #IndonesiaTerserah dimana para tenaga medis kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. New normal yang direncanakan ini terlihat belum memiliki peta jalan dan hanya mengikuti tren global saja. Hal itu terlihat dari belum adanya kesiapan pemerintah menyiapkan perangkat yang memadai agar tidak terjadi masalah baru. Alih-alih ekonomi bangkit, namun justru gelombang kedua mengintai di depan mata. Yakni, bertujuan untuk membangkitkan ekonomi, namun membahayakan manusia. Alih-alih bisa mengatasi masalah wabah ini, namun justru lepas tangan mengajak masyarakat sama-sama untuk menutup mata padahal bahaya di depan mata. Hal ini menunjukkan betapa kebobrokan sistem sekuler yang hanya mengejar manfaat semakin tampak. 

Padahal di dalam Islam sudah sangat jelas bahwa ketika terjadi wabah, maka tempat terjadinya wabah tersebut harus dilockdown dengan mencukupi kebutuhan daerah yang terkena lockdown tersebut. Adapun mengenai daerah lain yang tidak terkena wabah atau belum ditemukan kasus di daerah tersebut maka kehidupan bisa berjalan normal. Sehingga, segala aktifitas perekonomian bisa berjalan dan tidak menyebabkan perekonomian macet.  

Urusan umat adalah urusan utama bagi penguasa atau khalifah. Ada lima tujuan pokok hukum Islam yang garus dijaga keberlangsungannya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal. Nyawa dan akal seseorang dipandang begitu berharga. Maka, tak heran jika dahulu saat masa keemasan Islam yang dibangun atas dasar keimanan banyak mencetak generasi-generasi cemerlang yang mendedikadikan dirinya untuk mengurus dan menjaga umat serta demi kemuliaan agama mereka, dengan menerapkannya sistem Islam secara kaffah atau menyeluruh. Bukan malah sibuk memikirkan perut mereka sendiri. Namun sayangnya semua itu tak bisa kita rasakan saat ini setelah runtuhnya kekhilafahan tahun 1924 M di Turki. Dengan ini, maka sudah selayaknya kita saat ini berjuang mengembalikan tegaknya syariat Islam kaffah yang didasari keimanan dan mengejar ridho Allah SWT semata.

Wallahua’lam...